eQuator.co.id – JAKARTA-RK. Penyusunan kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sudah masuk dalam tahap finalisasi. Keputusan final ada di tangan Presiden Jokowi dan para ketua umum partai koalisi. Mereka akan segera bertemu untuk memutuskan siapa saja yang akan menduduki jabatan menteri.
Pernyataan itu disampaikan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat membuka pembekalan anggota legislatif dan pengurus DPD/DPC PDIP se-Propinsi Aceh kemarin (8/9). Menurut dia, dialog dan pertemuan sudah dilakukan. Struktur kabinet sudah mulai diputuskan. namun, masih membutuhkan penyempurnaan.
Khusus untuk PDIP, pembahasan finalisasi kabinet akan dibahas antara Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Selain bicara soal struktur, pembahasan juga akan dilakukan terkait nama-nama calon menteri yang berasal dari partai banteng. “Kami serahkan sepenuhnya kepada ibu ketua umum,” terangnya dalam keterangan pers kepada Jawa Pos.
Menurut dia, nama-nama calon menteri belum bisa dibuka ke publik, karena masih dalam proses pembicaraan. Artinya, lanjutnya, satu pertemuan tidak bisa menyelesaikan masalah struktur dan penempatan nama di kabinet. Butuh beberapakali pertemuan untuk menuntaskan masalah itu.
Politikus kelahiran Jogjakarta itu mengatakan, pembicaraan presiden dan para ketuam umum berkaitan dengan sebuah disain besar demi membawa kemajuan bagi Indonesia Raya.”Kami juga menyadari setiap partai juga memiliki target-target politik di dalam menempatkan jabatan. Di situlah dialog itu dilakukan. Dan Pak Jokowi memiliki hak prerogatif untuk itu,” kata Hasto.
Yang jelas, ucap Hasto, pembicaraan antara presiden dan ketum partai akan berakhir, ketika Presiden Jokowi mengumumkan kabinet. Dan itu terjadi setelah pelantikan pada 20 Oktober mendatang. “Kami memang mengharapkan pengumuman itu sesuai dengan tata pemerintahan yang baik, dilakukan setelah presiden dan wakil presiden terpilih dilantik oleh MPR,” terang alumnus Universitas Gadjah Mada itu.
Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, Hasto berharap bisa meningkatkan kerja sama seluruh elemen pemerintahan dan partai politik. Apalagi Presiden Jokowi akan menaruh perhatian utama kepada peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
PDIP akan terus mendukung kebijakan Jokowi. Parpol akan berada di depan memimpin pergerakan rakyat di dalam peningkatan SDM. Tentu saja hal itu membutuhkan koordinasi yang baik dengan pemerintahan. Sebagai contoh di Aceh, kantor partai akan dijadikan sebagai pusat pendidikan politik, kaderisasi, kursus politik, dan juga kursus yang berkaitan dengan keterampilan anak-anak muda. “Agar mereka semakin percaya diri menatap masa depan,” terang Hasto.
Sekjen PKB Muhammad Hasanuddin Wahid mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk memilih calon menteri dari PKB. “Itu merupakan hak prerogatif presiden,” tuturnya. Yang pasti, partainya siap memberikan kader terbaiknya untuk menjadi pembantu presiden.
PKB hanya bisa menunggu keputusan dari presiden dalam menetapkan jajaran menteri. Tentu, kata dia, semuanya akan dibahas dengan para ketum partai pendukung pemerintah. Dia enggan membuka nama-nama yang berpotensi menjadi menteri. Yang jelas, lanjut dia, kader PKB banyak yang berkompeten menjadi menteri. (Jawa Pos/JPG)
