eQutor.co.id – Pontianak-RK. Riuh rendah wacana pemindahan Ibu Kota RI, sepertinya bakal berakhir, dan sudah pasti disetujui para Gubernur se Kalimantan. Rencana meninggalkan DKI Jakarta sebagai Ibukota kayaknya sudah final.
“Sudah dibahas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang digelar di Balikpapan, Selasa (20/8) lalu,” tutur Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, Kamis (22/8).
Pertemuan di Balikpapan, Kaltim, itu diikuti oleh Wagub Ria Norsan, yang dalam pemaparan RPJMN dihadiri oleh Menteri Bappenas. Pemindahan ibu kota dipaparkan secara gamblang dan cukup detil.
“Kami, lima Gubernur, sepakat kalau Ibu Kota pindah ke Kalimantan,” kata Norsan.
Sejauh itu, alasan utama dipindahkannya ibu kota ataupun pusat pemerintahan, belum disosialisasikan. Menurut Wagub, perlunya dipindahkan lantaran DKI Jakarta sudah padat, macet dan sumpek. Dan sudah selayaknya pusat pemerintahan negara dipindahkan.
Norsan meyakini pemindahan ke wilayah Kalimantan akan berdampak positif terhadap Pulau Kalimantan. Termasuk Kalimantan Barat.
“Rencana pemindahan ibu kota harus terealisasi. Nah, saat pemaparan di RPJMN saya mengatakan kepada Menteri Bappenas, jangan sampai wacana pemindahan ibu kota ini, hanya sekadar lips service saja, untuk nyenang-nyenangkan Kalimantan, tetapi harus bisa diwujudkan,” ungkapnya.
Wagub menilai pemindahan ibu kota suatu negara adalah hal yang biasa. Di Indonesia, gagasannya sudah dilakukan sejak lama. Oleh beberapa Presiden sebelumnya. Beberapa negara juga ada yang memindahkan pusat pemerintahan seperti yang direncanakan Presiden Jokowi saat ini.
“Kita ambil contoh Amerika Serikat, itu pusat pemerintahannya berada di Washington DC, pusat bisnisnya ada di New York, mungkin juga di Indonseia seperti itu, pusat niaganya di Jakarta, tapi pusat pemerintahannya di Kalimantan,” papar Norsan.
Secara pribadi, Norsan tak terlalu mempermasalahkan di provinsi Kalimantan mana yang akhirnya nanti dipilih jadi ibu kota baru. “Mau di Kalimantan Timur, Tengah, silahkan saja,” ucapnya.
Yang jelas, lanjut dia, pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan berdampak besar bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kalimantan Barat. “Karena kita kan satu kepulauan. Otomatis nanti akan dibangun jalur kereta api antarkalimantan, sehingga ketika kita mau ke pusat, ke ibu kota, gak perlu pakai pesawat,” jelas Wagub.
Dari sisi ekonomi dan perdagangan, Norsan yakin akan berkembang bila pusat pemerintahan benar-benar dipindahkan Presiden ke Kalimantan. “Multiplier efeknya itu besar sekali terhadap Kalbar,” terangnya.
Pasti tak pasti, menurutnya, Kalbar harus terus melakukan persiapan-persiapan guna menyambut pemindahan itu. Dengan cara memacu percepatan pembangunan infrastruktur.
“Persiapan kita, memacu dan mewujudkan pembangunan jalan Trans Kalimantan. Sekarang ini, kita dengan Kalteng sudah terhubung, jalan sudah bagus,” ungkap Norsan.
Tinggal nanti Kalteng, Kaltim, dan Kaltara saja yang melanjutkan untuk menyambung jalan Trans Kalimantan. Agar semua nanti bisa terhubung.
MODA TRANSPORTASI MASSAL
MEMANG HARUS DISIAPKAN
Sementara itu, setelah ramai soal lokasi ibu kota negara (IKN) baru oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, para menteri kabinet kerja sepertinya mulai melakukan aksi tutup mulut berjamaah.
Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro misalnya. Ketika ditemui usai rapat persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta, kemarin (23/8), mantan Menteri Keuangan itu enggan menanggapi apapun pertanyaan wartawan terkait IKN. Bambang hanya melontarkan satu kalimat untuk menjawab segala pertanyaan tersebut.
“Tunggu pengumuman presiden. Tanya sekali lagi, saya ulang lagi,” ujarnya tegas.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pun sama. Tak mau membahas soal lokasi pemindahan IKN.
Meski begitu, ia mengaku, jika pihaknya sudah mulai merancang konsep transportasi untuk IKN baru. Karena menurutnya, konektivitas jadi hal penting untuk sebuah IKN.
Meski belum merinci, menteri yang akrab disapa BKS itu menegaskan bahwa konsep mengenai transportasi harus sejalan dengan desain besar ibu kota baru. “Itu bersamaan dengan rancangan kota itu sendiri. Tapi secara umum, bahwa angkutan massal harus dipersiapkan dari sekarang poin-poinnya. Nanti kita buat,” jelasnya.
Pengembangan transportasi umum dan massal tampaknya bakal jadi fokus utama. Seperti transportasi berbasis rel, seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan bus rapid transit (BRT). Moda transportasi tersebut akan terkoneksi dengan gedung-gedung pemerintahan yang berada di satu lokasi. Tentunya, tak terlepas dari konektivitas dengan daerah-daerah di sekitarnya.
Di tahap awal, kata Budi, IKN baru perlu memiliki prasarana angkutan kereta jarak pendek. Menurutnya, kereta layang seperti di Bandara Soekarno Hatta bisa dikerjakan di awal pembangunan.
“Kabinet kan kantornya dekat-dekat. Kita buat kereta. Jadi kalau rapat di kantor presiden tidak perlu naik kendaraan sendiri,” tutur Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II tersebut.
Untuk tahap selanjutnya, lanjut dia, tentu harus mulai dipikirkan moda transportasi yang lebih efektif dan efisien untuk perkotaan. Rencananya, pemerintah bakal membangun MRT ketika populasi sudah massif.
Di sisi lain, kritik yang dilontarkan pihak oposisi terkait tidak adanya urgensi pemindahan ibukota negara (IKN) mendapat respons dari pemerintah. Istana menyebut kebijakan pemindahan IKN berorientasi jauh ke depan.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko mengatakan, jika melihat kondisi saat ini, pemindahan IKN memang terlihat belum mendesak. Namun bila ditilik lebih jauh, pemindahan dibutuhkan melihat beban yang ditanggung Jakarta, dan Jawa pada umumnya di masa depan akan berat.
“Kita melihat, memikirkan Indonesia 100 tahun ke depan. Bukan memikirkan 5 tahun, 10 tahun ke depan,” ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.
Hal itu, merujuk pada studi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selain kemacetan dan banjir, Jakarta dihantui penurunan tanah dan kenaikan permukaan air laut. Ditambah lagi, 96 persen kualitas air sungai di Jakarta tercemar berat yang berdampak terhadap sanitasi.
Moeldoko menambahkan, jika tidak dimulai sekarang, maka pemindahan ibukota yang sudah diwacanakan sejak beberapa tahun lalu tidak akan pernah terealisasikan. “Kalau dipikirkan terus kan tidak terealisasi. Terus kapan mau move on-nya? Ini mau di-move on-kan,” imbuhnya.
Disinggung soal usulan Gerindra dan Sandiaga Uno yang menghendaki referendum dalam penentuan perpindahan ibukota, mantan Panglima TNI itu menyebut negara sudah memiliki aturan. Di mana suara publik diwakilkan oleh anggota DPR. Sehingga rencana tersebut akan dibahas dengan DPR untuk diundangkan.
“Jadi tidak sejauh itulah (referendum),” tutur mantan Pangdam Tanjungpura itu.
Sebelumnya, usulan referendum disampaikan Wakil Ketua DPR yang juga politisi Gerindra Fadli Zon dan Sandiaga Uno. Mereka menilai, masyarakat perlu dilibatkan dalam keputusan tersebut. Sebab, pemindahan ibukota memiliki implikasi yang tidak sedikit bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin mengatakan pemindahan IKN urgensinya kecil. Dia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada kepentingan-kepentingan fundamental yang lain, seperti perbaikan kualitas layanan kesehatan, pendidikan dan dorongan terhadap ekonomi rakyat. Pemindahan IKN membutuhkan fokus pemerintahan yang konsisten dan anggaran yang besar.
“Jika terjadi perubahan orientasi pada pemerintahan lima tahunan, maka investasi yang besar tersebut terancam mangkrak dan gagal,” ujar politisi dari Fraksi PKS itu.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengungkapkan, kajian mengenai pemindahan IKN dilakukan secara cermat. Ada berbagai penelitian mengenai lokasi, kontur tanah, keadaan sosial masyarakat, infrastruktur, antisipasi bencana, kebutuhan keuangan dan lain-lain yang dikaji. Artinya, pemerintah tidak asal dalam memindahkan IKN.
Kajian tersebut juga dilakukan bersama para pakar dan kementerian terkait. Kajian itu dilakukan sejak tahun 2017. Bahkan Presiden Joko Widodo sudah mulai menginisiasi kajian jni sejak 2016, dan kemudian menugaskan Bappenas untuk melakukan kajian. “Hampir semua kementerian dan lembaga kita libatkan, termasuk Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan Kementerian LHK, (Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” ucap Rudy.
Terkait pemindahan IKN yang rencananya akan dipindah ke Kalimantan, lanjut dia, juga sudah ada kajian mengenai lokasi yang dekat dengan area pertambangan dan kehutanan. Rudy menambahkan, kajian dari Bappenas akan mengulas lebih dalam tentang daerah IKN terpilih setelah presiden menetapkan lokasi IKN yang baru.
“Kalau sudah ditetapkan Presiden, Bappenas akan buat kajian untuk mendalami lebih lanjut dan akan siapkan masterplan, juga urban desainnya,” pungkasnya.
Laporan: Abdul Halikurrahman, Jawa Pos/JPG
Editor: Mohamad iQbaL
