eQuator – Putussibau-rk. Masyarakat di pesisir danau mengeluhkan adanya larangan penangkapan ikan menggunakan bubu waren. Larangan ini dinilai akan menyulitkan mata pencaharian masyarakat nelayan.
Chandra, ketua Kelompok Nelayan Desa Mawan Kecamatan Selimbau, mengatakan mata pencaharian masyarakat khusus daerah perairan dan danau, 80-90 persen sebagai pencari ikan atau nelayan. Untuk itu, ia minta pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mencari alternatif pola dan alat tangkap lain agar mata pencaharian pokok masyarakat sebagai nelayan tetap jalan. Sehingga kebutuhan terhadap ikan tidak putus. “Memang kita tau sudah ada Perda-nya untuk larangan menangkap ikan menggunakan bubu waren atau yang dikenal dengan empang waren,” ujarnya, Minggu (20/12).
Bahkan Chandra mengaku, masyarakat sudah mendapat edaran larangan agar nelayan tradisional menangkap ikan tidak menggunakan bubu waren. Plang larangan tersebut dipasang di sepanjang perairan umum dan danau. “Kami juga tau dampak dari penangkapan dengan menggunakan bubu waren tersebut, ikan kecil sampai yang besar tertangkap semua. Apabila air surut, maka ikan banyak mati karena terkena panas. Akhirnya ikan banyak yang tidak digunakan semua karena sudah busuk, sehingga perkembang biakannya pun lamban,” tutur Chandra.
Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kapuas Hulu, Ade M Zulkifli SAP, menuturkan alternatif penangkapan ikan selain bubu waren tersebut harus ada. Agar masyarakat nelayan tidak kehilangan mata pencahariannya. Di sisi lain, potensi ikan air tawar Kapuas Hulu harus dijaga populasinya, agar tidak punah. “Karena ikan merupakan konsumsi utama masyarakat Kapuas Hulu,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini memandang perlu ditinjau ulang terhadap Perda tersebut. Apabila masih ada yang kurang sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga harus direvisi terhadap larangan tersebut. (aRm)
