eQuator.co.id – Melawi-RK. Meskipun sudah ada keputusan Pemerintah Kabupaten Melawi untuk melakukan penyisiran belanja APBD Melawi 2018, namun hingga detik ini APBD belum juga terealisasi. Tak pelak, kondisi itu berimplikasi signifikan terhadap tenaga honor, kontrak maupun Pekerja Harian Lepas (PHL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi. Bahkan, mereka terpaksa berhutang untuk membiayai kehidupan keluarga.
Seperti yang dirasakan Fajar Priono, yang bekerja sebagai PHL supir mobil angkutan sampah. Kini, dirinya terpaksa bertahan hidup dengan mencari tambahan. Dengan menjual kelapa muda milik tetangga. Meskipun begitu, mengambil upah dari menjual beli kelapa tidaklah banyak serta tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Jadi kalau saya kepepet, terpaksa saya harus meminjam uang dari teman-teman. Tunggu gajianlah menggantinya. Gaji pokok saya itu hanya Rp850.000 per bulan, tunjangan sebagai supir angkutan Rp500.000. Jadi totalnya Rp1.350.000. Jumlah segitu saja terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apalagi sekarang sudah tiga bulan belum gajian,” keluh Fajar Priono, baru-baru ini.
Keluhan yang tak jauh berbeda juga disampaikan Ayub Sardi selaku PHL kebersihan. Ia memiliki penghasilan pokok sebagai PHL Rp850.000 dan tunjangan sebagai pengangkut sampah dari TPS ke TPA sebesar Rp200.000, sehingga totalnya Rp1.050.000. Jumlah tersebut baginya sudah sangat besar dan sangat berarti untuk keberlangsungan hidup keluarga. Namun dalam tiga bulan terakhir dirinya terpaksa mencari tambahan keluar. Dengan mencari pekerjaan sebagai tukang bangunan yang dibayar harian.
“Kalau tidak mencari kerjaan sambilan jadi tukang mana bisa makan. Ini saja kami makan seadanya, yang penting halal. Kami tetap bersyukur dan berdoa agar APBD ini bisa berjalan, sehingga gaji kami bisa segera dibayarkan,” ungkapnya.
Meskipun gaji belum terbayarkan. Namun tanggungjawab mereka dalam membersihkan Kota Nanga Pinoh merupakan tanggungjawab setiap harinya. Bahkan, para PHL tetap melaksanakan kewajiban meskipun hak mereka belum diberikan pemerintah.
“Bekerja tetap kita laksanakan. Sebab kalau sehari saja sampah tidak dibersihkan dan tidak diangkut ke TPA sudah ramai masyarakat marah. Makanya kami tidak bisa tidak bekerja. Bahkan, bila lagi sakit yang belum parahpun, kami tetap harus bekerja. Karena kebersihan kota tanggungjawab kami,” tuturnya.
Reporter: Dedi Irawan
Redaktur: Andry Soe
