eQuator – Putussibau-rk. Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) bertanggung jawab mengawasi kampanye di media sosial (medsos) agar tidak mengarah ke unsur Sara (Suku, Agama, dan Ras) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu pada 9 Desember mendatang.
“Nanti akan kita cek ada tidak yang melapor seperti ini atau Panwas sudah atau belum melakukan antisipasi berupa rekomendasi atau koordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti dugaan ini,” kata Ruhermansyah SH, Ketua Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalbar, ditemui saat menghadiri acara Rakor Aparat Negeri Sipil di Pendopo Bupati Kapuas Hulu Selasa(17/11) kemarin.
Menurut Ruhermanysah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat berkualitas dan berintegritas tidak terlepas dari peranan semua pihak. Untuk itu, ia meminta dalam melakukan kampanye hendak tim sukses pasangan calon tidak menggunakan isu Sara. “Apabila ada penyalahgunaan medsos, maka kami akan memasukkannya ke dalam pidana khusus IT atau masuk ke dalam pidana umum,” pungkasnya.
Jika terjadi pelanggaran di medsos maka yang pertama akan dipantau terlebih dahulu siapa yang menggunakan akun tersebut. Jika akun tersebut telah didaftarkan di KPU maka akan dengan mudah untuk mengidentifikasinya, apakah milik timses atau Paslon mana. “Kalau seperti itu kami bisa menempatkan yang bersangkutan sebagai terlapor dan kedugaan pidana pemilunya, yang tidak boleh dilakukan dalam kampanye dilarang mengungkit dan mengangkat persoalan bersifat Sara, termasuk menghina dan menghasut paslon lain dengan modus melalui dunia sosial. Namun karena keterbatasan waktu kami juga dapat menyerahkan permasalahan tersebut ke kepolisian untuk melanjuti sebagai tindak pidana khusus dan umum,” terang Ruhermansyah.
Terpisah, H. Seno Hartono, SH, Ketua Panwaslih Kapuas Hulu mengatakan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu tidak akan mudah terpancing konflik akibat isu Sara “Untuk masyarakat Kapuas Hulu tidak akan mudah terpancing konflik karena isu Sara di medsos. Di Kapuas Hulu antar suku dan agama yang ada sudah saling membaur satu sama lain,” katanya.
Di Kapuas Hulu, kata Seno, warganya sudah banyak yang saling berkaitan. Sehingga terjalin hubungan kekeluargaan yang begitu erat, baik melalui pernikahan antar suku dan sebagainya. Mereka tentu akan berfikir panjang untuk bertikai satu sama lain. “Terkait masalah penyalahgunaan medsos sebagai alat kampanye untuk menyebarkan isu yang berpotensi konflik sejauh ini kita belum mendapatkan laporan,” ujarnya.
Seno mengakui jika terjadi pelanggaran penyalahgunaan medsos akan sulit untuk mencari pelakunya. Selain karena dibatasi waktu penyelesaian selama tujuh hari, biasanya untuk pelakunya menggunakan akun palsu, sehingga sulit dilakukan penelusuran. “Kalau untuk Medsos tiap calon telah melaporkan akun milik mereka,” ungkap Seno. (aRm)
 bertanggung jawab mengawasi kampanye di media sosial (medsos) agar tidak mengarah ke unsur Sara (Suku, Agama, dan Ras) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu pada 9 Desember mendatang.){kind=link}