eQuator.co.id – Pontianak-RK. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Hanura Kalbar digoyang sembilan dari 14 Dewan Perwakilan Cabang (DPC)-nya. Mereka menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua DPD, Suyanto Tanjung.
“Dan meminta DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Hanura untuk membekukan dan segera melaksanakan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) DPD Provinsi Kalbar,” ujar Ketua DPC Kapuas Hulu, Abang M. Isnandar, didampingi sejumlah Ketua DPC Hanura di Kalbar, di Jalan Imam Bonjol, Pontianak, Kamis (9/6).
Ia menunjukkan surat pernyataan sikap mereka yang diteken delapan DPC lain. Diantaranya Melawi, Sambas, Singkawang, Mempawah, Sanggau, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Landak. Berdasarkan Pasal 49 AD/ART Partai Hanura ayat 3, Musdalub dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh dua pertiga DPC.
“Ini ada sembilan DPC, maka Musdalub dapat dilaksanakan dan memenuhi syarat,” tutur Abang. Surat pernyataan mosi tidak percaya itu telah disampaikan ke Ketua Umum DPP Wiranto, Sekjen DPP, Ketua Bidang Organisasi, dan Badan kehormatan Hanura.
Alasan adanya mosi tidak percaya tersebut karena DPD Hanura Kalbar yang dipimpin Suyanto Tanjung belum pernah melakukan rapat-rapat partai dengan DPC untuk membahas hal-hal stategis. “Misalnya masalah musyawarah cabang (Muscab) se Kalbar, Pilkada serentak 2015 dan 2017, verifikasi partai menuju Pemilu 2019, dan Rakerda atau Rakor DPC se Kalbar. Ketua DPD juga tidak pernah sekalipun melakukan konsolidasi ke DPC se Kalbar,” bebernya.
Tak hanya itu, Abang melanjutkan, dalam Pilkada serentak 2015 tujuh Kabupaten di Kalbar, aliran dana Pilkada yang dikelola Ketua DPD tidak jelas. “Seharusnya pengelolaan dana partai dalam Pilkada tersebut diserahkan kepada tim Pilkada 2015,” tegasnya.
Artinya, ia menduga terjadi penggelapan dana Pilkada 2015 yang menjadi hak DPC. “Kami meminta DPP Hanura mengusut tuntas aliran dana tersebut dan mengambil tindakan tegas kepada oknum-oknum yang melakukan tindakan tercela yang dapat merusak kredibilitas partai,” tekan Abang.
Ia juga menyatakan, tidak ada penghormatan terhadap Ketua DPC yang berhasil, sebagai contoh DPC Sanggau. Kata Abang, Ketua DPC-nya yang sukses meningkatkan jumlah perolehan kursi anggota DPRD di sana dari satu kursi menjadi lima kursi, tapi malah ada indikasi akan diganti dengan alasan bukan anggota DPRD.
“Kami merasa kerja keras kami membesarkan partai di kabupaten/kota di Kalbar ini tidak dihargai oleh Suyanto Tanjung,” ungkapnya.
Kemudian, mencuat pertanyaan mengenai keberadaan kantor atau Sekretariat DPD Hanura Kalbar yang terletak di Kabupaten Kubu Raya. Hal ini, dikatakannya, jelas-jelas menyalahi aturan KPU yang menyatakan posisi kantor DPD wajib berada di Ibukota Provinsi, Pontianak.
“Hal ini sangat membahayakan posisi partai hanura pada saat verifikasi dalam Pileg 2019 yang dapat berimplikasi tidak lolosnya Hanura di Kalbar dalam rangka Pemilu 2019,” tegas Abang.
Walhasil, dia menilai, kepemimpinan Suyanto Tanjung sangat otoriter, tidak berkomitmen, dan tidak transparan. Abang khawatir, akan timbul konflik di internal DPD dan DPC Hanura se-Kalbar. “Hal ini tentunya membahayakan kondisi Partai Hanura yang selama ini kondusif, aman dan damai,” tutupnya.
Masih di tempat yang sama, Ketua DPC Landak Surahmanto menyatakan kekecewaannya atas perilaku Suyanto yang tidak memperhatikan pihaknya. “Saat mau jadi Ketua DPD siang malam kita dihubungi. Sekarang kita tidak didukung dan tidak diperhatikan, malah mau dibuang. Jadi hanya janji palsu dan kebohongan yang dijanjikan Suyanto Tanjung,” terangnya.
Senada, Ketua DPC Hanura Mempawah, Taufikurahman. Ia mengatakan, pada intinya, tidak ada perubahan di tubuh Hanura di Kalbar seperti apa yang dijanjikan Suyanto saat maju mencalonkan diri jadi Ketua DPD.
“Rapat kerja daerah tidak pernah dilakukan. Keresahan di tingkat DPC, kami seolah-olah dibenturkan sesama pengurus DPC dan kader,” tuturnya.
Dikonfirmasi, Ketua DPD Suyanto Tajung menyatakan telah memimpin partai sesuai mekanisme dengan arahan DPP. “Kalau masalah komunikasi, saya rasa baik-baik saja selama ini termasuk komunikasi dengan DPC di Kalbar,” ungkapnya.
Soal mosi tidak percaya kepadanya, Suyanto membenarkan. Namun, ia yakin masih banyak yang percaya kepadanya. “Saya rasa sudah memimpin sesuai peraturan dan perintah Ketua Umum DPP. Tidak ada kita menghilangkan data, jadi jangan main fitnah. Dilihat saja di DPP,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan Muscab, lanjut dia, tentunya saat ini terlalu awal berbicara hal tersebut. Semua harus sesuai mekanisme partai.
“Intinya, saya rasa selama ini kita berjalan sesuai aturan partai dan perintah DPP,” demikian Suyanto Tanjung.
Laporan: Isfiansyah
Editor: Mohamad iQbaL
