eQuator.co.id – Aksi demonsrasi akbar 4 November secara umum berlangsung damai hingga waktu unjuk rasa selesai pukul 18.00. Hal itu sempat dinilai berasal dari dua faktor. Pertama, faktor kedewasaan demonstran dalam menjalankan hak demokrasi. Kedua, konsolidasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah pihak.
Roadshow Jokowi dimulai saat mengunjungi kediaman Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto 31 Oktober lalu. Meskipun awalnya disangkal Jokowi, namun Prabowo mengakui ada sedikit pembahasan mengenai aksi tersebut. Keduanya sepakat menginginkan aksi berjalan damai. Bagaimanapun, demonstrasi adalah hak konstitusional sehingga tidak boleh dihambat.
Sehari kemudian, Jokowi bertemu dengan para pimpinan MUI, Muhammadiyah, dan NU di Istana Merdeka. Salah satu isi pembicaraannya adalah bagaimana menjadikan suasana demonstrasi tetap sejuk dan massa tidak mudah terprovokasi.
Sehari menjelang aksi demonstrasi, Jokowi berbincang dnegan Wapres Jusuf Kalla di beranda belakang Istana Merdeka. Keduanya sepakat tetap bekerja seperti biasa di hari demonstrasi. ’’Pak Jokowi di sini, saya di sebelah (kantor wapres),’’ ujar JK.
Namun, ternyata pada hari H, siangnya Jokowi malah meninggalkan Istana menuju kawasan bandara Soekarno-Hatta dengan alasan meninjau proyek. Malamnya, barulah Jokowi menggelar rapat terbatas dan membuat pernyataan publik tepat tengah malam.
Roadshow tidak berhenti sampai di situ. Senin (7/11) lalu, Jokowi mengapelkan para prajurit TNI yang terlibat dalam pengamanan demonstrasi. Disusul kemudian kunjungan balasan ke kantor PBNU. Di PBNU, Jokowi malah mendapatkan kritik dari PBNU karena dianggap lamban dalam melakukan komunikasi polirik dengan rakyat.
Kemarin pagi (8/11) Jokowi kembali mengadakan roadshow konsolidasi. Kali ini, dia hadir di auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta Selatan. Jokowi mengapresiasi kinerja aparat kepolisian selama mengamankan aksi.
Mengenai aktor politik, Dia menuturkan bahwa siapa aktor politik yang menunggangi aksi 4 November tentu akan diungkapkan ke publik. Namun, dengan catatan kalau Polri sudah mendapatkan buktinya. ”Proses hukum juga akan dilakukan,” ujarnya.
Namun begitu, untuk demonstrasi seperti 4 November tentu perlu pendekatan persuasif. Dia mengatakan, perlu berbagai penjelasan terkait demonstrasi 4 November. ”Kedepan soal demo itu juga perlu untuk memperkirakan jumlah pesertanya,” ungkapnya.
Tentunya, kinerja Polri ini harus sampai ke tingkat paling bawah. Seperti Polsek. Dia menegaskan bahwa Polres dan Polsek ini harus juga bekerja. ”ke masyarakat berikan penjelasan dan semacamnya,” tutur mantan Walikota Solo tersebut.
Secara umum, Jokowi memhberikan apresiasi terhadap kinerja TNI dan Polri. Menurutnya, sepanjang demonstrasi sebenarnya cukup aman dan kondusif. ”Hanya ada kericuhan sedikit di malamnya, sayang ada 18 orang yang luka-luka juga,” ungkapnya.
Usai bertemu dengan para personel Polri, Jokowi bergeser ke gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di kawasan Menteg, Jakarta Pusat. Dia diterima oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Abdul Mu’ti. Seperti sebelumnya, Jokowi juga membicarakan persoalan aksi demonstrasi 4 November lalu.
Usai pertemuan tertutup sekitar satu jam, Jokowi mengungkapkan apreiasinya atas peran Muhammadiyah dalam menyejukkan suasana jelang demo akbar 4 November lalu. ’’Kita berikan penghargaan yang tinggi karena demo berjalan tertib dan damai,’’ ujar Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi kembali memastikan bahwa proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dilakukan dengan tegas dan transparan. ’’Saya tekankan bahwa saya, sekali lagi ini juga rakyat perlu tahu, tidak akan melindungi… saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk proses hukum,’’ ucapnya. Jokowi mengambil jeda cukup lama, sekitar tujuh detik sebelum akhirnya menyebut nama Ahok.
Di luar itu, Jokowi mengatkan bahwa dia juga membicarakan soal ekonomi kerakyatan dan politik Islam. Rencananya, pemerintah akan bekerja sama dengan Muhammadiyah dalam hal membangun politik Islam di Indonesia.
Disinggung mengenai kritikan PBNU soal lambannya menjalin komunikasi, Presiden tidak menampiknya. Menurut dia, itu merupakan masukan yang baik. ’’Saya kira saya manusia biasa, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan,’’ tambahnya.
Sementara itu, Haedar mengapresiasi komitmen presiden atas proses hukum terhadap Ahok. ’’Kami berharap itu dilaksanakan dengn konsisten,’’ ujarnya. Dia juga mengingatkan Polri agar mengembangkan tafsir-tafsir yang justru bisa mempengaruhi jalannya penyidikan.
Kepada masarakat, Haedar meminta agar ke depan lebih mampu menciptakan suasana yang kondusif, terutama dalam mengawal kasus tersebut. Dia juga berharap kasus Ahok bisa segera selesai. ’’Agar bangsa ini tidak tersandera oleh satu dua orang yang bertindak gegabah dalam kehidupan kebangsaan kita,’’ tambahnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan bahwa pemerintah memang terus menjalin komunikasi dengan para ulama. Bahkan, sebelum aksi masa pada Jumat (4/11) itu juga sudah mengundang para ulama dari MUI, NU, dan Muhammadiyah. Dia pun menepis anggapan kalau pemerintah terlambat menggandeng ulama sehinga aksi tersebut tetap berjalan. ”Dua minggu sebelumnya kan majelis ulama, NU, muhammadiyah, semua kan diundang. Ya tidak bisa juga dibilang telat, karena sudah diketahui tanggal 4 itu ada demo besar-besaran,” ungkap dia.
Di sisi lain, Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Muhammad Zaitun Rasmin menuturkan mereka masih menunggu terus kelanjutan penyelidikan kasus Ahok. Hasil dari penyelidikan itu akan menentukan sikap GNPF MUI selanjutnya. ”Kami akan mengikuti perkembangan proses hukumnya,” ujar dia kemarin (8/11).
Tapi, kini mulai muncul lagi suara untuk menggelar aksi kembali bila tuntutan untuk menyeret Ahok ke meja pengadilan tidak terwujud. GNPF MUI pun sudah mengetahui ada ajakan untuk menggelar aksi bela Islam tahap III. ”Tapi kalau dari masyarakat sudah mulai. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini adalah persoalan seluruh ummat atau mayoritasnya,” imbuh Ketua Umum Wahdah Islamiyah itu.
Sejauh ini GNPF MUI tetap yakin bahwa kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok itu begitu terang benderang. Dasarnya adalah fatwa dari MUI yang menegaskan adanya penistaan agama oleh Ahok. Selama ini, MUI juga dipandang sebagai rumah bagi ahli-ahli agama Islam. Sehingga fatwa tersebut mewakili sikap dari mayoritas ulama-ulama .”Harusnya MUI yang dijadikan rujukan bahwa ada penistaan agama,” tegas itu.
Zaitun menuturkan tidak akan berhenti berjuang untuk mengawal terus fatwa MUI tersebut. Dia yakin mayoritas ulama juga akan sependapat dengan MUI dalam kasus Ahok itu. Apalagi melihat ada jutaan umat muslim yang turun jalan pada Jumat (4/11) lalu. Dari data GNPF hampir semua lapisan turun. Mulai dari gubernur hingga masyarkat biasa turut serta. ”Kami mengetuk hati nuran pemerintah, presiden, dan kepolisian untuk memenuhi rasa keadilan mayarakat,” tambah dia.
Terpisah, Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menuturkan mereka ingin terus mendinginkan suasana pasca aksi Jumat tersebut. Sebab, dia tahu betul para anggota muslimat itu cukup punya pengaruh di masyarakat. Mereka akan terus menyuarakan toleransi yang juga disebutkan dalam kitab suci Al Quran. ”Kalau di dalam komunitas Muslimat NU, sama mensosialisasikannya. Bahwa Allah itu menciptakan bersuku suku bangsa berkabilah-kabilah,” ujar Menteri Sosial itu sambil mendalilkan surat.
Dia menyebutkan perbedaan di kalangan umat itu bukan untuk dibesar-besarkan yang akhirnya memicu konflik. Tapi, berbedaan itu justru harus dijadikan dasar untuk saling berlomba dalam melakukan kebajikan. ”Masing masing supaya berlomba lomba menuju kebaikan, bagaiaman ini jadi ruh kehidupan kita bermasyarakat berbangsa bernegara,” tambah menteri asal Surabaya itu.
Di sisi lain, Polri memastikan sudah mengetahui rencana aksi demonstrasi berikutnya pada 25 November mendatang. ’’Ada informasi, tapi kami akan antisipasi,’’ ujarnya usai rapat terbatas di kantor presiden kemarin. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut apa langkah antisipasi dari aparat. Namun, sejauh ini informasi soal rencana tersebut lebih banyak beredar di media sosial.
Hingga saat ini pun, belum ada satu pun surat pemberitahuan yang masuk ke Polri mengenai rencana aksi tersebut. ’’Biasanya kan beberapa hari. Undang-Undang mengatakan dua hari sebelumnya (memberitahu aparat keamanan),’’ lanjutnya. Sehingga, aparat keamanan bsa mempersiapkan pengamanan aksi tersebut dengan baik.
Terpisah, Menkopolhukam Wiranto menolak menjabarkan lebih jauh siapa yang dimaksud Presiden sebagai aktor politik dalam aksi demonstrasi tersebut. ’’Anda sendiri lihat kan, anda lihat bahwa memang ada tokoh-tokoh politik yang masuk dalam arena demonstrasi,’’ ujarnya.
Meski tidak menyebut nama, namun pernyataan tersebut secara tidak langsung mengonfirmasi identitas para politisi. Saat hari H demonstrasi, ada sosok Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang terlibat dalam aksi. Keduanya bahkan berada di atas mobil komando bersama Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Selain keduanya, tampak sosok Amien Rais. Amien sempat ikut masuk ke halaman kompleks Sekretariat Negara dan bertemu sejumlah menteri Jokowi.
Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Wiranto mempersilakan media maupun masyarakat menerjemahkannya sendiri. ’’Kita nggak bisa tuduh menuduh, tapi kan pada kenyatannya, banyak politisi yang juga hadir dalam arena itu,’’ lanjutnya. Begitu pula mengenai pihak yang merasa dituduh sebagai dalang aksi demo. ’’Kalau merasa ya terserah, itu urusan masing-masing,’’ tambahnya. (byu/idr/jun)
