eQuator.co.id – Putussibau-RK. Belum membaiknya sistem pendataan warga kalangan ekonomi menengah ke bawah yang layak menerima kartu sakti program Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) seperti Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), membuat penyalurannya tidak merata.
Inilah yang dialami warga Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kapuas Hulu.
Lurah Putussibau Kota M. Hasan meminta pemerintah memperbaharui kembali data penerima kartu sakti, baik KKS, KIP maupun KIS. Pasalnya, tidak semua warganya yang layak mendapatkan kartu tersebut.
“Seperti KKS ini, untuk tahun 2015-2016 warga kami hanya dapat 41 orang saja. Jika kami mengacu pada data penerima Raskin, ada 345 warga kami yang harus mendapatkan KKS tersebut,” ujar Hasan, Kamis (25/8).
Hasan mengaku, kondisi tersebut membuat dirinya bingung. Darimana data 41 penerima KKS tersebut? Sementara di Kelurahan Putussibau Kota saja, masih ada sekitar ratusan warga butuh bantuan melalui kartu sakti itu. Sehingga ini menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
“Jadi kami pun dicurigai masyarakat, seolah-olah kami yang membuat data atau memangkas data penerima bantuan pemerintah pusat itu. Padahal kami juga tidak tahu,” sesalnya.
Melihat jumlahnya yang sangat minim, program pemerintah ini masih jauh dari harapan.
Terpisah, Lurah Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan, Rukmansyah mengaku pernah mendapatkan kartu KKS yang dibagikan oleh Kantor Pos Putussibau. Namun pegawai Kelurahan tidak mau menerima, karena merasa tidak pernah memberikan data apapun kepada pihak terkait. Sehingga Lurah tidak berani mengambil dan membagikan kartu tersebut kepada masyarakat.
“Habisnya kami juga tidak tahu dari mana kantor pos dapat data warga kami. Mau tak mau kartu dari mereka kami tolak. Kemudian mereka sendiri yang membagikan langsung kepada warga,” ungkap Rukmansyah.
Alasan Rukmansyah menolak, alokasi kartu yang diberikan kantor pos tersebut tidak mencapai jumlah penerima Raskin di wilayahnya. Sehingga dia takut menerima dan membagikan KKS kepada warga.
“Takutnya kami, ada warga yang komplain kenapa si A dapat, sementara dirinya tidak. Biasanya begitu,” bebernya.
Dia menyarankan, jika pemerintah ingin membantu masyarakat miskin, mestinya data yang ada saat ini diperbarui. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan bantuannya pun tepat sasaran.
“Kalau kayak ginikan, kami tidak tahu data siapa yang mereka pakai. Tiba-tiba saja ada kartunya,” tegas Rukmansyah.
Sementara Abang Saharman, Ketua RT02/RW 01 Kelurahan Kedamin Hilir mengaku pernah mendapatkan KKS dari Kantor Pos Putussibau. Namun ia merasa aneh, karena pembagian kartu tersebut tidak melalui kelurahan. “Selain saya yang menerima, ada warga yang sudah meninggal masih mendapatkan kartu itu,” herannya.
Laporan: Andreas
Editor: Arman Hairiadi
