eQuator.co.id – PUTUSSIBAU-RK. Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) V Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kapuas Hulu Tahun 2019 digelar di Aula Bank Kalbar cabang Putusssibau, Senin pagi (2/9). Dengan tema “Mewujudkan PGRI Sebagai Organisasi Profesi dan Perannya Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Abad Ke 21” Konkerkab V dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu H. Sarbani.
Hadir sekretaris umum PGRI provinsi Kalbar dan seluruh pengurus cabang PGRI Kapuas Hulu, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, Kepala Bank Kalbar beserta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua PGRI Kapuas Hulu Sunarko menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah kabupaten dan berbagai pihak yang selama ini telah mendukung PGRI.
“Konkerkab ini untuk melaporkan kegiatan PGRI tahun 2018 dan merancang kegiatan di tahun 2019. Diharapkan semua pengurus cabang bisa mengikutinya dengan baik, mungkin nanti akan menghasilkan sebuah rekomendasi dan program kerja bisa kita buat bersama-sama,” ujar Sunarko.
Sunarko merinci, saat ini keaggotaan PGRI di Kapuas Hulu sudah mencapai 4.215 orang. Terdiri dari 2.491 PNS dan Non PNS sekitar 1.724 orang, termasuk guru kontrak. Kemudian sekitar 1000 orang usianya diatas 50 tahun, artinya memasuki usia pension. Ini tentu akan menambah kekurangan guru di Kapuas Hulu.
“Makanya kita terus memikirkan, bagaimana PGRI memohon supaya bisa menangani guru honor yang ada, karena selama ini sekolah yang menanggung guru honor. Mari kita bersama sama mencari solusi supaya kekurangan guru yang ada di sekolah-sekolah bisa tertanggulangi,” ajak Sunarko.
Dikesempatan yang sama, Sekretaris Umum PGRI Kalbar Hatta Abdul Haji mengatakan, pengurus cabang PGRI merupakan ujung tombak dalam mewujudkan guru yang professional. Karena merekalah yang bersentuhan langsung dengan para guru diwilayah masing-masing.
Hatta juga mengingatkan, kunci dalam meraih kesejahteraan guru yakni harus mengutamakan sikap profesionalisme. Apalagi sekarang profesi guru amat istimewa, karena sudah ada regulasi yang melindungi. “Kalau melanggar profesi ada prosedurnya, tentu diharapkan kita menjadi guru yang bermartabat, jadilah kita guru yang profesional, tunjangan profesi yang diberikan harus diimbangi dengan peningkatan kinerja,” demikian pesan Hatta.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu H. Sarbani menegaskan, Pemkab Kapuas Hulu berkomitmen memperhatikan persoalan guru di daerah tersebut. Terutama mengatasi kekurangan guru.
Pemkab, kata dia, berusaha semaksimal mungkin sehingga kualitas dan mutu pendidikan di daerah ini tetap terjaga.
“Tahun 2017 lalu kita sudah mengangkat guru kontrak sebanyak 600 lebih. Jadi pendidikan ini sangat penting, karena anak ini merupakan masa depan kita dalam membangun bangsa. Maka Pemkab sangat konsisten memperhatikan pendidikan,” tuur Sarbani.
Sarbani menekankan, sebagaimana tema yang diangkat dalam Konkerkab V PGRI Kapuas Hulu, maka mutu pendidikan menjadi sorotan utama, untuk terus ditingkatkan. “Kapuas Hulu daerahnya luas, meskipun kita sudah tambah guru sebanyak 600 orang, itupun dirasakan masih kurang,”ujarnya.
Sarbani mengungkapkan, disatu sisi anggaran juga menjadi sebuah persoalan dalam menangani kekurangan guru, apalagi sekarang rekrutmen program P3K pemerintah pusat, anggarannya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten. Ia pun mengajak PGRI bisa bersama-sama berjuang ke pusat, sehingga pengadaan tenaga pendidik ini bisa dibantu pusat dalam pendanaanya, sebagaimana instansi lainnya. “Karena kita di daerah memang keterbatasan anggaran,” ucap Sarbani. (dRe)
