eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Polri dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI menandatangani nota kesepahaman bersama, Jumat (11/1). Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan mengenai bantuan pengamanan dan penegakkan hukum pada pelaksanaan penyaluran bantuan sosial (Bansos).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita. MoU dipusatkan di Puldalsis Mabes Polri. Penandatanganan MoU disaksikan Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono beserta para pejabat utamanya bersama Plh Sekda Kalbar Syarif Kamaruzaman yang di dampingi Kepala Dinas Sosial Kalbar. Pejabat Polda dan Pemprov menyaksikan melalui video conference di Graha Khatulistiwa Polda Kalbar.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam sambutannya berharap, agar anggaran yang diperuntukan untuk masyarakat bisa tepat sasaran. Tidak bocor dan menyimpang. Penyalurannya betul-betul sampai kepada tangan yang tepat. Terpenting lagi, masyarakat paham dengan kegiatan yang diselenggarakan.
“Data penyerahan bantuan harus betul-betul akurat agar tidak menjadi bumerang maupun kericuhan hanya karena bantuan yang di salurkan tidak tepat sasaran,” tutur Kapolri melalui siaran tertulis Humas Polda Kalbar kepada Redaksi.
Pada kesempatan tersebut Tito menyampaikam terima kasih atas kepercayaan Kemensos kepada institusinya dalam mensukseskan program penyaluran Bansos kepada seluruh masyarakat kurang mampu guna peningkatan kesejahteraan. “Inshaallah kami akan memberikan pelayanan maksimal demi pengabdian kepada bangsa dan negara,” kata Kapolri.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher dalam sambutannya mengatakan, untuk menyukseskan program ini dibutuhkan integritas yang cukup. Yaitu amanah dan tanggung jawab. “Saya kira eksistensi Polri saat ini bisa mewujudkan hal tersebut,” sebut Taher.
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, ada program Baksos unggulan yang akan dilancarkan. Yaitu ‘Kampung Siaga Bencana’. “Program ini menjadi salah satu prioritas untuk mengantisipasi daerah yang memiliki kerawanan dan kerentanan,” ucap Agus.
Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono usai kegiatan video conference menjelaskan, penandatangan MoU tersebut untuk mengawal dan memastikan penyaluran Bansos bisa tepat sasaran. “Jika dalam pelaksanaan ada penyimpangan, maka akan diproses,” tegasnya.
Didi menjelaskan, program tersebut bukan sekadar menjalankan. Namun, amanah yang musti dilaksanakan sungguh-sunguh. “Ini demi kemaslahatan umat,” lugasnya.
Dia menyampaikan kepada seluruh jajarannya agar membantu pengawalan dan pengawasan Bansos menjadi atensi yang akan dilaksanakan di kewilayahan. Tentunya, kepolisian harus mempersiapkan diri.
“Terutama aspek pengamanan, kelancaran, hambatan dan sebagainya dapat di atasi jauh hari sebelum bantuan akan turun ke provinsi Kalbar,” tuturnya.
Kepada para Kapolres, Didi memerintahkan agar nanti berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota untuk memetakan 174 kecamatan, 2.031 Desa dan 99 kelurahan di Kalbar. Karena dirinya yakin pasti ada warga masyarakat Kalbar yang kurang mampu. “Sehingga pendistribusian tadi tentunya harus sampai sasaran,” lugasnya.
Memetakan jalur pendistribusian juga harus dilakukan. Seperti di gudang-gudangnya harus benar-benar aman. Sementara untuk program KSB (Kampung Siaga Bencana) di Kalbar ada banjir, longsor, puting beliung, serta kebakaran hutan dan lahan.
“Tolong dipetakan benar-benar para Kapolres agar amanah yang diberikan kepada kita dapat kita jalankan sebaik-baiknya,” demikian Kapolda.
Laporan: Ambrosius Junius
Editor: Arman Hairiadi
