eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional di Pantai Kijing, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, puluhan nelayan mendatangi Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (2/5) siang.
Mereka merupakan nelayan tangkap togo dan kelong. Kini, mereka kehilangan pekerjaan. Akibat terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing. Sebab itu, mereka meminta Gubernur Kalbar, Sutarmidji menjembatani dengan PT Pelindo, agar mereka bisa diberikan ganti rugi yang sesuai.
Koordinator Kelompok Nelayan Kelong Tancap, Rizal mengaku, ganti rugi memang sudah diberi. Tetapi nilainya kecil. Tak sebanding dengan nilai alat tangkap ikan jenis kelong yang tergusur oleh pembangunan pelabuhan itu. “Diganti ruginya hanya Rp79 juta. Untuk seumur hidup. Sedangkan saya sudah tiga keturunan di situ. Jadi tuntutan kami, minta ganti rugi seadil-adilnya,” ucap pria 51 tahun itu.
Menurutnya, membangun alat tangkap ikan jenis kelong di laut, modalnya tak main-main. Satu kelong saja, biaya pembuatannya bisa capai Rp27 juta. Belum termasuk harga kapal. “Sementara pendapatan (dari kelong, red) lebih dari ganti rugi itu. Jadi tidak sesuai. Itu pun yang terima hanya 3 orang yang bagan tancap,” katanya.
Menurut warga Kecamatan Sungai Kunyit itu, jumlah nelayan kelong yang terdampak pembangunan pelabuhan tersebut mencapai 62 orang.
Puluhan nelayan yang dikomandoi oleh Rizal ini, bertemu langsung dengan Gubernur. Semua keluhan disampaikan oleh beberapa perwakilan nelayan.
Termasuk Marlina. Wanita berkerudung itu juga merupakan pemilik kelong. Ia mengungkapkan, ganti rugi yang dinilai tak sesuai itu hanya diberikan secara sepihak. Tanpa musyawarah mufakat bersama nelayan. “Belum disepakati oleh 62 nelayan yang memiliki kelong dan togo,” sebutnya. “Kami belum sepakat. Tetapi pihak Pelindo memberi amplop. Yang kami kira hadiah lebaran. Rupanya itu uang ganti rugi,” tambahnya.
Selain sebelah pihak, pemberian uang ganti rugi tersebut, kata Marlina, sarat intimidasi. “Kami diancam harus menerima. Kalau tidak di pengadilankan,” ungkapnya didepan Gubernur.
Menurutnya, keluhan mereka sudah disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Mempawah. Namun, pemerintah setempat dituding tak menggubris.
Menanggapi keluhan nelayan kelong tersebut, Gubernur Kalbar Sutarmiji pun berjanji, akan turun langsung menyelesaikan masalah itu.
Bahkan, mantan Wali Kota Pontianak dua periode tersebut memastikan, dia yang akan menjembatani proses mediasi dengan Pelindo nantinya. “Saya langsung yang akan mengawal proses mediasi. Saya langsung yang tangani dan tidak lewat orang lagi,” kata Sutarmidji didepan puluhan nelayan itu.
Sebagai langkah awal, pria yang karib disapa Midji itu meminta, 62 nelayan kelong segera membentuk tim perwakilan sebanyak 5 orang. “Senin menghadap saya. Setelah itu saya yang akan membentuk tim terkait mediasi,” tegasnya.
Dia meyakinkan para nelayan tersebut, bila nanti proses penyelesaian ganti rugi harus berujung di meja hijau, menurutnya tidak masalah. “Mediasinya ke pengadilan, saye yang kawal,” imbuhnya.
Selain itu, Midji juga menjelaskan mekanisme ganti rugi yang memang harus dijalani PT Pelindo. Sebab, uang ganti rugi tersebut adalah uang negara. Semua penggunaannya harus mengikuti aturan. “Terkait dengan mediasi kelong ini, memang tidak bisa jika tidak lewat pengadilan. Karena, tidak ada dasar nya mereka (Pelindo, red) mengeluarkan duit ganti rugi itu. Tapi, mediasi di pengadilan akan saya kawal,” sebutnya lagi.
Selian itu, di kesempatan tersebut, Midji meminta, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan itu nanti, mempekerjakan nelayan-nelayan setempat. Yang terdampak pembangunan pelabuhan itu. “Kedepan, kita minta satu kesepakatan. TKBM jangka panjang untuk orang bekerja, itu jangan mau dipegang oleh orang luar Sungai Kunyit,” sebutnya. “Saya maunya yang ngelola (TKBM, red) adalah nelayan yang terdampak. Jadi anak buah yang diutamakan. Kedua beberapa jenis pekerjaan ketika beroperasi harus ada koperasi yang dimiliki anggota yang terdampak juga, nelayan bisa jadi satpam dan lainnya,” sambungnya.
Untuk mempersiapkan tenaga satpam, khusus nelayan yang punya tubuh yang layak dengan usia yang sesuai. Pemerintah Provinsi kata Midji, siap membiayai pelatihannya. “Saya minta 30 orang warga asli Sungai Kunyit dengan kualifikasi badan bagus, memenuhi kriteria untuk dilatih menjadi satpam. Biaya kita yang tanggung,” katanya.
Solusi yang diberikan oleh Gubernur tersebut praktis disetujui oleh seluruh nelayan kelong dan togo itu. Mereka pun meyakini, solusi dari Gubernur Kalbar sangat baik.
Lapuran: Abdul Halikurrahman
Editor: Yuni Kurniyanto
