eQuator.co.id – Pontianak-RK. Tahun baru selalu ada harapan baru. Bisa jadi itulah keinginan Gubernur Cornelis ketika dia merombak kabinet kerjanya.
Sejak 30 Desember 2016 lalu, gubernur sudah mengantongi nama-nama pejabat yang diganti untuk mengisi posisi baru. Hal itu tertulis dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 821.22/26/BKD-B Tahun 2016.
“Kerja hati-hati dan sesuai undang-undang. Jangan sampai ditangkap,” ucap Cornelis kepada awak media usai melantik 48 anak buahnya yang menduduki eselon II, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (3/1).
Penetapan serta pengukuhan 48 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kalbar itu hanya bersifat sementara. Cornelis ingin menguji kemampuan pejabat yang diberi mandat.
“Mungkin ada yang tidak cocok yang di situ (SKPD, red). Masih ada lagi ronde kedua. Karena yang baru dilantik inikan mau dites dulu. Saya kira makan waktu sekitar tiga bulan,” ungkapnya.
Kemarin, ia juga seolah menyindir Bupati Klaten Sri Hartini yang tertangkap tangan oleh KPK sebab diduga menerima suap pengisian jabatan. “Kami tidak pakai bayar-bayar. Siapa yang berani dan terima bayaran, tangkap. Karena saya dulu jadi pegawai tidak suka begitu, makanya aku ndak mau,” tukas Cornelis.
Bagi dia, yang paling penting adalah bagaimana pejabat yang diberi mandat bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. “Sehingga program-program bisa tercapai. Kalau bayar-bayar, dari mana dia dapat duit? Merampok dia,” tegas gubernur dua periode ini.
Pada kesempatan itu, Cornelis mengakui masih banyak PR di tahun 2016 yang harus diselesaikan pada 2017. “Target kita mengurangi angka kemiskinan dan membangun sekolah, infrastruktur jalan serta pertanian. Pembangunan itu tergantung duit. Kalau duit tadak, pening palak,” tuturnya seraya meninggalkan para wartawan.
Segaris dengan Pemprov Kalbar, Pemkot Pontianak pun punya sejumlah pejabat baru. 177 pejabat eselon II dan III gelombang pertama di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota dilantik kemarin. Gelombang kedua, sekitar 400-an pejabat, akan dikukuhkan hari ini (4/1).
Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, menekankan bahwa mereka yang sudah diberi kepercayaan sebaiknya tidak mengecewakan. Sebab, akan ada evaluasi setelah tiga bulan dilantik. Yang kinerjanya tidak sesuai harapannya pasti diganti dengan orang lain.
“Saya sama sekali tidak mencampuri urusan mereka dan anggaran-angaran mereka, sehingga saya bisa nuntut kinerja yang baik dari mereka. Yang tidak bisa kerja silakan minggir, yang lain masih banyak mau,” paparnya.
Senada dengan Gubernur Cornelis, ia meyakinkan, bahwa posisi para pejabat di Kota Pontianak tidak ada cerita cawe-cawe atau kongkalikong. “Kita harus bisa berdiri tegak di depan staf kita. Kalau kita sudah menjadikannya sapi perahan (minta suap untuk mengisi jabatan), mau diapakan pemerintahan ini?” tutur pemilik akun Twitter @BangMidji ini.
Salah satu yang ditarget untuk peningkatan kinerja misalnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan. Midji hanya memberikan batas waktu sebulan bagi pengampu jabatan kepala dinas tersebut, Hariadi, untuk menertibkan pedagang pasar yang berinisiatif memperlebar meja dagangannya.
“Keluhan masyarakat di Pasar Flamboyan, Pasar Teratai, semua pasar sudah tidak nyaman, kenapa? Sempit. Pedagang mejanya ditambah papan. Kalau kiri kanan nambah dua keping-dua keping kan itu sudah satu meter, tinggal jalan satu meter,” ungkapnya.
Nah, kalau semua tidak dibongkar, kepala bidang pasarnya, kepala dinasnya akan diganti oleh wali kota dua periode ini. “Anda boleh catat itu. Kan bisa (koordinasi) Satpol PP suruh tilang saja, apa susahnya. Saya minta satu bulan, tidak usah lama-lama. Apa kerja mau lama-lama?” tegas Midji.
Selain Hariadi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Suparman, diwanti-wanti. Ia tidak dalam posisi aman, karena kinerjanya dipantau khusus. Terutama dalam teknis pencetakan blanko e-KTP.
“Siapa yang merekam lebih dulu ditaruh di urutan pertama. Kalau blanko ada seribu, nah nomor satu sampai seribu yang dicetak. Kalau dua ribu, cetak nomor satu sampai dua ribu. Jangan nomor yang belakangan. Kalau saya temukan itu, saya tidak peduli, mau Pak Parman diangkat (melalui SK) Menteri Dalam Negeri, atau diangkat siapapun, saya berhentikan,” tukasnya.
Kecuali, kata dia, ada keadaan darurat. Dimana masyarakat memang benar membutuhkan pencetakan e-KTP lebih cepat atau lebih dulu. Tentunya dengan alasan-alasan tertentu.
“Misalnya mau buat BPJS, sakit ini sakit itu, harus rujuk ke Jakarta, ada toleransi seperti itu, tapi harus transparan. Kalau tidak, saya ganti, itu pejabatnya menteri kan nggak tau (kinerjanya), kita yang tau,” terang Midji.
Imbuh dia, “Saya mau di Pontianak ini semuanya cepat, semuanya mudah, semuanya murah, semuanya jelas, transparan, supaya masyarakat tak dikibuli-kibuli. Inikan kepercayaan sudah bagus, sehingga kita harus bisa pertahankan itu”.
Seperti diinformasikam sebelumnya, pelantikan sejumlah pejabat ini merupakan konsekuensi dari adanya kebijakan penggabungan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) baru dan adanya OPD baru.
Selain itu, dilakukan perampingan jabatan yang cukup banyak, lebih dari 100-an. Walhasil, terdapat 52 pejabat yang tidak punya “kursi” lagi.
Berikut nama beberapa pejabat eselon II yang dilantik atau dikukuhkan, diantaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra Yekti Sukmawati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herry Hadad, Asisten Administrasi Umum Hilfira Hamid, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan SDM Imran, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Multi Juto Bhatarendro, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan Raihan, Sekretaris DPRD Kota Pontianak Ade Halida Yafilus, Inspektur Kota Pontianak Zumyati, Kepala Bappeda Amirullah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Khairil Anwar, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aswin Thaufik, Kepala Satpol PP Syarifah Adriana Farida, Kepala Badan Keuangan Daerah Hendro Subekti, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mulyadi.
Kemudian, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Syarif Saleh Alkadrie, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Darmanelly, Kepala Dinas Perhubungan Utin Sri Lena Candramidi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Fuadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ismail, Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Junaidi, Kepala Dinas Kesehatan Sidiq Handanu, Kepala Dinas Sosial Aswin Djafar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Uray Indra Mulya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sri Sujiarti, Kepala Dinas Perpustakaan Hidayati, dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Haryadi S. Triwibowo.
SUDAH PAS
Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin yang hadir dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pelantikan sejumlah pejabat ini sudah sesuai dengan amanah PP Nomor 18 tahun 2016. “Tinggal besok, yang eselon IV ke bawah,” katanya.
Satarudin memandang orang-orang yang ditempatkan wali kota sudah pas. “Sudah sesuai dengan kompetensinya lah. Karena ownernya wali kota, jadi walikota yang tau. Kalau sudah ditempatkan di satu posisi, artinya ya mereka lah yang (cocok) di posisi itu. Menurut saya sudah pas lah, karena saya yang akan kerja sama sama mereka,” tutur dia.
Politisi PDIP ini berharap, para pejabat yang sudah dilantik dapat segera beradaptasi dengan bidang atau lingkup keja masing-masing. “Segera menyesuaikan yang sudah disepakati dengan DPRD, agar pelayanan publik tidak terganggu. Kami akan melakukan fungsi pengawasan terhadap OPD yang baru ini. Kami juga akan melakukan revisi Tatib DPRD terkait OPD baru untuk mendukung kinerja OPD itu sendiri,” papar Satarudin.
Laporan: Deska Irnansyafara, Fikri Akbar
Editor: Mohamad iQbaL
