eQuator.co.id – Melawi-RK. Penderitaan rakyat Melawi, khususnya warga Sayan-Kotabaru, belum berakhir. Akibat lambannya perhatian pemerintah menangani jalan provinsi di sana yang sudah jadi kubangan di sejumlah titik.
Omongan yang rajin mencuat di masyarakat Sungai Pinoh adalah jalan vital itu tak bakal beres-beres meski diperbaiki secara gotong royong oleh Pemkab Melawi bekerja sama dengan perusahaan swasta setempat. Pasalnya, perbaikan dengan menimbun tanah tetap saja tergerus hujan. Rehab sesaat seolah sia-sia.
“Kondisi rusaknya parah, alat transportasi mobil sudah sangat sulit lewat. Biarpun pakai double gardan, makan waktu sampai 4 hari-an. Kalau pakai motor, harus dipikul-pikul. Jika lewat jalur sungai, transportasi tidak mencukupi dengan tingginya mobilitas saat ini,” ungkap Nur Ilham, Anggota DPRD Melawi, Minggu (26/2).
Wakil rakyat putra asli Kotabaru ini mengatakan, masyarakat sudah menjerit sejadi-jadinya dengan kondisi jalan yang menyiksa penggunanya tersebut. “Sampai saat ini belum ada respon dari Dinas PU Provinsi yang memantau langsung ke lapangan,” tambahnya.
Dampaknya bukan hanya pada mobilitas orang saja, lanjut dia, harga barang juga melonjak melebihi kondisi normal. Sementara, produksi perkebunan karet, jengkol, dan lainnya, sulit dijual karena tidak bisa diangkut.
“Biaya angkutan sembako dan kebutuhan lainnya sudah dua kali lipat. Untuk karet di sini dibeli murah oleh penampung karena sulit untuk mengambil ke lokasi. Jengkol juga susah keluar, apalagi getah. Pemerintah Provinsi jangan diam saja. Jangan pura-pura tidak tau dengan kondisi jalan provinsi disini,” papar Ilham.
Senada, Wakil Ketua DPRD Melawi, Drs. Kluisen sampai memohon agar Pemerintah Provinsi Kalbar bisa menggerakkan pejabat PU. Sesegera mungkin mencari solusi memperbaiki jalan vital tersebut.
“Karena jalan itu menghubungkan empat kecamatan di Melawi. Kita juga minta evaluasi pelaksanaan UPJJ tahun 2016. Kalau menurut saya, jika UPJJ dilaksankan dengan baik, jalan tersebut tidak akan rusak separah ini,” bebernya.
Perihal banyaknya desakan masyarakat agar jalan perhuluan Sungai Pinoh dari Sayan ke Kotabaru dibuatkan jalan alternatif dengan dana APBD, agar pemerintah kabupaten mudah melakukan perbaikan, Kluisen akan menyampaikannya kepada Bupati Panji. DPRD Melawi juga berupaya agar pemerintah provinsi bisa segera memperbaikinya.
“Saya sudah kontak Pak Ketua DPRD supaya melaporkan langsung ke PU Provinsi, bila perlu semua anggota DPRD turun ke Pontianak. Terkait membangun jalan alternatif dengan APBD, saya pikir bukan membuat jalan alternatif. Kita minta Provinsi menyerahkan penanganan ruas jalan itu kepada Kabupaten, dan dananya masuk ke APBD Melawi,” tegas Kluisen.
Sehingga, lanjutnya, dana perbaikan atau perawatan jalan itu menjadi jelas. Tidak seperti sekarang ini.
“Cara itu untuk memudahkan penanganan serta pengawasannya, jadi tidak lagi di Provinsi. Bisa juga dengan mengalihkan status jalan tersebut ke Kabupaten,” tandasnya.
Laporan: Dedi Irawan
Editor: Mohamad iQbaL
