eQuator – Sintang-RK. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Sintang, Kartiyus Agis, Kamis (7/1), melayangkan surat terbuka melaui akun Facebooknya kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Suratnya itu terkait hancur-leburnya kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan Sintang.
“Kita berharap Presiden Jokowi dapat turun langsung ke wilayah perbatasan Sintang ini, melihat kondisi riil infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Sintang ini,” tutur Kartiyus ketika dihubungi Rakyat Kalbar, Kamis (7/1).
Menurut dia, BNPP Sintang sifatnya koordinatif dalam mengkordinasikan usulan–usulan setiap daerah. Memang, Presiden Jokowi fokus menggerakkan empat kementerian untuk melayani rakyat. Yakni, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan Pera), serta Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
“Tetapi program yang diusulkan pemerintah kabupaten tidak sejalan dengan program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sangat bertolak belakang sekali,” beber Kartiyus.
Contoh program dimaksudnya bertolak belakang adalah: Sintang minta jalan dan jembatan, tetapi yang diberikan rumah , laboratorium komputer, alat peraga. “Bukannya kita tidak butuh itu, cuma belum prioritas. Yang kita inginkan jalan dan jembatan,” tegasnya.
Lanjut dia, hingga saat ini, ada beberapa akses menuju wilayah perbatasan diperjuangkan selama bertahun-tahun namun hingga saat ini belum direspon pusat. “Yang kami butuhkan sekarang, tolong ubah status jalan dari Tugu Beji hingga Sungai Kelik yang selama ini statusnya jalan umum untuk diubah menjadi jalan perbatasan. 2017, Kementrian PU akan segera membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Bayangkan, PLBN ini dibangun di Sungai Kelik tetapi status jalan tidak ada, kan lucu,” papar Kartiyus.
Yang menjadi ironi, kata Kartiyus, ketika Menhan bikin Pos Pengamanan Perbatasan (PAMTAS) di Sungai Kelik beberapa waktu lalu, materialnya beli di Malaysia. “Sebagai anak bangsa Indonesia, harusnya kita malu,” sesalnya.
Mengapa harus belanja ke negara tetangga? Jawab Kartiyus, untuk membeli bahan material di negara sendiri terkendala kondisi infrastruktur yang terputus dan hancur. “Solusi terdekatnya ya ke sana beli bahan material pembangunan PAMTAS,” tukas dia.
Ia mengingatkan, Undang-Undang 23/2014 Pasal 361 menyebutkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan adalah kewenangan pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah daerah setempat. Nah, adalah mustahil jika menunggu APBD Sintang untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan perbatasan.
BNPP Sintang sendiri sejak lima tahun silam hingga sekarang terus menerus memperjuangkan kondisi infrastruktur wilayah perbatasan yang panjangnya mencapai 204 kilometer. “Kemudian terputus oleh status jalan paralel 30 kilometer, jadi sekitar 170 kilometer saja,” tutupnya.
Terpisah, Wakil Bupati Sintang terpilih, Askiman memastikan akan mendatangi pemerintah pusat, Mendagri hingga kementerian lainnta. Semua persoalan akan dipertanyakan hingga tuntas dan mendapatkan solusinya. “Kalau hanya berdiam diri, sama saja kita menunggu hal yang tidak pasti,” ucapnya.
Apa yang ditampilkan Kepala BNPP Sintang, Kartiyus, di media sosial adalah kondisi riil infrastruktur wilayah perbatasan daerah yang akan ia pimpin. “Intinya, kita akan aktif koordinasi dengan pemerintah pusat sehingga SKPD tidak berjalan sendiri dalam mendorong hal ini. Karena, kita sebagai pimpinan memiliki tanggung jawab penuh akan persoalan di daerah,” tegas Askiman.
Selama ini, menurut dia, pimpinan daerah tidak pernah mendatangi pemerintah pusat bicara soal perbatasan. Sehingga, sejak 15 tahun silam hingga sekarang tidak ada perubahan potret infrastruktur di kawasan perbatasan Sintang. Sehingga, kesannya diabaikan.
” APBD kita Rp1.8 Triliun untuk tahun 2016 ini, saya rasa tidak akan cukup menggunakan APBD membangun jalan dan jembatan, bahkan mau sampai 20 tahun kedepan juga tidak cukup. Intinya, ini harus campur tangan pemerintah pusat melalui APBN,” pungkas Askiman.
Berikut Isi Surat Kartiyus untuk Jokowi
SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA…
Bapak Jokowi yang saya banggakan, kali ini saya mau Bapak Presiden bisa berkunjung alias blusukan ke daerah Perbatasan Kabupaten Sintang Prov Kalimantan Barat untuk melihat kondisi infrastruktur jalan dan jembatan menuju perbatasan negara di Kabupaten Sintang yang begitu memprihatinkan. Saya tidak tahu apakah kondisi kami masih layak untuk dilalui manusia, karena hantu saja malas melintasi jalan dan jembatan kami. Apalagi Bapak yang katanya sangat perduli untuk membangun daerah perbatasan. Saya mau Bapak Presiden melihat kondisi riil bagaimana susahnya masyarakat perbatasan Kabupaten Sintang dibandingkan daerah perbatasan lainnya. Saya sudah melapor ke banyak pihak, namun realisasinya begitu lambat bahkan nyaris tak berubah. Bahkan kepada Tuhan sekalipun saya sering melapor, tapi Tuhan mungkin masih sibuk ngurusi daerah perbatasan lainnya. Apalagi Bapak Presiden suka pakai baju putih, jika Bapak berkunjung ke daerah saya dan Bapak bisa mengubah keadaan kami, maka Bapak Presiden sangat layak kami juluki “Malaikat” bagi masyarakat perbatasan Kabupaten Sintang. Sekali lagi mohon kiranya Bapak bersedia mengunjungi kami di perbatasan Kabupaten Sintang jika wilayah kami masih Bapak anggap masih bagian dari NKRI! Mimpi Bapak menjadikan perbatasan sebagai etalase bangsa masih jauh panggang dari api di daerah kami. Justru kini kami merasa bahwa kami bukan lagi sebagai daerah perbatasan tetapi daerah yang terpinggirkan sekaligus terabaikan oleh Republik yang bernama Indonesia!
Sintang, 7 Januari 2016
Manusia dari Negeri yang terlupakan…..
KARTIYUS
Laporan: Achmad Munandar
Editor: Mohamad iQbaL
