eQuator.co.id – Pontianak-RK. Sejak November 2018 hingga Maret 2019, sebanyak 100 guru honorer daerah (Honda) belum menerima gaji. Kamis malam (14/3), tiga perwakilan pendidik Kabupaten Kayong Utara itu melakukan aksi bermalam di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar, Jalan Sutan Syahrir, Kota Pontianak.
Hendri, salah satu guru honor SMAN 2 Sukadana mengatakan, protes dilakukan karena carut marut pembayaran gaji honor, tepatnya sejak peralihan kewenangan pengelolaan SMA sederajat diambil alih oleh Disdikbud Kalbar. “Oleh karena itu, kedatangan kami-kami ini ingin mempertanyakan secara jelas, kenapa gaji kami ini simpang situ. Alhamdulillah, tadi langsung disambut dengan ya, baguslah,” katanya.
Dia mengungkapkan, gaji honornya yang belum dibayarkan dari November 2018 sampai Maret 2019. Menurutnya, dari informasi Disdikbud Kalbar, penundaan pencairan gaji disebabkan masalah data atau admindistrasi. “Tetapi, dari hasil pertemuan kami, alhamdulillah ada titik terang. Dimana dijanjikan Senin atau Selasa gaji kami akan dibayarkan,” ucapnya.
Dijelaskannya, jumlah guru honor di Kayong Utara yang mengalami keterlambatan pembayaran gaji sebanyak 100 orang. “Guru-guru honor itu terdiri dari SMA, SMK dan SLB,” bebernya.
Jamani, guru SMKN 1 Sukadana yang juga ikut dalam aksi protes itu menambahkan, keterlambatan pembayaran gaji honor karena lambanya proses verifikasi data administrasi syarat pencairan gaji.
Padahal, kata dia, verifikasi data itu sudah sejak lima bulan yang lalu dilakukan. November 2018, seluruh berkas data syarat pencairan sudah diserahkan oleh Dinas Pendidian Kabupaten Kayong Utara ke Disdikbud Kalbar. “Nah, sampai lah tanggal 28 Februari 2019, juga masih berkutat di verifikasi data. Ini yang kami perlu pertanyakan. Alhamdulilkah, kita sudah dapat penjelasan dari Kabid Bidang Ketenagaan, bahwa dana sudah ada. Katanya, insyallah dicairkan Senin atau Selasa,” pungkasnya.
Menyikapi aksi tersebut, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menegaskan, penundaan pembayaran gaji guru honor akibat tidak lengkapnya administrasi persyaratan pencairan. “Kalau administrasinya genah, tak mungkin kita tahan-tahan. Ngapain nahan,” ujar, Jumat (15/3).
Menurutnya, satu saja guru honor yang tak melengkapi persyaratan administrasi pencairan, maka yang lainnya juga terkena imbasnya. “Jika dari 200 guru honor di suatu daerah terdapat satu berkas administrasi guru honor yang belum lengkap, tetap tidak bisa dicairkan. Makenye, harus lengkap semue, nah itu masalahnya,” katanya.
Mantan Wali Kota Pontianak dua pereode itu menjamin, akan memprioritaskan hal-hal yang bersifat kepegawaian. Termasuk, pembayaran gaji guru honor. “Bagi yang sudah lengkap, pasti diproses,” ujarnya.
Terkait beberapa guru honor daerah dari Kayong Utara yang belum dicairkan gajinya, Midji mengatakan, informasi yang ia peroleh, hal itu disebabkan salah satu dari mereka ada yang belum mencantumkan nomor rekening. Namun dari sisi anggaran, ia menjamin tidak ada masalah. “Sebenarnye masalah guru honor itu, sudah dikoordinasikan dengan BPKPD. Tiga kabupaten, Ketapang, KKR dan Landak, untuk segera diproses,” katanya. “Sementare yang belum bisa dicairkan, ada beberapa guru honda (honor daerah, red) yang belum mencantumkan nomor rekeningnya. Jadi, kalau persyaratan lengkap ya udah. Pasti akan dicairkan,” tambahnya.
Ia menyinggung aksi protes guru honor dari Kayong Utara, gara-gara gaji terlambat dicairkan, lantas mengancam akan menginap ke Kantor Disdikbud Kalbar, tak ada gunanya. “Leteh jak datang. Maok tidok tiga hari tiga malam, atau sebulan pun. Kecuali kalau syarat pencairan dah lengkap tetapi tak diproses, boleh laporkan. Kalau hal-hal kayak gini ni, cukup WA atau SMS saye,” imbuhnya.
Midji menjamin, komitmentnya terkait urusan pegawai atau guru honda. “Kaitan dengan masalah pegawai, semua saya prioritaskan cepat,” katanya.
Namun, ia juga menyatakan tidak senang dengan penyelenggara pemerintah, termasuk guru honor yang melakukan protes dengan cara yang salah. “Kalau dah guru model demo, mogok, ah saye tak suke. Saye paling tidak suka dengan care-care gitu. Aparatur penyelenggara negara itu jangan kayak gitu. Karena semue maslah ada solusinye.
Laporan: Abdul Halikurrahman
Editor: Yuni Kurniyanto
