eQuator.co.id – Jakarta-RK. KOALISI parpol pendukung Joko Widodo – Ma’ruf Amin menyambut baik komposisi kabinet yang akan diterapkan Jokowi.
Wasekjen PKB Daniel Johan mengatakan, gagasan Jokowi yang akan mengisi kabinet dari parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sesuai dengan pandangan PKB. Artinya, kata dia, partai di luar koalisi tetap bisa bergabung dan berkontribusi untuk masyarakat. “Tapi tidak harus di kabinet, bisa di luar kabinet,” terang dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin (14/8).
Namun, tuturnya, PKB tetap menyerahkan sepenuhnya kepada presiden untuk menentukan komposisi kabinet mendatang. Anggota DPR itu mengatakan, jika kabinet diisi KIK, koalisi pendukung Jokowi akan semakin solid. Sebab, selama ini mereka sudah bekerja sama dalam kampanye pemenangan Jokowi – Ma’ruf. Kerja sama itu tinggal dilanjutkan dalam kabinet nanti.
Dalam pemerintahan nanti, kata Daniel, partainya berharap mendapatkan posisi di bidang ekonomi dan pendidikan. Menurut dia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sekarang sangat gentol memajukan ekonomi kerakyatan. Jika PKB diberi posisi menteri di bidang ekonomi, pihaknya akan langsung bisa berkontribusi. Namun, kalau tidak mendapatkan jatah tersebut, PKB bisa menitipkan visi dan agenda.
“Agar ekonomi rakyat bisa benar-benar maju,” ungkapnya.
Arif Wibowo, wasekjen PDI Perjuangan (PDIP) mengatakan, gagasan yang disampaikan presiden sangat logis. “Logis secara politik,” ujarnya. Yang pasti, kata dia, pembentukan kabinet akan dibahas presiden dan para ketua umum partai koalisi. Menurut dia, dalam koalisi, ada partai pemenang pemilu yang juga menjadi pemimpin koalisi.
Anggota DPR itu mengatakan, presiden pasti mempunyai pertimbangan tertentu dalam memutuskan kabinet. Namun, pertimbangan itu pasti akan dikomunikasikan dengan para ketua umum partai.
Selama ini presiden selalu menyampaikan bahwa menteri atau setingkat menteri yang akan dipilih adalah mereka yang mempunyai manajerial dan kepemimpinan yang bagus, bekerja cepat, dan profesional. Apakah dari parpol atau luar partai, itu bergantung presiden dan para ketua umum. Yang jelas mereka harus memenuhi kriteria yang sudah disampaikan presiden.
Begitu juga soal menteri berusia di bawah 30 tahun, kata Arif, penunjukkan itu tentu tidak meninggalkan prinsip-prinsip pokok yang sudah disampaikan. Selain itu, menteri juga harus tegak lurus dengan perintah presiden. “Itu yang paling penting,” paparnya.
Firman Soebagyo, ketua pemenangan pemilu DPP Partai Golkar mengatakan, presiden pasti tahu apa yang harus dilakukan. “Tidak perlu kita sodor-sodorkan,” ucap dia. Jokowi juga tahu siapa menteri terbaik yang akan dipilih.
Pada bagian lain, Partai Nasdem menampik jika pihaknya dianggap nggandoli kursi Jaksa Agung. Ketua DPP Nasdem Bidang Hukum dan HAM Taufiq Basari mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet. Termasuk untuk posisi Jaksa Agung. Dia bilang, sejauh ini pihaknya tidak pernah melakukan lobi-lobi untuk menyodorkan nama calon Jaksa Agung periode lima tahun mendatang. ’’Kami tidak cawe-cawe dalam penyusunan kabinet. Bukan hanya Jakgung. Tetapi juga kursi menteri lain,” kata Taufiq Basari.
Dia mengklaim, Nasdem tidak melakukan upaya apapun untuk mempertahankan kursi Jakgung yang saat ini diduduki M. Prasetyo. Menurut dia, pantang bagi Nasdem untuk mengemis jabatan tersebut. ’’Tidak ada dalam kamus kami meminta-minta jabatan itu,” katanya.
Sementara itu, keinginan Demokrat untuk bergabung ke barisan pemerintah bisa jadi tanpa kompensasi. Itu setelah Jokowi menegaskan kursi menteri hanya diisi oleh partai yang tergabung dalam KIK.
Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan itu. Sebab, penyusunan kabinet menjadi hak prerogatif presiden. Demokrat, kata dia, menyerahkan sepenuhnya keputusan nama menteri ke Presiden Jokowi. Dia berjanji tidak datang untuk merecoki koalisi. Apalagi campur tangan dalam penyusunan kabinet yang akan datang. ’’Biarlah sepenuhnya penyusunan kabinet diserahkan ke presiden,” kata Jansen Sitindaon kemarin.
Gerindra juga memberikan kesempatan sepenuhnya ke Jokowi untuk menyusun kabinet. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengaku akan mendukung penuh Jokowi-Ma’ruf untuk membentuk kabinet ahli. Sehingga, slot kursi menteri harus diisi oleh sosok yang kapabel dan ahli di bidangnya. Meskipun yang bersangkutan berada di luar koalisi saat kontestasi pilpres 2019. ’’Jika ingin berlari cepat, carilah orang yang memang ahli di bidangnya,” kata Fadli Zon.
Menurutnya, tidak masalah kursi menteri hanya dibagi untuk internal koalisi KIK. Namun, sosok yang ditunjuk harus sesuai kriteria. Selain ahli di bidangnya, juga punya integritas dan tidak punya beban masa lalu yang akan memberatkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. ’’Saya khawatir, kalau hanya berdasarkan jatah-jatahan (dalam partai koalisi, Red) tetapi tidak ahli dan baru belajar ya percuma. Tidak akan bisa lari kencang. Yang rugi kan rakyat,” papar wakil ketua DPR itu.
Di sisi lain, Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LMFEB UI) Toto Pranoto mengatakan, konsep super holding company sudah ada sejak masterplan BUMN dibuat pada 2000 dan dikebut implementasinya sejak era Presiden Jokowi. “Dijangka panjang saya kira inisiasi pembentukan Super HC ini feasible dikerjakan sepanjang masing-masing sektoral HC yang sekarang sudah jalan dan rencana pembentukan sektoral HC yang lain berjalan dengan efektif,” imbuhnya.
Di era Jokowi – JK ada wacana membentuk delapan holding BUMN yang mewakili sektor tertentu. Sudah ada dua holding BUMN berhasil terbentuk yakni holding pertambangan yang diinduki oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Serta holding minyak dan gas (migas) yang diinduki oleh PT Pertamina (Persero). Saat ini beberapa holding lainnya masih dalam proses pembentukan. Yakni holding BUMN infrastruktur, perumahan, farmasi, keuangan, logistik maupun penerbangan.
Dia juga mengatakan, Singapura dan Malaysia juga telah memiliki super holding company atau SuperHC. Seperti, Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional Berhard di Malaysia. Namun, ada perbedaan antara kedua holding tersebut dengan holding company di Indonesia. “Mereka mengelola portfolio asset dan bersifat non operating holding. Di Malaysia dan Singapura tidak ada Kementerian BUMN, yang ada adalah SHC,” urainya.
Superholding juga bertindak sebagai manajemen investasi yang bisa menjual dan membeli aset. Anggota SHC terdiri atas perusahaan badan usaha milik negara yang bersifat profit oriented. “Di Malaysia, BUMN yang banyak fungsi PSO (Public Service Obligation)-nya ada di bawas pengawasan kementerian teknisnya,” terang pengamat BUMN tersebut.
Selain itu, pembentukan super holding company juga dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing BUMN. “Artinya, HC diharapkan bisa meningkatkan value creation BUMN sehingga nilainya lebih tinggi dibandingkan masing-masing BUMN itu stand alone. (Jawa Pos/JPG)
