eQuator – Sintang-RK. Sesuai hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang), rata-rata pembangunan di Kabupaten Sintang membutuhkan dana sekitar Rp2 Triliun. Sementara anggaran jauh di bawah angka tersebut.
“Dengan minimnya APBD, membuat pembangunan sedikit terkendala,” kata Mas’ud Nawawi, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sintang ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Olehkarenanya, menurut Mas’ud, perlu peran semua pihak untuk dapat meningkatkan kapasitas pembangunan melalui peningkatan sektor perpajakan. “Kebanyakan masyarakat lalai untuk membayar pajak,” ungkapnya
Selain lalai, tambah Mas’ud, para wajib pajak juga terkendala akses dalam memenuhi kewajibannya. Misalnya, tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor karena Kantor Samsat jauh dari tempat tinggal masyarakat.
Terkait kendala untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak tersebut, Mas’ud mengaku akan terus berupaya mendorong masyarakat untuk membayar pajak. Di antaranya dengan membuka Gerai Samsat di tingkat kecamatan. “Diharapkan dengan ini, pemungutan pajak menjadi optimal,” harapnya.
Mas’ud juga meminta Kepala Desa (Kades) dan Camat untuk menginventarisir perusahaan perkebunan yang memiliki alat berat. Agar mereka tidak lalai dan tahu kewajibannya. “Dari 106 alat berat milik perusahaan, baru 33 yang membayar pajak,” ungkapnya. (Adx)
