eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kalimantan Barat siap mendukung rencana program Pemprov Kalbar yang ingin melistriki warga tidak mampu atau miskin sebanyak 2.000 KK.
Program tersebut tentu mendukung peningkatan rasio elektrifikasi yang kini baru mencapai angka 88 persen.
“Yang jelas kami mendukung rencana gubernur. Di samping ini juga upaya guna mendukung peningkatan rasio elektrifikasi yang kini baru mencapai angka 88 persen lebih,” ungkap General Manager PLN UIW Kalbar, Agung Murdifi saat dijumpai di kantornya, Selasa (27/8).
Agung menjelaskan, mekanisme pemasangan listrik dari program pemerintah ini memperoleh data dari PLN pusat melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pelanggan yang belum berlistrik sebanyak 25.966 KK.
“Dari data ini kita sudah melakukan survei pada Jumat kemarin, sebanyak 2.164 KK dari jumlah ini yang siap sambung 836 KK, yag tidak siap sambung sebanyak 1.328 KK, angka ini akan terus kami survei,” kata Agung.
Agung memaparkan, pelanggan siap sambung artinya tanpa dilakukan perluasan. Kemudian ahap awal yang disambung adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki listrik sesuai dari data TNP2K yang siap sambung.
“Alasan tidak layak sambung misalnya sudah berlistrik, pindah rumah, rumah kontrak, atau penghuni rumah sudah meninggal dan ini juga ini kami peroleh datanya melalui PLN lusat, dari jumlah TNP2K ini merupakan hasil dari seluruh kab/kota di Kalbar, jadi kami ambil dari data itu, dan melakukan verifikasi agar apakah siap sambung atau tidak layak sambung,” paparnya.
Untuk program bantuan listrik bagi masyarakat yang kurang mampu ini, daya yang disambungkan sebesar 450 VA bagi masyarakat miskin berdasarkan TNP2K, dalam hal ini PLN memberi diskon sebesar 50 persen sudah termasuk biaya pemasangan instalasi, seperti bola lampu, stop kontak, kabel, biaya penyambungan PLN, biaya SLO dan lain-lain.
Agung melanjutkan, dari data survei yang sudah dilakukan sementara pihaknya siap menyambungkan di seluruh kab/kota di Kalbar. Di Bengkayang 17 KK, Kapuas Hulu 56 KK, Ketapang 178 KK, Kota Pontianak 30 KK, Kubu Raya 34 KK, Landak 6 KK, Mempawah 17 KK, Sambas 277 KK, Sanggau 164 KK dan Sintang 57 KK dengan total 836 KK siap sambung.
“Bantuan ini juga sudah dan pernah dilakukan seperti perusahaan BUMN melalui program CSR nya, lalu ini ditambah dengan bantuan sosial dari Pemprov Kalbar. Tentu kami akan lakukan koordinasi melakukan mekanisme sesuai kaidah GCG,” ucapnya. (ova)
