Nasional
JK Lunch Sama Megawati, Jokowi Dinner Sama Wartawan
Kalau Wakil Presiden Jusuf Kalla lunch (makan siang) bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, siang kemarin (8/1), Presiden Joko Widodo memilih dinner (makan…
Category: Nasional
berita nasional
Nasional
Kemenkum HAM Cabut SK Kepengurusan Romy
eQuator – Jakarta-RK. Konflik dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memasuki babak baru. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) resmi mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan…
Nasional
Permintaan Gubernur Cornelis Dinilai Tak Relevan
eQuator – Jakarta-RK. Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman mengaku, belum menerima tembusan surat rekomendasi yang disampaikan Gubernur Cornelis kepada Presiden Joko…
Nasional
Gubernur Minta 50 Persen, tapi tak Digubris Pusat
eQuator – Palembang-RK. Pemprov Sumatera Selatan menilai, pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas) selama ini tidak adil. Berdasarkan peraturan yang ada,…
Nasional
Angka Penerimaan Pajak versi Menkeu Diragukan
eQuator – Jakarta-RK. Direktur Ekesekutif LBH Pajak dan Cukai, Nelson Butar Butar mempertanyakan penerimaan pajak yang disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 28 Desember…
Nasional
Upeti BBM Kejahatan Sengsarakan Rakyat
Jakarta-RK. Pungutan dana untuk ketahanan energi pada penurunan harga BBM merupakan kejahatan negara yang semakin menyengsarakan rakyat. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Pangi…
Nasional
Kecam Pasal 158 UU 8/2015
eQuator – Jakarta-RK. Setidaknya ada 100 dari 119 sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terancam gugur. Hal ini…
Nasional
UU Pilkada Abaikan Partisipasi Masyarakat
eQuator – Jakarta-RK. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pilkada dipastikan telah disusun dengan tergesa-gesa. Hal itu menyebabkan kualitas undang-undang yang dibuat DPR sangat…
Nasional
UU Pemilu Ibarat Ketok Magic
eQuator – Jakarta-RK. Direktur Eksekutif Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menyayangkan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pilkada, utamanya pasal 158. Menurutnya,…