eQuator.co.id – Nanga Pinoh-RK. Statmen Wakil ketua DPRD Melawi, Drs. Kluisen soal adanya pungutan liar dari oknum yang mengaku dari peerusahaan instalatir, kepada masyarakat sebesar Rp1.2 juta per rumah untuk pemasangan jaringan listrik baru, dibantah Kepala Desa Tebing Kerangan Kecamatan Nanga Pinoh, Sekoi, dan pihak instalatir, Abdi Amri.
Sekoi mengatakan, pungutan sebesar Rp1,2 juta itu digunakan untuk biaya registrasi pasang baru di PLN dan langsung disetorkan secara online ke PLN melalui kantor pos.
“Uang sebesar Rp1.244.000 ini merupakan biaya register BP PLN atau pendaftaran pasang baru KWH atau meteran PLN. Ini disetor langsung melalui kantor pos. Jadi bukan di setor ke kami sebagai kepala desa atau kepada instalatir,” bantah Sekoi sambil menunjukkan bukti setor registrasi pasang baru dari kantor pos, Jumat (5/2) malam.
Pembayaran register tersebut merupakan langkah atau inisiatif yang diambil pihak desa dengan difasilitasi instalatir dalam memperjuangkan desanya agar mendapatkan jaringan listrik. Sebab sejak dulu desa tersebut hingga saat ini belum ada penerangan listrik PLN. Proposal yang diajukan ke pihak PLN sudah berulang-ulang kali juga tak terealisasi. Langkah pembayaran register dilakukan agar PLN melihat bukti keseriusan pihak desa.
“Harapan kami PLN bisa melihat keseriusan warga di kami yang memang ingin merasakan penerangan listrik PLN. Saya ini sejak tahun 2012 sudah beberapa kali menyampaikan proposal jaringan listrik ke PLN. Tapi sampai sekarang tak pernah terrealisasikan. Maka sebagai kades, saya ingin berusaha merealisasikan agar Tebing Karangan bisa merasakan listrik PLN. Karena sampai sekarang kami ini merasa kami belum merdeka,” jelasnya.
Sejauh ini, lanjut Sekoi, sudah ada 80 warganya yang mendaftar untuk pasang baru PLN. Walau hingga kini memang belum ada kepastian apakah desanya akan mendapatkan pengadaan jaringan baru dari PLN Wilayah Kalbar. Namun, langkah ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan PLN tentang calon pelanggan PLN di wilayah Tebing Karangan.
“Saya juga ingin agar Pemkab Melawi dan DPRD bisa mendukung ini, agar kami bisa merasakan listrik. Anggota dewan selama ini jarang memperhatikan persoalan listrik. Sementara kami menyampaikan permohonan ke PLN Kalbar tak ada hasilnya,” keluhnya.
Sekoi menuturkan, masyarakatnya saat ini terpaksa menggunakan genset pribadi untuk bisa menyalakan listrik pada malam hari. Dalam sebulan, setidaknya ia mengeluarkan Rp1 juta hanya untuk menyalakan listrik dimalam hari saja.
Terhadap statmen Wakil Ketua DPRD Melawi, Sekoi juga merasa kecewa, sebab informasi yang belum diketahuinya secara pasti sudah disampaikan melalui media. Sehingga menurut Sekoi, statmen di media itu bisa membuat warganya takut jaringan mereka tidak direalisasikan. Padahal pihaknya berusaha, dengan melakukan pembayaran pendaftaran yang setor lansung ke PLN melalui kantor pos.
“Pak Kluisen seharusnya tidak menerima informasi itu mentah-mentah, tapi mendalami informasi itu dengan memanggil kami kepala desa, supaya jelas. Sebagai wakil rakyat, seharusnya juga mendukung kami agar jaringan listrik bisa masuk ke desa kami,” ucapnya.
Sementara itu, Abdi Amri sebagai instalatir yang membantu permohonan masuknya jaringan listrik ke Tebing Karangan menerangkan pendaftaran pemasangan baru meteran PLN hanya dilakukan untuk bukti keseriusan warga di daerah tersebut.
“Kalau pakai KTP saja, takutnya PLN tak percaya. Kalau sudah mendaftar, tentunya diharapkan ada pertimbangan PLN Kalbar untuk merealisasikan jaringan PLN di desa-desa yang belum merasakan listrik. Ini artinya yang sudah menyetor berarti sudah masuk daftar tunggu. Jadi mestinya PLN prioritaskan ini. Tak mungkin dibiarkan lama,” ucapnya.
Amri menerangkan, tak hanya Tebing Karangan yang diusulkan mendapatkan jaringan listrik, tapi juga ada delapan desa lainnya yang diharapkan bisa terang benderang di tahun 2016 ini. “Selain Tebing Karangan, ada desa Nanga Man, Engkurai, Pelinggang, Merah Arai, Sungai Pinang, Sungai Bakah, Nyanggai dan dusun Sebaju di desa Kebebu,” katanya.
Diakui Amri, memang hingga kini belum ada tiang listrik atau kabel PLN yang masuk ke desa-desa tersebut. Ia mengambil langkah ini agar Melawi bisa mendapat prioritas pemasangan jaringan listrik. “Ini jangan disalahartikan. Makanya dewan yang mengungkapkan ini harusnya konfirmasi dulu ke desa,” katanya.
Ia mengaku pernah menyampaikan ke PLN Rayon Nanga Pinoh soal pemasangan jaringan di desa sepanjang jalur Pinoh-Ella. Memang ada persoalan mengingat jaringan PLN dari desa Kebebu hingga Nusa Pandau sudah hilang karena dicuri.
“Harus ada pemasangan jaringan kabel induk baru mulai dari Kebebu hingga Nusa Pandau. Ini setidaknya perlu Rp3,5 miliar. Sementara PLN tak mau mengganti jaringan mereka yang hilang karena dicuri. Nah seharusnya dewan mendukung dengan membantu adanya anggaran untuk pemasangan jaringan ke desa-desa ini, jangan malah memberikan informasi yang belum jelas,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Amri, diperlukan perhatian Pemkab Melawi untuk bisa membangun jaringan kabel PLN di sepanjang ruas jalan kabupaten Pinoh-Ella, khususnya di persimpangan desa Kebebu hingga Nusa Pandau. “Kita berharap Bupati Melawi dan wakil bupati terpilih bisa merealisasikan ini. Jika di jalur utama sudah terpasang jaringan listrik, tentu tidak lama pemasangan jaringan listrik ini ke desa-desa,” ungkapnya.
Kemudian terkait apa yang disampaikan Kepala PLN Rayon Nanga Pinoh bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi tentang pemasangan jaringan baru, Amri mengatakan, pihak PLN Nanga Pinoh tidak mengetahui hak tersebut. Sebab warga desa membayar ke PT. PLN wilayah melalui via online yang disetor lewat kantor pos.
“Jelas pihak PLN tidak tau, profosal yang disampaikan masyarakat desa saja tidak pernah bisa terealisasi jika tidak melakukan langkah memastikan pihak PLN wilayah dengan menyetor lansung begini,” ungkasnya.
Reporter: Sukartaji
Editor: Kiram Akbar