eQuator.co.id – Pontianak-RK. Urin pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kanwil Kemenkumham) Kalbar dites Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Kalbar, Senin (4/4) siang. Dari total 31 pejabat, hanya 23 saja yang melakukan tes urin.
“Kita sebenarnya menginginkan semua pejabat maupun staf bisa mengikuti tes ini. Tapi karena keterbatasan alat, jadi tidak semuanya. Termasuk adanya sejumlah pejabat yang izin untuk tidak masuk kantor pada hari ini,” kata Adjar Anggono, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalbar, usai mengelar tes urin.
Pejabat yang mengikuti tes, menjabat Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Kemenkumham. Adjar melanjutkan, tes urin tersebut merupakan kegiatan rutin. Terutama di UPT daerah.
“Kita mulai dari pejabat yang ada di lingkungan Kanwil Kemenkumham. Harapannya bisa memberikan contoh kepada jajaran untuk bersih dari penyalahgunaan Narkoba,” ujarnya.
Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Kalbar, Isnawati mengatakan, selama 2016 sudah melakukan tes urin di sejumlah kantor pemerintahan dan swasta. Namun, BNNP terkendala jumlah peralatan (test kit). Tahun ini, kata Isnawati terjadi penurunan alokasi jumlah test kit mencapai 90 persen.
“Pengadaan test kit untuk BNNP Kalbar tahun 2016 tidak seperti tahun 2015. Kalau tahun lalu bisa mencapai 4.000, tahun ini hanya 400 unit saja,” ujarnya.
Isnawati mengatakan, pengadaan test kit tersebut berdasarkan kebijakan pusat. Alatnya hanya digunakan untuk penjangkauan penyalahgunaan Narkotika.
“Karena ada kebijakan dari pusat, bahwa kita harus memberikan pancing dan bukan memberikan ikan, dan berkaitan dengan pembangunan berwawasan anti Narkoba,” kata Isnawati.
Dikatakan Isnawati, instansi pemerintah maupun swasta diharapkan bisa menyediakan sendiri peralatan tes tersebut. Sedangkan petugasnya, tetap didatangkan dari BNN. “Makanya untuk saat sekarang, pemeriksaan urin yang dilakukan BNN, instensitasnya kita kurangi,” tegasnya. (oxa)
