eQuator.co.id – Pontianak-RK. Relawan Rumah Zakat Kalbar telah berada di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (5/10). Diperjalanan, Relawan Rumah Zakat sempat dihadang warga yang meminta bantuan.
“Relawan Rumah Zakat telah tiba di Palu sekitar pukul 13.00. Di sana, relawan segera bergerak menuju dapur umum untuk menambah suplai utama bagi para korban menggunakan truk,” jelas Branch Manager Rumah Zakat Asrul Putra Nanda melalui keterangan tertulisnya, Jumat (05/10).
Mengutip apa yang disampaikan oleh tim relawan, Asrul mengatakan, sepanjang perjalanan di Palu, rombongan kerap berhenti sejenak. Sebab dihadang warga yang meminta bantuan. Ditambah, kondisi sarana umum di sana sudah rusak parah.
“Masih saja ada warga yang menghentikan truk bantuan untuk meminta-minta. Ditambah saat melihat bangunan yang sudah rusak dan hancur, sedih sekali melihatnya,” ungkap Asrul.
Baru awal Oktober, namun anggaran bencana di Kementerian Sosial (Kemensos) menipis. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos Harry Hikmat mengungkapkan penyebab hampir habisnya anggaran tersebut. Tahun depan anggaran bencana direncanakan ditambah Rp 100 miliar.
Harry menjelaskan anggaran bencana di Kemensos tahun ini dipatok Rp 254 miliar. Dia mengungkapkan bahwa kejadian bencana tahun ini cukup banyak. Selain itu jumlah korban yang terdampak juga sangat banyak. Mulai dari bencana gunung merapi, gunung agung, gempa di Banten lalu di Lombok. ’’Kemudian sekarang di Sulawesi Tengah,’’ katanya kemarin (6/10).
Kemudian di rancangan APBN 2019 alokasi anggaran bencana di Kemensos sedianya berjumlah Rp 223 miliar. Artinya mengalami penurunan dibandingkan tahun ini. Namun Harry menjelaskan Kemensos saat ini sedang meninjau anggaran. Khususnya di Ditjen Linjamsos Kemensos.
’’(Sekarang, Red) dalam proses realokasi anggaran Rp 100 miliar dari anggaran operasional Ditjen Linjamsos. Sehingga (anggaran bencana 2019, Red) Rp 323 miliar,’’ terangnya. Harry menjelaskan realokasi anggaran RP 100 miliar ini perlu persutujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas.
Dia menuturkan bahwa anggaran bencana di Kemensos tidak besar. Sebab tugas dan fungsi (tusi) Kemensos ketika ada bencana adalah untuk tanggap darurat. Sementara itu untuk masa rehabilitasi, contohnya membangun kembali rumah korban bencana, ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Harry membenarkan bahwa saat ini belum ada anggaran di Kemensos untuk jaminan hidup (jadup) dan bantuan isi hunian tetap (huntap) untuk gempa di Lombok maupun Sulawesi Tengah. Saat ini Kemensos sedang mengusulkan anggaran Rp 567 miliar ke BNPB. Anggaran tersebut diantaranya digunakan untuk pembayaran jadup dan bantuan isi huntap korban gempa Lombok.
Bantuan jadup diberikan kepada korban bencana dengan besaran Rp 10 ribu/jiwa/hari. Banatuan jadup diberikan selama 30 hari dan dapat diperpanjang sampai 90 hari. Bantuan jadup ini diberikan diantaranya untuk membantu korban bencana karena belum bisa bekerja kembali secara normal.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho juga mengatakan hal yang sama. Dana cadangan penanggulangan bencana yang ada di Kementerian Keuangan dan bisa digunakan BNPB, sudah habis. Negara memberi dana cadangan sebesar Rp 4 triliun. ”Untuk bencana di Lombok saja kerugiannya mencapai Rp 17,13 triliun. Sedangkan menurut perhitungan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekontruksi sebanyak Rp 12,22 triliun,” ungkapnya kemarin.
BNPB sebenarnya sudah mengajukan penambahan dana ke Kemenkeu. Sayangnya Kemenkeu bergeming. ”Belum turun,” kata Sutopo. Sehingga tahun depan pagu kementerian dan lembaga harus digeser untuk rehabilitasi dan rekontruksi bencana.
Sementara itu, sejak awal Mendagri Tjahjo Kumolo sudah meminta semua pemda di luar Sulawesi Tengah untuk ikut urunan membantu pemulihan bencana. Baik pendanaan maupun barang yang sumbernya dari APBD. Instruksi itu disampaikan melalui radiogram ke semua pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Hanya, untuk mengeluarkan anggaran bantuan, harus ada payung hukum. ’’Saya memerintahkan Walikota Palu dan Bupati Donggala untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang pernyataaan keadaan darurat bencana,’’ terang Mendagri Tjahjo Kumolo. SK itu akan menjadi dasar hukum bagi pemda lain untuk mengeluarkan anggaran, sehingga legal.
Prosedurnya, setelah ada SK pernyataan darurat, pemda lain akan menyisihkan sebagian anggaran sesuai kemampuan APBD masing-masing. Anggaran bisa diambil dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Atau bila daerah tersebut mencadangkan anggaran untuk kebencanaan dan masih menganggur, boleh juga.
Yang terpenting, tidak sampai mengganggu pembiayaan pokok pembangunan di daerah. Anggaran yang telah disisihkan bisa langsung ditransfer ke kas daerah tujuan, dalam hal ini kas daerah Kota Palu dan Donggala. ’’DKI (Jakarta) bisa mengirim Rp 60 miliar,’’ lanjutnya. dana itu diambil dari cadangan APBD yang dikhususskan untuk bantuan kedaruratan.
Anggaran itu juga bisa dirupakan logistik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah terdampak bencana. ’’Gorontalo Sabtu (29/9) subuh sudah mengambil (beras di) gudang beras di Bulog setempat,’’ jelasnya. bantuan itu langsung dikirim ke Palu dan Donggala. Yang terpenting, payung hukum tersedia sehingga tidak menjadi temuan Badan pemeriksa Keuangan.
Cara yang sama diterapkan pada saat gempa di Lombok Utara. Kala itu, banyak kepala daerah yang ingin mebantu, namun tidak berani karena tidak ada payung hukum untuk mengeluarkan anggaran. Akhirnya Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi mengeluarkan surat permohonan bantuan keuangan kepada seluruh Gubernur se-Indoensia.
Atas dasar itu, Mendagri menerbitkan surat berisi prosedur pemberian bantuan dari APBD oleh pemda lain. Anggaran yang dikeluarkan cukup diberitahukan kepada masing-masing DPRD untuk dimasukkan ke dalam perubahan anggaran. Dana bantuannya langsung ditrransfer ke rekening kas daerah NTB.
Penggalangan dana juga dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) untuk membantu pemulihan kondisi empat daerah di Sulawesi Tengah dan juga Lombok. Dana tersebut dikumpulkan dari donasi lembaga internasional dan dalam negeri.
”Di nasional kita telah buka tiga rekening. Secara internasional kita sebetulnya punya target 22 juta Swiss Franc,” ungkap Kepala Biro Humas PMI Aulia Arriani, kemarin (6/10). Untuk penggalangan secara nasional sudah terkumpul sekitar Rp 900 juta. Sedangkan untuk penggalangan secara internasional dikoordinasi oleh International Federation of Red Cross and Red Cresent Societies. PMI menjadi anggota lembaga itu.
Penggunaan dana itu bukan hanya untuk masa tanggap bencana saja. Tapi juga untuk pemulihan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. PMI akan membantu membangun hunian sementara sebelum hunian permanen dari pemerintah dibangun. Seperti yang sudah dilakukan di Lombok.
”Kalau kebutuhan sekarang (di Palu, red) masih tanggap darurat itu kebutuhannya non food. Seperti terpal besar, rumah sakit lapangan, kemudian penyedian truk tangki air,” jelas Aulia. Saat ini sudah ada tujuh truk tangki air yang beroperasi di Palu dan sekitarnya. Akan ditambah menjadi total 22 truk tangki air yang dikerahkan dari daerah sekitar Palu.
Sedangkan untuk hunian sementara itu seperti rumah tapi dindingnya dari bambu yang ditutup terpal. Hunian sementara itu bisa bertahan setahun. Selain itu juga disediakan pula tempat mandi cuci kakus (MCK) yang juga bisa dipindahkan ke lokasi permanen kelak.
Selain itu, selama ini PMI juga berharap pemerintah daerah yang telah punya dana desa itu bisa lebih banyak mengalokasikan untuk siap siaga bencana. Sehingga mitigasi bencana itu bisa lebih diketahui masyarakat di lapisan paling bawah. Setidaknya mereka tahu apa yang pertama kali harus dilakukan bila ada gempa atau bencana lain.
”Di beberapa daerah sudah ada yang memberikan dana desa tersebut untuk bisa bekerjasama dengan PMI punya project,” ungkap dia.
Empati juga datang dari masyarakat internasional. Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir kemarin menyebutkan bahwa negara sahabat mengulurkan bantuan untuk korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. ”Ada 25 negara dan empat NGO yang menawarkan. Lalu kami minta siapkan bantuan sesuai arahan,” katanya kemarin saat Forum Merdeka Barat (FMB) 9. Tidak semua bantuan diperbolehkan masuk ke Indonesia. Bantuan yang diperkenankan adalah angkutan udara atau pesawat, genset, tenda, rumah sakit lapangan, dan fogging. Pemerintah juga membolehkan bantuan berupa uang.
Sejauh ini bantuan yang berupa uang, menurut Fachir, mencapai Rp 220 miliar. Ada sembilan negara yang membantu. Namun belum semua bantuan cair. Sebab sebagian besar masih dalam bentuk perjanjian. ”Yang membantu misalnya Korea Selatan 1 juta USD, Tiongkok 200 ribu USD, Uni Eropa, Venezuela, Jerman, Vietnam, Australia, Laos, dan Kamboja,” ucapnya.
Bantuan tersebut sebagian diarahkan untuk masa tanggap darurat. Sebagian dialokasikan untuk masa rehabilitasi dan rekontruksi. ”Dari negara sahabat masuk ke rekning BNPB. Sedangkan NGO masuk ke PMI,” ucapnya.
Fachir juga menyampaikan hingga saat ini masih ada pesawat dari luar negeri yang membantu distribusi bantuan. Pesawat dari Korea Selatan, kepang, Singapura, Indoa, Malaysia, dan Selandia Baru masih terbang di tanah air. Semuanya dipusatkan di Balikpapan sesuai instruksi TNI.
Laporan: Bangun Subekti, Jawa Pos/JPG
Editor: Arman Hairiadi
