eQuator – SEKADAU. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Drs Yohanes Jhon MM mengaku terkejut saat mendengar kabar 10 oknum PNS Sekadau yang terjaring razia kendaraan saat operasi zebra yang dilakukan Polres Sekadau, belum lama ini. Ia merasa malu dengan kabar tersebut.
“Ini memalukan. Harusnya PNS bisa menjadi contoh masyarakat,” kata Jhon saat dikonfirmasi Rakyat Kalbar terkait adanya okum PNS Sekadau yang terjaring razia kendaraan bermotor, Selasa (10/11) malam.
Diungkapkan Jhon, sebagai atasan dirinya sudah sering kali mengingatkan jajaran PNS di Sekadau untuk melengkapi diri dengan kelengkapan kendaran yang baik dan benar. Termasuk untuk mentaati batas aman berkendara.
“Kalau dihitung, mungkin sudah 10 kali saya sampaikan. Jangan berkendara terlalu laju seperi Valentine Rossi saja. Itu kan bahaya. Sudah banyak pegawai kita yang mengalami kecelakaan, bahkan ada yang harus dirawat ke rumah sakit hingga ada yang meninggal,” kenang Jhon.
Seperti diberitakan Rakyat Kalbar, keamrin, selama 14 hari pelaksanaan razia operasi zebra yang berakhir 4 Nopember lalu, sedikitnya ada 325 pelanggar lalu lintas yang berhasil terjaring. Para pelanggar itu berasal dari berbagai latar belakang. Menariknya, 10 orang diantara mereka berstatus pegawai negeri sipil alias PNS.
“Khusus PNS, ada 10 orang yang terjaring,” kata Pengganti Sementara (Pgs) Kasat Lantas Polres Sekadau, Kompol Oon Sudarman kepada Rakyat Kalbar, Selasa (10/11).
Oon memaparkan, dari 325 pelanggar yang terjaring itu, sebanyak 315 orang adalah pelanggar yang menggunakan sepeda motor. Sementara sisa 10 orang, pelanggar menggunakan mobil atau kendaraan lainnya.
“Kebanyakan pelanggar yang mereka lakukan adalah tidak melengkapi kendaraan dengan surat-surat, seperti SIM dan STNK. Ada juga yang SIM dan STNK-nya tidak berlaku atau sudah habis masa berlakunya,” jelas Oon.
Kembali ke Sekda. Menurut Jhon, pelanggaran yang dilakukan okum PNS itu, lebih kepada kelalaian pribadi. Artinya, kelalaian itu tidak bisa ditimpakan ke pemerintah daerah.
Namun kelalaian tersebut setidaknya sudah membuat malu jajaran pemerintah daerah. PNS mestinya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. “Meski sebagian masyarakat memang sudah tidak bisa diberikan contoh, tapi setidaknya kita yang jadi PNS ini bisa memberikan panutan yang baik kepada masyarakat,” ucap Jhon.
Jhon mengaku tidakan akan mendiamkan masalah ini. Ia akan berkordinasi dengan pihak Polres Sekadau untuk meminta data oknum PNS yang melanggar aturan lalu lintas itu.
“Nanti akan saya lacak. Setelah ditemukan, saya akan minta pimpinan SKPD tempat oknum PNS itu bekerja untuk melakukan penindakan. Kalau kendaraan pribadi dan tidak memiliki SIM, itu urusan pribadi. Tapi kalau kendaraan dinas tidak dibayarkan pajaknya, saya minta agar dinas tempatnya bekerja membayar pajaknya,” tekad Jhon.
Disisi lain, Jhon juga meminta kepada jajaran Polres Sekadau untuk bertindak tegas kepada siapa pun yang melaukan pelanggaran lalu lintas. Artinya, penegakan hukum tidak boleh pandang bulu, baik kepada PNS, aparat kepolisian, TNI maupun masyarakat umum.
“Kalau ada yang kebut-kebutan dan tidak pakai helm, langsung ditindak saja. Langsung diberikan tilang,” desak Jhon.
Reporter: Abdu Syukri
Editor: Kiram Akbar
