eQuator – Putussibau-rk. Pendataan sensus ekonomi dijadwalkan pada Mei 2016. Sensus ini akan menentukan arah kebijakan pemerintah Indonesia kedepannya.
“Selain membenahi kinerja petugas, agar masyarakat juga memberikan data yang real, supaya data bagus. Terutama perusahaan agak susah di data. Makanya, kita minta perusahaan juga kerjasama,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kapuas Hulu, Guntur Prahara, S.ST, M.Si usai memberi pengaran pada sosialisasi sensus ekonomo dan sensus IPM metode baru, Jumat (11/12) pagi di Aula Bank Kalbar Cabang Putussibau.
Sasaran sensus ekonomi ini mencakup semua kegiatan ekonomi di Kapuas Hulu. Kecuali bidang pertanian sebab ada sensusnya sendiri di 2013. Pendataan sensus ekonomi nanti sepanjang satu bulan. “Nanti petugas disiapkan melalui pelatihan juga,” kata Guntur.
Sensus ekonomi akan dilakukan ke seluruh kecamatan se-Kapuas Hulu. Cuma daerah perdesaan yang bukan merupakan konsentrasi ekonomi saja yang tidak difokuskan. Pada daerah itu hanya diambil sekitar 50 persen. “Dilakukan seperti ini karena keterbatasan anggaran yang ada di BPS Pusat,” ungkap Guntur.
Terkait sensus IPM, sambung Guntur, tidak bisa berbicara ranking lagi. Tidak bisa dibandingkan, karena metodenya sudah berbeda. Sehingga, naik turunnya ranking tidak bisa jadi acuan. “Tapi yang dilihat pertumbuhannya. “Perbedaan dalam metode survey IPM di BPS, kalau sebelumnya ada indikator angka melek huruf sekarang diganti harapan lama sekolah, komoditas yang dulunya 27 komoditas pengeluaran per kapita sekarang menjadi 99 komoditas, kalau dulu hitungnya aritmatik sekarang sudah geometrik,” terangnya.
Penentuan IPM tidak ada survei khusus. Karena menggunakan survei data yang sudah ada di nasional. Berdasarkan angka yang muncul dari kesehatan, pendapatan perkapita serta unsur lainnya. “IPM ini keluarnya setiap tahun. Kalau untuk IPM 2015 Kapuas Hulu ini keluarnya di 2016 nanti,” tutur Guntur.
Ditempat yang sama, Sekertaris Bappeda Kapuas Hulu, AM Nasir S.Sos mengatakan, BPS merupakan salah satu mitra kerjanya berkaitan dengan data pembangunan Kapuas Hulu. Sehubungan dengan sensus ekonomi, menurut Nasir itu berkaitan erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabuten Kapuas Hulu. “Apalagi Bappeda juga tengah menyusun RPJMD Kapuas Hulu untuk 2016-2020,” jelasnya.
Pendataan BPS ini sangat penting. Jika data salah, pengambilan kebijakan kedepan akan jauh melenceng dari kebutuhan. Data kebutuhan rumah tangga sampai objek ekonomi lainnya adalah hal utama untuk merumuskan RPJMD dan revisi RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kapuas Hulu 2011-2030. “Supaya RPJPD Kapuas Hulu selaras dengan RPJP Nasional ke depan,” ucap Nasir.
Bappeda akan terus berkoordinasi dengan BPS, agar indikator dalam metode survei secepatnya disampaikan ke stake holder yang ada di Kapuas Hulu. “Karena selama ini Pemda tidak tahu metode yang dipakai selama ini, kriterianya apa. Kalau sudah tahu mudah-mudahan tahun depan IPM Kapuas Hulu lebih meningkat,” harapnya.
Menurut Nasir, metode yang lama mungkin sudah bagus, namun membutuhkan penyempurnaan. Dengan demikian data yang dihasilkan lebih akurat. “Disisi lain yang sangat penting harus melibatkan juga pemerintah di kecamatan, kelurahan dan desa, termasuk RT. Karena mereka ujung tombak, yang tahu persis keadaan real di kecamatannya masing-masing,” ujar Nasir.
Nasir menuturkan dirinya memahami petugas BPS juga terbatas. Dengan adanya bantuan pihak kecamatan, kelurahan dan desa, mudah-mudahan sensus tersebut dapat berjalan lancar sesui dengan batas waktu kerjanya. “Seperti diketahui satu kecamatan hanya satu petugas BPS yang mendata, nah kalau pihak kecamatan, kelurahan dan desa bantu tentu bisa mendata lebih banyak. Apalagi desa-desa di Kapuas Hulu cukup banyak,” tutup Nasir.
Laporan: Arman Hairiadi
