eQuator – JAKARTA – Anggota komisi VII DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Taufiequlhadi, mengklaim bahwa gerakan moral berupa mosi tak percaya kepada Ketua DPR Setya Novanto didukung oleh 10 fraksi di DPR.
Dia mengungkapkannya dalam konferensi pers anggota DPR lintas fraksi yang dihadiri fraksi PDIP, NasDem, Hanura dan PKB. Konferensi pers tersebut menyikapi kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden, permintaan saham dan proyek kepada PT Freeport Indonesia. Kasus terakhir ini sekarang ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagaimana laporan Menteri ESDM Sudirman Said, di gedung DPR, Jumat (20/11).
“Ini kalau mosi tidak percaya adalah sikap dari anggota, kalau ditanya apakah saya sudah koordinasi dengan fraksi, walau belum tapi saya bertanggung jawab dan yakin sikap saya akan didukung fraksi,” kata Taufieq.
Dia mengakui bahwa mosi tidak percaya tidak diatur dalam UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Itu karena mosi tak percaya merupakan sikap moral, sehingga penekanan yang mereka lakukan juga bersifat moral agar Ketua DPR Setya Novanto mengundurkan diri.
“Ada 10 fraksi di dewan yang mendukung mosi tak percaya ini. Jadi bukan tiga, empat yang hadir ini saja. Saya katakan 10 fraksi yakin seyakin yakinnya akan mendukung mosi tidak percaya ini dan kami akan bertanda tangan Senin depan,” pungkas anak buah Surya Paloh itu.
Satu Sisi Makelar, Satu Lagi Tukang Tagih
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengaku lelah dengan perilaku pimpinan DPR yang seringkali melahirkan persoalan baru dalam kancah perpolitikan nasional.
Setelah kasus pertemuan dengan Donald Trump yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon, kini muncul lagi kasus baru terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI), yang juga melibatkan Ketua DPR.
“Secara umum kami lelah dengan perilaku Ketua DPR kita. Justru malah melahirkan persoalan baru. Kami tidak mau berpihak. Banyak orang bilang kami orang Sudirman Said, tidak. Saya tidak suka juga dengan cara Sudirman membuka kasus ini membuat kegaduhan,” kata Adian.
Itu disampaikannya dalam konferensi pers anggota DPR lintas fraksi komisi VII, PDIP, NasDem, Hanura dan PKB menyikapi kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden, permintaan saham dan proyek dari PTFI yang kini ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagaimana laporan Menteri ESDM Sudirman Said, di gedung DPR, Jumat (20/11).
Namun, kata Adian, yang dilakukan oleh pimpinan DPR sudah berulang kali. Kasus ini menurutnya akan berdampak pada DPR sebagai lembaga representasi rakyat.
“Kalau pimpinan seperti ini, orang dunia bakal melihat rakyat Indonesia sepeti apa. Seperti pimpinan DPR itulah. Pimpinan DPR satu sisi makelar, satu sisi tukang tagih. Kami lelah, capek. Jumlah Undang-undang (yang dihasilkan) sedikit, tapi ada perilaku pimpinan DPR seperti ini,” tegasnya.(fat/jpnn)
