eQuator – Senator asal DKI Jakarta ini bersama 76 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lainnya ajukan hak interpelasi alias hak bertanya kepada Presiden Jokowi terkait terbitnya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. DPD RI sudah melayangkan surat pemanggilan Presiden Jokowi beberapa hari lalu.
+Mengapa Anda menolak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung?
-Ini kemubaziran, proyek mercusuar, yang membohongi kepentingan rakyat. Dan seperti janji Presiden Jokowi dalam kampanye pilpres lalu, ini tidak ada urgensinya. Ini semata-mata kepentingan tertentu atau tuntutan kepentingan tertentu.
+Anda mengatakan proyek ini dilatarbelakangi kepentingan tertentu, bisa dijelaskan?
-Kepentingan tertentu atau tuntutan kepentingan tertentu. Karena informasi awal yang kita terima dulu, Jokowi sebenarnya tidak setuju. Justru Jokowi sebenarnya ingin konsisten dengan program utamanya dalam nawacitanya, yakni program poros maritim. Selain itu saya juga mendengar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga tidak setuju. Lalu, kalau Megawati saja tidak setuju, saya yakin Wapres juga tidak setuju.
+Jadi siapa sebenarnya yang punya kepentingan?
-Itulah, jadi ini siapa sebenarnya yang punya kepentingan. Lalu kenapa kemarin itu ada dua negara yang mengajukan proposal (proyek kereta cepat Jakarta Bandung) dan kenapa proposal yang diajukan oleh Jepang itu yang jauh lebih rendah ketimbang Cina, malah kok tiba-tiba memilih Cina. Harga yang diajukan Cina itu jauh lebih mahal dan mereka juga mensyaratkan seluruh tenaga ahli dan tenaga kerjanya dari dari Cina, lalu tenaga kerja kita gimana? Tenaga kerja disuruh gigit jari doang? Padahal kalau mau dinilai Jepang itu jauh lebih murah dan lebih berpengalaman dalam bidang kereta api dari pada Cina. Dan dia tidak ada persyaratan tenaga kerjanya harus didatangkan dari sana.
+Ada kecurigaan ini didikte oleh Cina?
-Kalau dulu ada namanya poros Jakarta-Peking, eh sekarang malah ada poros ekonomi Jakarta-Beijing yang lebih berbahaya lagi karena menyangkut sektor ekonomi.
+Bagaimana Anda menilai kebijakan Menteri BUMN yang lebih condong ke Cina?
-Ya, inilah yang ingin saya pertanyakan itu ke Ibu Rini Soemarno (Menteri BUMN), siapa sih yang pengaruhi bu Rini ini? Saya tidak yakin itu seorang Menteri BUMN murni. Ini pasti ada orang lain di belakang atau di sekelilingnya yang memengaruhi. Lalu mem-fait acomply Presiden Jokowi, hingga akhirnya Presiden seperti terpaksa.
+Sudah banyak yang mengkritik, tetap saja proyek kereta cepat dilanjutkan…
-Ya, kalau pemerintah tetap melanjutkan ini pastinya rakyat akan makin marah. Sekarang saja rakyat sudah banyak yang marah. Ekonomi sedang lemah, apa perlu sih kereta cepat. Karena antara Jakarta-Bandung ini sudah ada pesawat, ada kereta api, ada tol Cipularang. Andai kata kereta cepatnya Jakarta-Surabaya itu masih sedikit agak masuk akal.
+Lantas apa langkah DPD ke depan?
-Dari segi politik, saya akan melakukan komunikasi politik terus dengan berbagai pihak untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa (proyek kereta cepat) ini merugikan.
+Imbauan Anda kepada pemerintah?
-Ya, pemerintah kembalilah ke jalan yang benar, batalkan proyek itu. Yang harus digarap itu justru tol laut untuk mewujudkan poros maritim.
Re-editing: Andry Soe
 lainnya ajukan hak interpelasi alias hak bertanya kepada Presiden Jokowi){kind=link}