Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kalbar Belum Merata

KKR dan Kabupaten Sambas Merasa Dianaktirikan

726
JALAN POROS. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kubu Raya, Chairil Rahmi ST MT mengecek pembukaan badan jalan poros Sekunder C, Sungai Raya—Kubu Raya. SYAMSUL ARIFIN

eQuator – Pontianak-RK. Anggota DPRD Provinsi Kalbar mendesak Pemerintah Provinsi Kalbar beserta kabupaten/kota memperhatikan kondisi infrastruktur jalan di wilayah pesisir atau kawasan utara Kalbar. Lantaran hingga saat ini masih banyak kondisi ruas jalan hancur serta butuh perbaikan.
Anggota DPRD Provinsi Kalbar dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Sambas, Timotius Ketak mengatakan, mengenai infrastruktur jalan di Kabupaten Sambas saat ini masih jauh dari harapan rakyat. Menurutnya, hal ini terlihat ada beberapa daerah yang dianggap tidak tersentuh pembangunan di kawasan utara Kalbar.
“Seperti daerah menuju Telok Keramat hancur lebur dan harus segera diperhatikan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, termasuk daerah Kecamatan Galing, Paloh serta Kecamatan Sejangkung harus segera mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah,” tegasnya.
Ia mengatakan, karena saat ini sedang menghadapi pelaksanaan Pilkada, nanti siapapun yang terpilih tentunya harus memperhatikan beberapa daerah di Kabupaten Sambas yang masih terbilang minim sentuhan pembangunan infrastruktur jalan.
“Jadi ini harus diprogramkan siapapun yang terpilih menjadi Bupati harus memperhatikan daerah tersebut, karena merupakan urat nadi perekonomian rakyat,” lugasnya.
Sementara itu, sebelumnya Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar menilai bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Kalbar yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalbar ternyata masih jauh dari harapan rakyat.
Bahkan, dinilai hingga kini pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Kalbar masih sebatas wacana dan retorika belaka.
“Sangat menyayangkan alokasi APBD Kalbar 2016, ternyata belum terjadi pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kalbar. Kenapa belum terjadi pemerataan, karena melihat banyak anggaran tersebut lebih diprioritaskan di daerah hulu, baik alokasi APBN maupun APBD Provinsi Kalbar,” ucap anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, Syarif Amin Muhammad.
Amin menyayangkan, Dinas PU Kalbar belum melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Kalbar. Seperti di Kabupaten Kubu Raya (KKR), salah satu contohnya yang keberadaannya dekat dengan ibu kota Provinsi Kalbar. Di mana kondisi Jalan Kakap dan Jalan Rasau Jaya yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat dalam kondisi yang memprihatinkan.
“Padahal akses jalan tersebut dipergunakan masyarakat setempat untuk membawa berbagai hasil kebutuhan pokok dari daerah tersebut. Namun hingga kini kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan dan kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalbar,” tegasnya.

 

Reporter: Isfiansyah

Redaktur: Andry Soe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here