eQuator.co.id – Pontianak-RK. Potensi defisit APBD Provinsi Kalbar 2018 yang mencapai Rp600 miliar merupakan hal yang belum riil yang akan terjadi dalam APBD 2018.
“Terjadi potensi defisit pertama dikarenakan adanya perbedaan perhitungan THR dan gaji ke-13 tahun 2017 dan tahun 2018. Sehingga di dalam penyusunan anggaran tahun 2018 mengacu kepada perhitungan pada tahun 2017. Tetapi, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) perhitungannya berbeda, sehingga memerlukan anggaran biaya tambahan,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ir H Suriansyah, MMA, Kamis (2/8).
Sedangkan potensi defisit yang kedua, H Suriansyah menjelaskan, defisit APBD 2018 terjadi akibat pembayaran kurang salur bagi hasil pajak tahun 2018 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp268 miliar.
“Kemudian, belanja bagi hasil pajak tahun 2018 akibat penambahan PAD Rp90 miliar dan kekurangan dana BOS yang mencapai Rp10 miliar. Termasuk kekurangan dana SILPA tahun 2017 yang tidak tercapai sebesar Rp77,69 miliar,” ulasnya.
Selain itu, wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Sambas ini menambahkan, adanya dana reboisasi pada tahun 2017 dan dana bagi hasil tahun 2018 yang masing-masing sebesar Rp15,79 miliar dan Rp11,14 miliar.
“Terhadap potensi defisit tersebut maka Pemprov Kalbar telah melakukan beberapa upaya yang dilakukan agar defisit tak terjadi,” tuturnya.
Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemprov Kalbar, antara lain dengan melakukan peningkatan pada PAD Kalbar yang mencapai Rp208,89 miliar. Kemudian, melalui pengurangan belanja biaya tak terduga yang mencapai Rp2 miliar serta rasionalisasi pagu anggaran SKPD sebesar 30 persen. Meskipun terealisasi hanya 15 persen yang mencapai Rp147 miliar.
“Berdasarkan upaya tersebut yang masih harus dicarikan solusinya adalah kekurangan dana atau defisit sebesar Rp103 miliar. Ditambah kekurangan belanja bagi hasil pajak sebesar Rp90 miliar menjadi Rp193 miliar serta kekurangan dana tersebut akan dibahas antara Pemprov dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalbar, sehingga dapat ditutupi potensi defisit dan seluruh pihak berharap tahun ini tidak ada defisit,” paparnya.
Oleh karena itu, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kalbar ini berpendapat, dengan beberapa upaya serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov Kalbar dan Banggar DPRD Kalbar. Yang hingga saat ini sedang berupaya semaksimal mungkin agar defisit tidak terjadi, sehingga tidak menyebabkan beban yang ada terhadap proses pembangunan yang akan dilewati hingga akhir 2018.
“Solusi terus dilakukan dengan upaya tidak membebankan anggaran yang ada, sehingga defisit tidak terjadi dan pembangunan tetap berjalan hingga proses anggaran selanjutnya dilaksanakan,” jelasnya.
Sekadar diketahui bahwa DPRD Kalbar telah melaksanakan rapat Badan Anggaran (Banggar) yang dimulai pukul 20.00-22.30 WIB di ruang Serbaguna, Gedung Parlemen Kalbar, Rabu (31/7) lalu.
Reporter: Zainudin
Redaktur: Andry Soe
