eQuator – Menteri ESDM Sudirman Said mementahkan pernyataan Menkopulhukam Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan aksinya melaporkan skandal “Papa Minta Saham” ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam persidang MKD, Rabu (2/12), anggota MKD Akbar Faisal khusus menanyakan apakah Sudirman sudah lapor ke presiden soal rekaman pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Syamsudin.
“Apakah anda sudah melaporkan ini kepada saudara Presiden?” tanya Akbar.
“Seminggu setelah saya mendapatkan informasi pertemuan ketiga (antara Novanto, Riza, dan Maroef) saya sudah sampaikan mengenai hal ini,” jawab Sudirman Said.
“Artinya anda membantah kolega anda (Menkopolhukam) di kabinet bahwa anda tidak berkoordinasi dengan Presiden?” tukas Akbar menanya lagi.
“Presiden sudah mengatakan menteri tidak boleh berpolemik. Saya sudah sampaikan kepada presiden semua informasinya,” jawab Sudirman.
Dalam sidang yang berlangsung interaktif itu, Akbar menyinggung soal nama bekas politikus senior Golkar Luhut Bisar Panjaitan yang namanya disebut sebanyak 66 kali dalam rekaman. Apakah itu tidak dikoordinasikan Sudirman dengan Luhut?
Namun, Sudirman mengaku belum pernah berkomunikasi dan belum pernah dipanggil oleh Menkopolhukam. Apalagi, selain punya tugas berbeda. Sudirman merasa wajib melaporkan informasi ini kepada presiden selaku pimpinannya.
“Kami rasa pemimpin saya presiden, ketika ada hal sensitif saya hanya laporkan pada pemimpin saya,” pungkas Sudirman, sembari menyatakan pihak-pihak yang menyebut dirinya tidak berkoordinasi dengan presiden karena memang tidak mengetahuinya.
Luhut Harus Dihadirkan
 Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Akbar Faisal menyatakan salah satu saksi yang paling utama yang harus dihadirkan di persidangan MKD adalah Menkopolhukam Luhut Bisar Panjaitan.
Ini disampaikan Akbar di sela-sela skorsing sidang MKD terkait dugaan pelanggaran etika oleh Ketua DPR Setya Novanto soal pencatutan nama presiden dan wakil presiden serta permintaan saham saat pertemuan dengan pengusaha Muhammad Riza Chalid (MR) dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoedin (MS).
“Salah satunya Luhut Binsar. Kenapa penting? Karena 66 kali disebut namanya (dalam rekaman, red). Kami ingin tahu dalam rangka apa, ini mau didalami.,” kata politikus NasDem itu di gedung DPR Jakarta, Rabu (2/12).
Anggota komisi III DPR itu mengaku penasaran, ingin mengehaui peran Luhut, karena dari rekaman yang ada, alur pembicaraan Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid seakan-akan muaranya ke mantan Kepala Staf Kantor Kepresidenan itu.
“Alur berkembang dalam rekaman itu seakan-akan SN dan RC beri jaminan ke beliau (Luhut) atau restu (membicarakan soal Freeport). Kami ingin tahu itu,” tegas anak buah Surya Paloh tersebut.(jpnn)
