Pokja Rumah Demokrasi Kawal Demokratisasi

8
Generasi Milenial. Diskusi orientasi politik generasi milenial beberapa waktu lalu. Pokja for Rakyat Kalbar

eQuator.co.id – Pontianak-RK. Indonesia merupakan negara demokrasi. Karena kekuasaan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, sehingga paham tentang demokrasi tak hanya sampai pada kaum elite pemerintah saja, melainkan seluruh rakyat berhak tahu sistem demokrasi di Tanah Air.

Hal itulah yang melatarbelakangi terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) Rumah Demokrasi yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam kepemiluan dan demokrasi.

Ketua Pokja Rumah Demokrasi, Zainudin Kismit menjelaskan,  kelompok kerja bukanlah dibawah atau dibentuk oleh pemerintahan, melainkan kelompok kerja independen. Yang mayoritas berisi anak muda yang memiliki visi dan misi yang sama. Yaitu mengabdi secara efektif dan efesien untuk bidang kepemiluan dan demokrasi.

“Kita punya wacana pada awal tahun 2017 dan organisasi baru terisi kepengurusannya pada Agustus tahun 2017. Pada saat itu kami berpikir perlu membuat organisasi yang fokus bergerak dibidang kepemiluan dan demokrasi di daerah,” ujar Zainudin Kismit, Sabtu (1/12).

Apalagi saat ini Pokja Rumah Demokrasi telah membentuk Koordinator Wilayah (Korwil) yang dibagi atas beberapa zona. Yaitu, zona I meliputi daerah Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas. Sedangkan untuk zona II Kabupaten Kayong dan Kabupaten Ketapang serta zona III Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Dimana sampai saat ini Pokja masih fokus pada ketiga zona tersebut. Sebagai upaya agar pengawalan dan edukasi politik juga sampai ke daerah-daerah.

“Kawan-kawan merasa perlu juga dikembangkan di daerah, karena selama ini yang memberikan edukasi politik hanya KPU dan Bawaslu. Makanya kami masuk pada daerah-daerah yang memang kawan-kawan siap,” tuturnya.

Tak hanya itu, keberadaan Pokja Rumah Demokrasi dibentuk sekaligus sebagai pengawalan dan edukasi terhadap proses demokrasi di daerah. Apalagi selama ini di Kalbar memang belum ada yang fokus melakukan hal tersebut.

Setakat ini potensi lemahnya demokrasi dinilai karena narasi negatif yang terbangun dibeberapa kali pesta demokrasi, baik itu Pilkada Serentak, Pileg maupun Pilpres lalu.

“Kita berharap di daerah tidak terjadi polarisasi politik yang negatif terlalu besar, makanya kita berupaya membentuk Pokja Rumah Demokrasi,” ulasnya.

Ia menjelaskan, pada Pilkada Serentak di Kalbar beberapa waktu lalu, pihaknya mengawal proses tahapan Pilkada dari awal. Salah satunya yang berkaitan dengan akuntabilitas anggaran Pilkada.

Bahkan, pada Pilkada yang lalu pihaknya turut terlibat membantu KPU Kota Pontianak untuk menyosialisasikan Pilkada kepada masyarakat. Tak hanya itu, pihaknya dilibatkan Bawaslu Kalbar untuk masuk dalam Pokja Pengawas Akun Media Sosial Peserta Pilkada. Untuk mendeteksi ujaran kebencian dan hoaks selama masa kampanye.

“Bersama KPU Kota Pontianak, selain pelajar, mahasiswa, kita juga melakukan sosialisasi kepada penambang sampan di Kampung Beting dan pedagang sayur di Pasar Kemuning Kota Baru,” jelasnya.

Yang terpenting saat ini, dimana maraknya ujaran kebencian dan hoaks, masyarakat harus terus diberikan narasi politik yang positif. Tentu apabila hanya mengharapkan Bawaslu dan KPU yang melakukan penangkalan terhadap hal tersebut maka tidak akan efektif. Dalam upaya untuk melahirkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.

“Makanya perlu keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menyukseskan pesta demokrasi yang damai dan mampu melahirkan para elit-elit politik yang mengedepankan kepentingan masyarakat, baik melalui legislatif maupun eksekutif. Harapannya melalui Pokja Rumah Demokrasi ini kami dapat terus mengedukasi masyarakat. Dengan narasi-narasi politik dan demokrasi yang sehat dan mencerdaskan,” harapnya.

Sedangkan untuk Pemilu Serentak 2019, pihaknya akan ikut mengawal proses tersebut. Melalui diskusi dan kajian-kajian ilmiah. Seperti diskusi membahas tentang DPD RI.

Selain itu, Pokja Rumah Demokrasi juga sering diminta menjadi narasumber oleh media cetak maupun televisi lokal. Bahkan dibeberapa kesempatan juga diminta untuk menjadi pembicara dalam kegiatan seminar, diskusi maupun diklat.

“Kita berupaya dan berharap agar lembaga ini terus berkembang agar bisa terus mengedukasi masyarakat sekaligus memberikan evaluasi perbaikan terhadap proses penyelenggaraannya,” jelasnya.

Reporter: Rizka Nanda

Redaktur: Andry Soe