-ads-
Home Rakyat Kalbar Pontianak Realisasi APBD, Pengawasan Internal Pemprov Harus Diperkuat

Realisasi APBD, Pengawasan Internal Pemprov Harus Diperkuat

ilustrasi.net

eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Sekalipun telah direncanakan dan disepakati menjadi Peraturan Daerah (Perda), realisasi APBD 2019 diharap tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Menjalankan fungsinya, DPRD Kalbar bakal mengawasi penggunaan anggaran di seluruh sektor.

“Lebih dari 10 persen dialokasikan dari total keseluruhan APBD 2019 untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan,” ujar H Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Kalbar, (10/7).

Selama merealisasikan pembangunan seluruh aspek pembangunan di Kalbar, ditegaskan Suriansyah pengawasan di internal Pemprov Kalbar harus dilakukan sembari melakukan evaluasi-evaluasi pencapaian program yang dijalankan tersebut. “Tentu berbagai koreksi yang selama ini mungkin tidak tepat sasaran terus dilakukan,” paparnya.

-ads-

Alokasi APBD akan pembangunan Kalbar, menurut Suriansyah memang sudah mengakomodir kepentingan masyarakat secara umum. Namun tetap selama perjalanannya pengawasan harus terus dilakukan.

“Beberapa sektor menjadi proyeksi pemerintah dalam APBD yang terfokus pada tiga sektor yakni infrastruktur, pendidikan dan kesehatan,” tukasnya.

Realisasinya, tambah politisi Partai Gerindra ini adalah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Di mana kewenangan Pemprov Kalbar, pengerjaannya dilaksanakan sesuai kewenangan itu.

Namun jika status jalan kewenangan kabupaten/kota, pengerjaannya dilaksanakan daerah yang bersangkutan. “Di bidang infrastruktur misalnya yang menjadi kewenangan provinsi anggarannya lebih dominan,” tuturnya.

Melihat besaran anggaran di bidang infrastruktur, lanjut Suriansyah, Pemprov Kalbar tampak benar-benar fokus dan sangat konsentrasi terutama berstatus Jalan Provinsi yang menjadi kewenangannya. “Kebutuhan infrastruktur secara umum sudah ada peningkatan secara signifikan,” tuturnya.

Sedangkan di bidang pendidikan dengan alokasi anggaran 35 persen, termasuk di dalamnya menggratiskan biaya pendidikan tingkat SMA dan SMK, dikatakan Suriansyah bahwa ini juga merupakan komitmen Pemprov Kalbar sesuai dengan janji Gubernur Sutarmidji dalam kampanye beberapa waktu lalu. “Penting direalisasikan untuk peningkatan IPM masyarakat Kalbar,” lugasnya.

 

Reporter: Gusnadi

Redaktur: Andry Soe

Exit mobile version