eQuator.co.id – SINTANG-RK. Beredar di media sosial, diduga tiga orang pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ade M Djoen Sintang melakukan pelanggaran Pemilu. Mengenakan seragam rumah sakit, ketiganya pakai ikat kepala #2019GantiPresiden seraya mengacungkan simbol dua jari.
Foto-foto tersebut diketahui dari postingan akun Facebook Tony Hardiyan. Unggahannya disisipi caption agar ketiganya diberi sanksi. Sontak postingannya tersebut viral.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sintang, Ahmad Shabirin saat dikomfirmasi Rakyat Kalbar mengatakan, telah mengetahui foto-foto tersebut pada Senin (28/1) malam. Setelah mendapatkan laporan itu, pihaknya langsung melakukan investigasi. Sejauh mana kebenaran foto-foto yang beredar itu. “Tentunya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada diregulasi,” ujarnya, Selasa (29/1).
Pihaknya telah menyurati salah satu oknum yang berada di dalam foto tersebut untuk dimintai keterangan lebih jauh, Rabu (30/1). Keterangan bersangkautan diperlukan sebagai upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Dari pernyataan oknum tersebut nantilah bisa dikembangkan lagi. “Untuk sekarang satu oknum dulu yang kita panggil,” jelasnya.
Apakah tiga orang tersebut berstatus ASN atau honorer? Shabirin belum bisa memberitahukannya. Karena pihaknya masih dalam tahap pengumpulan data dan fakta. “Kita belum bisa memutuskan apa-apa, sekarang masih tahapan data dan fakta,” ujarnya.
Jika terbukti bersalah, apa sanksi yang akan dijatuhkan? Dia mengatakan, sesuai di persidangan nanti. Bisa sanksi dari Komisi ASN atau mengarah lainnya. “Itupun kalau nanti sampai ke persidangan,” ucap Shabirin.
Sementata Bupati Sintang, Jarot Winarno saat dikonfirmasi melalaui pesan singkat WhatsApp, hanya memberikan jawaban singkat dan mengirimkan foto surat panggilan terhadap oknum bersangkutan oleh Bawaslu. “Kita tunggu teman-teman Bawaslu bekerja ya,” singkat Jarot.
Rakyat Kalbar juga berupata melakukan konfirmasi ke Direktur RSUD Ade M Djoen Sintang, Rosa Trivina. Namun ketika dilayangkan pesan singkat WhatsApp maupun panggilan langsung, tak mendapat tanggapan. “Saya lagi di perjalanan ke Pontianak,” jawab Rosa.
Anggota DPRD Sintang, Tuah Mangasi mengatakan, jika benar apa yang dilakukan ketiga oknum pegawai rumah sakit itu, sungguh sangat disayangkan. Karena jelas-jelas telah melanggar sumpah jabatan dan kode etik sebagai petugas kesehatan. Mereka tampak sengaja mempertontonkannya dengan kesadaran penuh. Itu bisa dilihat dari raut wajah mereka yang ceria. Padahal mereka tahu kalau tindakan tersebut melanggar aturan.
“Mereka memang punya hak pilih dan itu sah, tapi sebagai pejabat pemerintah tentu juga terikat dengan aturan yang ada di republik ini,” tuturnya.
Menurut dia, sebaiknya ketiga tiga oknum tersebut segera diproses pihak-pihak terkait. Agar diberi tindakan tegas sesuai dengan aturan berlaku. Meningat Pilpres dan Pileg tidak lama lagi.
“Kita diberi kebebasan untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing dan itulah arti demokrasi,” ucapnya. “Tapi sebaiknya kita juga tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada. Mari bersama-sama kita menjaga suasana negara kita yang damai dan kondusif,” timpal Tuah.
Dikesempatan lain, Wakil Bupati Sintang, Askiman juga menyinggung soal keterlibatan ASN di jajarannya di Pemilu 2019. Dirinya mendapat laporan ada ASN tidak netral dalam politik.
“Saya minta pengawas sekolah harus serius bekerja mengawasi. Saya tau ada ASN dan guru yang langsung terjun ke politik,” katanya saat memberikan materi pada Rapat Koordinasi Kepala Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Sintang di Balai Pegodai, Selasa (29/1).
Askiman meminta ASN tidak usah turut campur dengan politik. Kalau memang mau ke politik, Askiman menegaskan jadi politikus saja. Lepaskan pakaian seragam ASN-nya.
“Kita masih kurang banyak hal dalam pendidikan. Jadi saya harap kita serius meningkatkan kualitas pendidikan kita saja,” pungkas Askiman.
Laporan: Saiful Fuat
Editor: Arman Hairiadi
