eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi. Tak hanya kaum elite pemerintah, seluruh rakyat berhak tau sistem demokrasi di Indonesia.
Hal itulah yang melatar belakangi terbentuk Kelompok Kerja (Pokja) Rumah Demokrasi. Organisasi kemasyarakatan ini bergerak di kepemiluan dan demokrasi. Pokja ini bukan di bawah atau dibentuk pemerintah, melainkan kelompok independen. Mayoritas diisi anak muda yang memiliki visi dan misi sama, yaitu mengabdi secara efektif dan efesien di bidang kepemiluan dan demokrasi. “Kita punya wacana di awal tahun 2017 dan organisasi baru terisi kepengurusan pada Agustus 2017,” ujar Ketua Pokja Rumah Demokrasi, Zainudin Kismit kepada Rakyat Kalbar, Sabtu (1/12).
Mereka berpikir perlu membuat organisasi yang fokus bergerak di bidang kepemiluan dan demokrasi di daerah. Saat ini Pokja Rumah Demokrasi telah membentuk koordinator wilayah (Korwil) yang dibagi atas beberapa zona. Yaitu Zona I meliputi Singkawang, Bengkayang dan Sambas. kemudian zona II meliputi Kayong Utara dan Ketapang. Selanjutnya zona III yang meliputi Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. “Sampai saat ini Pokja masih fokus pada tiga zona tersebut,” ujarnya.
Dijelaskan dia, dikembangkan Pokja Rumah Demokrasi dengan zona ini sebagai upaya agar pengawalan dan edukasi politik juga sampai ke daerah-daerah. Karena selama ini yang memberikan edukasi politik hanya KPU dan Bawaslu. “Makanya kami masuk pada daerah-daerah yang memang kawan-kawan siap,” jelasnya.
Pokja Rumah demokrasi dibentuk juga sebagai pengawalan dan edukasi terhadap proses demokrasi di daerah. Pasalnya, selama ini di Kalbar belum ada yang fokus untuk itu. Apalagi, saat itu pihaknya menilai potensi lemahnya demokrasi karena narasi negatif yang terbangun dibeberapa kali pesta demokrasi. Baik Pilkada serentak, Pileg, maupun Pilpres.
“Kita berharap di daerah tidak terjadi polarisasi politik yang negatif terlalu besar, maka kita berupaya membentuk Pokja Rumah Demokrasi ini,” paparnya.
Pada Pilkada serentak Kalbar yang lalu pihaknya mengawal proses tahapan sedari awal. Kegiatan pertama yang dilakukan berkaitan dengan akuntabilitas anggaran Pemilukada. Saat itu, pihaknya juga ikut terlibat bantu KPU Kota Pontianak untuk mensosialisasikan Pilkada kepada masyarakat.
Tidak cuma itu, pihaknya pun dilibatkan Bawaslu Kalbar untuk masuk dalam Pokja Pengawas Akun Media Sosial Peserta Pilkada . Tugasnya mendeteksi ujaran kebencian dan hoax selama masa kampanye.
“Bersama KPU Kota Pontianak selain pelajar, mahasiswa, kita juga melakukan sosialisasi kepada penambang sampan di Kampung Beting dan pedagang pasar sayur Kemuning Kota Baru,” terangnya.
Dengan maraknya ujaran kebencian dan hoax, terpenting bagaimana terus memberikan narasi politik yang positif kepada masyarakat. Jika hanya mengharapkan Bawaslu dan KPU, maka tidak akan efektif untuk melahirkan demokrasi yang berkualitas serta berintegritas.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mensukseskan pesta demokrasi yang damai. Kemudian mampu melahirkan para elite-elite Politik yang mengedepankan kepentingan masyarakat, baik melalui legislatif maupun eksekutif.
“Kita berterimakasih sambutan baik dari masyarakat untuk kita, harapannya melalui Pokja Rumah Demokrasi ini, kami dapat terus mengedukasi masyarakat dengan narasi-narasi politik dan demokrasi yang sehat dan mencerdaskan,” tuturnya.
Sedangkan untuk Pemilu serentak 2019 pihaknya juga akan ikut mengawal prosesnya. Melalui diskusi dan kajian-kajian ilmiah. Seperti kegiatan terakhir diskusi membahas DPD RI.
Selain itu, pihaknya juga sering diminta menjadi narasumber media cetak maupun televisi lokal. Bahkan dibeberapa kesempatan diminta untuk menjadi pembicara dalam kegiatan seminar, diskusi maupun diklat.
Ia mengklaim, banyak peserta yang sering hadir dalam kegiatan Pokja Rumah Demokrasi selalu menanti kegiatan mereka. Karena selama ini kegiatan mereka dirasa memberikan pendidikan politik dengan cara yang berbeda. Namun mudah dipahami para peserta.
“Kita berupaya dan berharap agar lembaga ini terus berkembang agar bisa terus mengedukasi masyarakat dan memberikan evaluasi perbaikan terhadap proses penyelenggaraan,” harapnya.
Dirinya sangat berharap semakin banyak masyarakat peduli terhadap proses demokrasi yang jujur, adil dan bersih. Sehingga demokrasi di Kalbar khususnya mampu menjadi role model demokrasi di Indonesia.
Hal itu bukan tidak mungkin dilakukan, jika masyarakat khususnya anak muda ingin terlibat aktif mengawal proses pesta demokrasi yang sedang berlangsung. Pada Pilkada serentak 2018 Kalbar sudah buktikan. Dinyatakan provinsi nomor satu rawan konflik, tapi nyatanya Pilkada berjalan aman dan damai. “Tentu tidak boleh jumawa, dimana hal itu harus terus ditingkat dan dievaluasi bersama,” lugas Zainudin.
Laporan: Rizka Nanda
Editor: Arman Hairiadi
