eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Pasca pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019, umat Islam diimbau menjaga kondusifitas. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat, KH Basri Har mengajak masyarakat menghindari isu-isu provokatif yang menyebar.
“Kita harap umat Islam tidak terpancing, tidak terprovokasi dan tetap tenang. Apalagi kita saat ini di bulan suci Ramadan, bulan yang baik untuk beribadah,” ujar KH Basri Har, Jumat (24/5).
Dia mengingatkan, jangan terpancing dengan hal yang bersifat provokatif, sehingga bisa membahayakan semua pihak. Alasan apapun, menurutnya, yang namanya bertikai tidak ada yang untung. “Malah semuanya akan mengalami kerugian,” ucapnya.
KH Basri Har mengimbau seluruh masyarakat untuk kembali merajut rasa persatuan, pasca Pemilu 2019. Perbedaan pilihan, dikatakannya, hanya boleh terjadi ketika masa kampanye. Selanjutnya, diakhiri setelah pemungutan suara. “Di waktu pencoblosan, kita tentu memiliki pilihan yang berbeda-beda. Setelah itu, mari kita rajut kembali persatuan, kesatuan dan kerukunan kita. Buanglah perbedaan itu, karena hanya dengan bersatu dan rukun kita bisa membangun dan beraktivitas,” tuturnya.
Lebih lanjut, Basri mengajak pihak-pihak yang merasa dirugikan atas hasil Pemilu 2019 untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum. Begitu pula para penegak hukum, juga diingatkan untuk bertindak tegas dalam menyelesaikan segala perkara yang berkaitan dengan hasil Pemilu 2019. “Kalaupun ada kecurangan, ya selesaikan melalui cara hukum. Kita jangan main hakim sendiri. Mari kita serahkan semuanya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada para penegak hukum, agar bertindak tegas tanpa pandang bulu, adil, jujur dan transparan,” tutupnya.
Sebelumnya, dorongan untuk adanya rekonsiliasi nasional terus disuarakan oleh MUI Pusat. Menurut mereka dengan adanya rekonsiliasi nasional bisa merajut persatuan bangsa Indonesia.
Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang. Kemudian juga menjaga situasi tetap kondusif dan tidak terprovokasi untuk melakukan aksi kekerasan kembali. Masyarakat sebaiknya tetap menjaga sikap santun, damai, dan akhlakul karimah dalam penyampaian aspirasi.
Selain itu MUI juga menyampaikan himbauan kepada para elit politik, tokoh agama, dan masyarakat. ’’Supaya mengembangkan narasi kesejukan. Sehingga dapat mendorong terbangunnya rekonsiliasi nasional,’’ katanya. Melalui rekonsiliasi nasional tersebut, bangsa Indonesia bisa kembali merajut persaudaan kebangsaan.
Zainut menegaskan para elit politik sebaiknya meninggalkan narasi provokatif dan penuh kebencian. Sebab dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. ’’MUI mengapresiasi pasangan calon Presiden yang berketetapan hati untuk menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa pemilu,’’ katanya.
Upaya tersebut merupakan bentuk kesadaran konstitusional. Selain itu juga menjadi pembelajaran demokrasi yang sehat, dewasa, serta bermartabat. Dia berharap sikap kenegarawanan tersebut diikuti dengan upaya membangun komunikasi, dialog, dan silaturahmi antartokoh bangsa. Sehingga dapat merajut kembali persaudaraan dan terwujudnya keutuhan serta kesatuan bangsa.
Sementara itu, Muhammadiyah menyampaikan keprihatinan dan mengecam keras kerusuhan pada 21-22 Mei yang dilakukan oleh para perusuh anarkis di luar pendemo, yang menimbulkan jatuh korban. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, tragedi itu harus diusut tuntas dan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. “Demokrasi yang semestinya dilandasi jiwa hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan telah dinodai oleh orang-orang anarkis yang tidak bertanggungjawab serta merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” terangnya saat konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Kamis (23/5).
Haedar mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah sebagaimana mestinya dalam menghadapi persoalan itu. Dia meminta pemerintah tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi yang menjadi acuan dalam bernegara.
Menurut tokoh kelahiran Bandung itu, aparat keamanan Polri dan TNI di lapangan juga telah berusaha melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Mereka diharapkan tetap santun, dan profesional. “Tidak terpancing melakukan tindakan represif yang tidak diinginkan bersama,” paparnya.
Mantan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah mengatakan, pihaknya mengapresiasi sikap dan langkah pasangan calon presiden-wakil presiden yang bersaing secara sehat dan menyelesaikan masalah pemilu melalui jalur konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka juga menunjukkan sikap bijak dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan positif dalam menghadapi situasi politik nasional mutakhir.
Sikap itu harus diikuti oleh para tim sukses, pendudukung, dan semua pihak yang terlibat untuk mengedepankan sikap politik berjiwa kenegarawanan agar seluruh proses demokrasi akan berakhir dengan baik dan konstitusional.
Muhammadiyah juga berpesan kepada MK agar menangani pengaduan dengan baik. Mahkamah hendaknya benar-benar menyerap aspirasi dan menjalankan fungsi atau tugasnya secara adil, objektif, profesional, independen, dan bebas dari kepentingan apapun serta tidak menutup mata dari permasalahan, pelanggaran, dan kecurangan yang memiliki alat bukti yang kuat dengan benar-benar berdiri tegas di atas konstitusi sehingga dapat memenuhi tuntutan keadilan. Keputusan MK nantinya harus dihormati. “Semua pihak harus mengakhiri proses politik Pemilu 2019 secara konstitusional serta kembali bersatu dan membangun Indonesia yang sarat tantangan ke depan,” ungkap Haedar.
Ketua PBNU Robikin Emhas menyatakan, perlu diadakan halal bi halal nasional yang mempertemukan para elit dan tokoh-tokoh politik sertas semua elemen bangsa guna merajut kembali tali ukhuwwah Islâmiyah, ukhuwwah wathaniyah, dan ukhuwwah insâniyah.
Robikin mengatakan, umat Islam perlu menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan suci yang tidak boleh dikotori dan dinodai dengan tindakan-tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketenangan orang lain untuk bekerja dan beribadah. ”Di sepertiga terakhir bulan Ramadhan ini, saya mengajak umat Islam untuk memperbanyak dzikir, tafakkur, dan doa untuk keselamatan bangsa dan negara,” kata Robikin.
Robikin berharap semua pihak tunduk terhadap mekanisme konstitusional atas ketidak-puasan terhadap hasil pemilu. “Seluruh komponen bangsa harus islah, merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa dan menghindari sikap yang dapat memperpanjang polarisasi (perkubuhan) dan segregasi (perpecahan),” katanya.
Sementara untuk aparat keamanan, Robikin berharap agar bertindak dalam koridor hukum dan perundang-undangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban tanpa kehilangan ketegasan terhadap para perusuh dan pembuat onar demi menjaga ketenteraman dan ketenangan bulan Ramadan.
Laporan: Rizka Nanda, Jawapos/JPG
Editor: Yuni Kurniyanto
