eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Sistem pelayanan medis yang belum optimal, masih menjadi sorotan Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek. Untuk itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengusulkan pembagian kelas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berdasarkan jenis penyakit, agar pelayanan kesehatan lebih maksimal.
Hadir dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) yang digelar Dinas Kesehatan Kalbar, Kamis (29/3) di Hotel Kapuas Palace. Menkes mengatakan, pembangunan infrastruktur fasilitas kesehatan yang megah, baik rumah sakit maupun Puskesmas belum cukup untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
Sebab, peningkatan kesehatan masyarakat, sangat bergantung pada sistem pelayanan yang benar-benar melayani. Karena itu, ia meminta seluruh petugas medis, baik di setiap Puskesmas maupun di rumah sakit ikhlas memberikan pelayanan yang baik.
Khusus petugas kesehatan di Puskesmas, Nila meminta, agar aktif ke lapangan secara langsung. Untuk mengecek kondisi kesehatan warga. “Kita harus proaktif dalam memberikan pelayanan,” katanya.
Sebab, jika petugas puskesmas pasif, maka persoalan kesehatan ditengah masyarakat akan lamban terdekesi. Dampaknya tentu pada penangannya menjadi lambat. “Kalau kita diam, pasif, nunggu orang TBC datang ke Puskesmas, kita hanya ngobati satu orang. Gimana keluarganya,” ucapnya.
Gubernur Kalbar, Sutarmidji sependapat dengan Menkes. Terkait perbaikan sistem pelayanan kesehatan. “Saya selalu bilang. Orang sakit itu dilayani dengan senyum. Pasti die keluar dengan senyum. Tapi, kalau baru masuk, sudah dilayani dengan muke kecut, die berpulang pakai ambulan. Coba aja kalau tak percaya,” ucapnya.
Kepada Menkes, mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu menyampaikan, akan membuat satu terobosan. Untuk percepatan pembangunan pelayanan kesehatan di wilayah Kalbar. “Kalau diizinkan bu, saya akan berinovasi. Untuk unit layanan, penanggungjawabnya dikontrol langsung oleh direktur. Jadi tidak bertangga-tangga lagi,” imbuhnya.
Selain itu, pria yang karib disapa Midji itu menyampaikan rencananya yang akan mengubah sistem kelas di RSUD Soedarso. “Saye ingin, kelas rumah sakit itu pembedanya berdasarkan jenis penyakit yang diidap. Kelas itu ditentukan karena jenis penyakit. Ini yang mau kita coba,” ungkapnya
Menurutnya, dengan cara itu, sistem pelayanan tidak lagi membeda-bedakan pasien satu dengan yang lain. Dengan demikian, BPJS Kesehatan juga akan dipercaya oleh masyarakat. “Kemudian, rumah sakit juga bisa cepat dapat kepercayaan masyarakat,” katanya.
Di kesempatan itu, Midji turut menyampaikan rencana pembangunan gedung baru enam lantai di RSUD Soedarso kepada Menkes. “Tahun ini, kita akan bangun satu gedung enam lantai. Tahun depan satu gedung lagi enam lantai. Sebagian gedung lama mau kita bongkar. Jalan lama jadi halaman,” tuturnya.
Rakerkesda dihadiri seluruh kepala dinas di 14 kabupaten/kota yang ada di Kalbar. Satu persatu dinas kabupaten/kota memaparkan hasil kerja tahun 2018 hingga 2019. Salah satunya, Dinas Kesehatan Kapuas Hulu.
Kepala Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, dr Hasisson mengungkapkan, jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, Kapuas Hulu-Malaysia, yang telah terbangun sejak tahun 2017 sebanyak enam Puskesmas.
Puskesmas-puskesmas itu merupakan bantuan langsung dari Kemenkes. “Terimakasih, bu (Menteri, red),” katanya.
Selain itu, ada pula bantuan tenaga kesehatan sebanyak 72 orang dari Program Nusantara Sehat, yang diinisasi Kemenkes.
Selain menyampaikan progres pembangunan fasilitas kesehatan, Harisson juga menyampaikan data soal kasus kematian anak dan ibu. “Tahun 2015, kematian ibu dan bayi saat persalinan ada 14 kasus,” ungkapnya.
Menurutnya, kasus kematian bayi dan ibu tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya faktor hipertensi saat kehamilan serta terjadinya pendarahaan saat persalinan dan beberapa gangguan penyakit lainnya.
Sementara tradisi perawatan kehamilan mupun pasca bersalin, dengan sitem tadisional di wilayah pedalaman Kapuas Hulu masih tinggi. Untuk menekan kasus kematian bayi dan ibu, maka Dinas Kesehatan Kapuas Hulu telah membuat beberapa program. Satu diantaranya, yakni lewat Program Gerakan Masyarakat Peduli Ibu Bersalin.
Kemudian, membangun komitmen bersama, serta maksimalkan kinerja tenaga kesehatan sampai ke petugas medis di tingkat desa. “Masalah ini memang menjadi perhatian pak Bupati,” pungkasnya.
Laporan: Abdul Halikurrahman
Editor: Yuni Kurniyanto
