eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Soal jarak dan kawasan industri berbasis pertambangan, sepertinya Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kalbar, Prijono, amat yakin pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru berimbas ke Kalbar.
Kata Prijono, meski jarak antara Kalbar dan Kaltim tidak dekat, akan tetapi kedua provinsi ini sudah terhubung oleh jalur darat Trans Kalimantan. “Dengan adanya jalur ini, tentu secara tidak langsung Kalbar dan Kaltim tidak lagi terisolir karena sudah ada jalan darat, secara otomatis arus barang dan orang akan lancar lantaran perpindahan ini,” ungkapnya, Ahad (1/9).
Bahkan, ia meyakini bakal ada perpindahan penduduk dalam skala masif dari ASN, TNI, dan Polri, serta pegawai lainnya. Dari ibu kota lama. Belum lagi, dengan sendirinya ibu kota baru akan menjadi magnet bagi masyarakat di bidang lainnya.
“Ini akan menggeliatkan perekonomian baru, termasuk peningkatan konsumsi, dan Kalbar bisa menjadi salah satu pemasok kebutuhan di sana,” jelas Prijono.
Imbuh dia, “Apalagi Kalbar sebentar lagi akan memiliki kawasan industri nasional baru di Ketapang, Landak dan Mempawah”. Muaranya ada pada Pelabuhan Internasional Kijing yang dicanangkan sebagai terminal hub.
Prijono juga memprediksi akan terjadi lonjakan permintaan terhadap tenaga kerja Kalbar. Dia berharap masyarakat Kalbar siap terhadap hal tersebut.
“Kita jangan hanya menjadi penonton, karena ada pos-pos yang membutuhkan spesifikasi khusus, apakah hal tersebut bisa dipenuhi oleh tenaga kerja lokal atau tidak?” tantangnya.
Sektor lain juga akan terimbas oleh perpindahan ibu kota adalah kunjungan wisata maupun mobilisasi orang. Misalnya, keinginan orang untuk plesir ke Kalimantan akan naik. Kalbar, sebagai daerah yang punya potensi wisata alam dan budaya, bisa menangkap peluang tersebut.
“Banyak sekali potensi di sini, sungai, laut, gunung, hutan, kebudayaan multi etnis, dan sejarah yang panjang. Kalau kita bisa mengemasnya, tentu akan menjadi sektor alternatif yang dapat diandalkan oleh daerah,” pungkas Prijono.
Jakarta Pusat Bisnis
Di sisi lain, anggota Komisi XI DPR RI G Michael Jeno mengatakan, perpindahan ibu kota tidak lantas membuat Jakarta menjadi sepi. Jakarta tetap menjadi pusat bisnis di Indonesia bahkan Asia Tenggara.
“Di negara-negara lain juga terjadi pemisahan antara kota bisnis dan administratifnya. Seperti Amerika Serikat, Washington DC sebagai ibukota hanya sebagai kota administratif federal saja. Pusat bisnisnya di New York, bahkan jadi pusat bisnis dunia,” katanya.
Begitu juga Australia, ada Sidney dan Canberra. Malaysia juga sudah lama memindahkan ibukotanya, tetapi Kuala Lumpur tetap menjadi magnet terbesar di Malaysia. Begitu juga Rio De Janeiro, Brazil dan negara-negara lainnya.
Namun, dikatakan Jeno, terkait anggaran untuk pemindahan ibukota Indonesia ke Kalimantan belum masuk dalam RAPBN 2020. Pemerintah belum meminta anggaran yang besar untuk rencana pemindahan ibu kota.
“Terutama untuk proyek fisik dan lain-lainnya. Anggaran ini akan digunakan pemerintah melalui Menteri/Kepala Badan Pembangunan Nasional pada tahun depan untuk melanjutkan riset yang lebih matang. Juga Bapenas sebagai mitra Komisi XI hanya meminta sekitar Rp30 miliar untuk studi dan riset pemindahan ibukota,” ujarnya.
TENDER JARINGAN
PALING LAMBAT 2021
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sedang menyiapkan strategi untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di lokasi calon IKN baru. Diberi nama Kalimantan Ring, tender jaringan ini rencananya dibuka paling lambat 2021.
Menteri Kominfo Rudiantara menuturkan, upaya ini dilakukan untuk menopang kebutuhan internet di IKN baru. Mengingat, akan banyak perpindahan masyarakat ke Kalimantan, terutama di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur yang jadi lokasi calon IKN.
“Diperkirakan traffic internet juga akan meningkat. Karena itu, kita akan buat Kalimantan Ring untuk meningkatkan keandalan infrastruktur telekomunikasi,” paparnya ditemui di Nunukan, Kalimatan Utara baru-baru ini.
Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak operator terkait rencana tersebut. Meski belum merinci, pria yang akrab disapa Chief RA ini menegaskan, tender pembangunan bakal dibuka paling lambat dua tahun mendatang.
“Yang jelas sebelum pindah ibu kota negara, jaringan telekomunikasi sudah siap,” tuturnya.
Selain itu, Kominfo juga berencana membangun gateaway internasional di Kalimantan. Saat ini, kata dia, untuk mengakses internet di wilayah Kalimantan, terutama Nunukan, traffic data harus dibawa ke Jakarta atau Singapura terlebih dahulu. Sehingga mempengaruhi kecepatan internet di sana.
“Jadi nanti Kalimantan punya gateaway untuk traffic dayanya sendiri,” ungkapnya. Rencananya, pembangunan gateaway dilakukan dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Latif menuturkan, dalam pembangunan jaringan di Kalimantan nanti tak cukup hanya dengan membangun Base Transceiver Station (BTS). Perlu ada pembangunan jaringan utama atau backbone.
Dia menjelaskan, dalam pembangunan jaringan telekomunikasi ada hirarki yang harus dipenuhi. Pertama, jaringan backbone (tulang punggung) seperti palapa ring atau jalan tol informasi yang sudah dibangun oleh pihaknya dan Kominfo di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Kedua, jaringan backhaul (fishbone). Terakhir, jaringan akses atau last mile seperti Base Transceiver Station (BTS).
Meski kini Kalimantan sudah masuk dalam jaringan Palapa Ring, diakuinya, jaringan di sana belum sehandal Pulau Jawa. Bentuk ringnya pun belum sempurna. Oleh karena itu, butuh pembangunan jaringan utama dan pendukung yang membentuk ring secara sempurna.
“Intinya bahwa di Kalimantan nanti butuh jaringan telekomunikasi handal. Jadi perlu dilengkapi jaringan utama dan beberapa pendukung,” jelasnya
Dia menekankan, konsep pembangunan ini harus segara dikomunikasikan dengan pihak operator telekomunikasi di Indonesia. Dengan begitu, dapat diketahui pembagian peran dalam upaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi di IKN baru.
“Kalau ada segmen yang tidak menarik secara bisnis oleh operator, pemerintah yang bangun,” ungkapnya.
Pembangunan infrastruktur di wilayah Kalimantan ini dinilai bakal lebih mudah dibanding Papua. Sebab, secara geografis, bukit-bukit di sana tak setinggi kawasan Papua. Sehingga dari segi pembiayaan pun bakal lebih murah.
Laporan: Nova Sari, Jawa Pos/JPG
Editor: Mohamad iQbaL
