eQuator.co.id – Sebagai daerah konservasi, Kabupaten Kapuas Hulu harus mendapat kontribusi dunia di bidang pembangunan. Sebab, pemerintah dan rakyat di Bumi Uncak Kapuas sudah berupaya mengawal paru-paru dunia tersebut.
Menindaklanjuti kerja sama konservasi hutan lindung, Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman menyambangi Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH, di rumah dinasnya, Putussibau, Sabtu (2/4).
Kapuas Hulu yang memiliki luas wilayah 3,1 juta hektar, hampir 51,6 persen dari luas itu masuk kawasan hutan, baik hutan lindung maupun konservasi.
Di hadapan delegasi Jerman, Bupati AM Nasir menegaskan masyarakat di wilayah hutan konservasi sangat butuh penerangan. “Selama ini permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya yang berada di desa terpencil belum adanya listrik,” ujarnya, mengawali kata sambutan.
Dikatakan dia, Jerman dan Pemkab Kapuas Hulu sebelumnya sudah melakukan kerja sama terkait konservasi hutan lindung. Dari perjanjian tersebut, masyarakat diminta tidak melakukan kegiatan merusak hutan. Sebaliknya harus menjaga kelestarian hutan yang ada.
Dikatakan Nasir, listrik sangat dibutuhkan masyarakat Kapuas Hulu. “Meskipun program bantuan lain dari kerja sama ini sudah berjalan, namun masalah listrik juga harus serius kita perhatikan,” pintanya.
Ia berharap delegasi Jerman dapat menyaksikan langsung persoalan yang dihadapi serta apa saja keinginan masyarakat daerahnya. “Pemerintah Jerman inikan selaku donatur yang memberikan bantuan. Jadi mereka tahu bagaimana kondisi yang sesungguhnnya dibutuhkan oleh masyarakat,” ucap Nasir.
Selain masalah penerangan, ia membeberkan Kapuas Hulu juga masih terkendala pembangunan infrastruktur jalan. Terutama di daerah yang statusnya masuk kawasan hutan lindung.
“Sehingga pemerintah pusat perlu mencarikan solusi. Jalan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sementara kamipun tidak berani membangun jalan dikarenakan takut berbenturan dengan aturan. Kami minta pemerintah serius memperhatikan masalah ini,” harap Bupati Kapuas Hulu dua periode tersebut.
Politisi PPP ini juga meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali soal dikeluarkannya Undang-Undang No 23 tahun 2014, dimana kewenangan tentang perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, akan ditarik ke pusat dan provinsi.
“Yang komitmen menjaga hutan inikan masyarakat. Kami minta kebijakan langsung ada di kabupaten. Takutnya kalau ke provinsi, biaya operasional lebih besar daripada yang mau dilaksanakan,” ungkapnya.
Kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kapuas Hulu, Nasir meminta agar pelaporan dari mereka akurat. “Bantuan dari Jerman yang disalurkan melalui Forclime, KFW dan NGO disampaikan sesuai fakta, jangan yang bagus saja yang dilaporkan. Agar bisa kita evaluasi, jangan sampai bermasalah di masyarakat. Karena Jerman sudah memberikan bantuan yang tidak sedikit,” tegas Nasir.
Dalam kesempatan yang sama, staf ahli Kementrian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman, Thierry Kuhn menjelaskan, pihaknya telah melakukan perjalanan hampir ke sebagian daerah Kapuas Hulu. Thierry mengaku sangat terkesan dengan masyarakatnya yang ramah serta kondisi hutannya yang indah.
“Kami ke lapangan menyaksikan budaya Dayak dan kegiatan Wana Tani Forest,” tutur Thierry.
Dikatakan Thierry, pihaknya juga sempat melakukan diskusi bersama Pengelola Taman Nasional dan para unsur Muspika. “Seperti kemarin, saya sampaikan kenapa kita melindungi hutan. Sebab dengan pemanfaatan hutan secara lestari dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” jelas nya.
Menurut dia, tujuan tersebut dapat tercapai jika segala kegiatan yang sudah dirancang dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah setempat.
“Saya sangat terkesan dengan semua ini. Dan ini akan kami bawa sebagai laporan ke Jerman,” ujar Thierry. (*)
Andreas, Putussibau
Editor: Hamka Saptono
