eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Sudah lima hari, tiga guru honorer asal Kabupaten Kayong Utara bertahan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalbar, Senin (18/3). Meski telah dialokasikan, pencairan dana menungu kelengkapan persyaratan administrasi.
Mereka menginap di surau yang ada di Disdikbud Kalbar. Ketiganya akan pulang, setelah mendapat kepastian terkait gaji mereka selama tiga bulan. Selama keberangkatan dan berada di Pontianak, mereka secara swadaya mendapat dukungan dari sesame pendidik, dibantu beberapa pihak lain di Kota Pontianak. “Kami sampaikan banyak terima kasih atas bantuan selama di Pontianak,” jelas Ketua Forum Guru Honor Kabupaten Kayong Utara, Hendri ditemui di Surau Disdikbud Kalbar.
Hendri mengaku, sampai kemarin siang saat ditemui awak media, belum mendapatkan kepastian pembayaran gaji. “Sesuai informasi, jika tidak Senin ya Selasa dibayarkan. Kami dengan komitmen, jika belum dibayarkan, kami belum pulang,” tegas Hendri.
Guru honor yang sudah 10 tahun mengajar tersebut mengungkapkan, keterlambatan pembayaran gaji merupakan kali pertama dialami guru honorer Kayong Utara. Sedangkan kabupaten lain, juga pernah mengalami hal serupa, seperti Kabupaten Ketapang yang pernah enam bulan terlambat dibayarkan.
Hendri mengatakan, penjelasan dari Disdikbud Kalbar, keterlambatan gaji karena data, misalnya ada yang meninggal, Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP-el dan nomor rekening. Dia memahami alasan itu, tapi jangan sampai ada pembiaran.
“Kita ada keluarga, perlu makan, bahkan ada kawan kita yang ngajarnya jauh. Kalau sebulan kita bisa berutanglah, dua bulan tiga bulan, ini yang jadi masalah,” keluh dia.
Ia memastikan kedatangan ke Pontianak tidak untuk mengintimidasi dan sudah prosedural. Yaitu datang melewati Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kepala Dinas Pendidikan, Bupati kemudian dilimpahkan ke Sekda. “Kami datang tidak menggunakan fasilitas negara, kami swadaya dari masyarakat, tinggalkan anak istri hanya untuk mengklarifikasi dan bertanya secara jelas, apa masalahnya, kenapa terlambat pembayaran gaji,” tutup Hendri.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Kalbar, Kusnadi memastikan, dana untuk guru honor tersebut sudah ada. “Tinggal pendistribusian ke nomor rekening masing-masing, sesuai yang tertera di dalam SK,” sebut dia.
Tak hanya itu, Kusnadi berharap, anggaran untuk kabupaten/kota lain yang memiliki guru honor daerah juga bisa segera dicairkan. Dia menyebutkan, ada delapan daerah yakni Bengkayang, Kayong Utara, Ketapang, Landak, Melawi, Sambas, Singkawang dan Sintang. Dengan jumlah total sebanya 659 orang yang dibiayai dari APBD Pemerintah Provinsi Kalbar. Sebab dari delapan daerah itu, masih ada belum melengkapi nomor rekening. “Ada beberapa seperti di Bengkayang, tinggal satu guru yang belum mencantumkan nomor rekening. Kalau Sintang sudah selesai. Lalu Sambas juga ada beberapa yang belum,” ujar dia.
Meskipun tidak banyak, namun dia menyebutkan syarat tersebut menjadi bagian dari administrasi, sebelum alokasi anggaran dicairkan. Karena honor ditransfer langsung ke rekening guru honorer masing-masing yang sudah di-SK-kan Kepala Disdikbud Kalbar. “Kami juga minta kepada MKKS dan kepala sekolah untuk secepatnya melengkapi, karena proses pencairan memerlukan waktu,” tambah Kusnadi.
Ketika persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap, Kusnadi memastikan, pihaknya langsung membuat surat keputusan. Setelah itu, Disdikbud Kalbar menyiapkan surat perintah pembayaran (SPM) untuk pencairan dana, kemudian akan sampaikan itu ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). “BPKPD yang memprosesnya. Ketika sudah cair, lalu kita langsung distribusikan ke masing-masing rekening guru honor daerah,” kata dia.
Alokasi anggaran untuk gaji guru honor di delapan kabupaten sebesar Rp21 miliar. Sementara yang dicairkan untuk tiga kabupaten sebesar Rp2 miliar untuk tiga bulan gaji guru honor yakni Landak, Kayong Utara dan Ketapang.
Laporan: Maulidi Murni.
Editor: Yuni Kurniyanto
