eQuator.co.id-Pontianak. Transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) perlu terus diakselerasi untuk memberikan dampak nyata bagi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Manfaat ini terwujud melalui transaksi yang semakin efisien dan inklusif, didukung penguatan talenta, inovasi, ekosistem, serta sinergi pusat dan daerah untuk memperluas nilai tambah penciptaan dan memperkuat daya saing ekonomi.
Seperti yang disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali saat membuka Casual Talk “Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi” di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Kamis (24/9) lalu.
Agenda merupakan bagian dari kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026).
Penguatan EKD di daerah perlu disesuaikan dengan karakteristik, kesiapan digital, dan potensi daerah untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Di tengah beragamnya tingkat kompetensi dan literasi masyarakat serta kapasitas digital antarwilayah, sinergi seluruh elemen di tingkat pusat dan daerah menjadi kunci untuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi.
“Penguatan EKD di daerah harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui peningkatan efisiensi, penciptaan nilai tambah, dan penguatan daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ucap Ricky dalam keterangan resminya kemarin.
Implementasi berbagai inovasi sistem pembayaran di daerah menunjukkan perkembangan yang kuat.
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) menunjukkan bahwa hingga Semester I 2026, sebanyak 518 dari 546 pemerintah daerah, atau sekitar 94.9% Pemda, telah berada pada kategori Digital.
Artinya, transaksi pemerintah daerah semakin efisien, transparan, dan terdigitalisasi. Pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah terus membongkar berbagai transaksi pemerintah, sehingga proses belanja semakin efisien dan tata kelola semakin kuat.
Tercatat, hingga saat ini, 60 Kementerian/Lembaga dan 304 Pemerintah Daerah telah memanfaatkan instrumen pembayaran tersebut.
Implementasi QRIS baik secara pindai maupun QRIS TAP pada pelayanan publik semakin memperluas pemanfaatan transaksi nontunai dalam mendukung aktivitas perekonomian di daerah.
Hadir sebagai narasumber dalam Casual Talk, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital Boni Pudjianto, dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Ryan Rizaldy.
Melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, BI terus mendorong layanan pembayaran yang efisien dan inklusif guna mendukung formalisasi aktivitas ekonomi dan peningkatan produktivitas.
Inovasi pembayaran dan perluasan akseptasi digital turut membuka peluang untuk mengoptimalkan penerimaan dan belanja daerah serta meningkatkan kualitas layanan publik.
Sementara untuk Penguatan digitalisasi daerah juga terus dilakukan melalui sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) P2DD.
KATALIS P2DD menjadi wadah penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), memperluas digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendapatan daerah, dan belanja nontunai. Sinergi tersebut melibatkan Satuan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), TP2DD, Pemerintah Daerah, BPD, Bank Indonesia (BI), serta pemangku kepentingan terkait.
Pada kesempatan ini, BI memberikan penghargaan Championship P2DD kepada pemerintah daerah yang memberikan kinerja terbaik dalam mewujudkan digitalisasi transaksi dan pelayanan publik di wilayahnya, serta para juara yang memberikan kinerja terbaik dalam program KATALIS P2DD x DIGDAYA. Para pemenang dapat mengakses tautan berikut.
BI dan 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) terus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi memperkuat implementasi digitalisasi di daerah secara tepat dan berdampak, demikian Ricky menyampaikan komitmen BI guna mendukung implementasi EKD di daerah.
Kolaborasi menjadi kunci agar digitalisasi tidak hanya meningkatkan volume transaksi, tetapi juga mampu menghubungkan potensi daerah dengan peluang ekonomi digital, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Upaya dan kolaborasi juga dilakukan oleh KPw BI Kalbar, bersama Pemda, TP2DD, BPD, dan pemangku kepentingan antara lain melalui forum strategis yaitu SI PEDE (Sinergi Pengawasan dan Percepatan Elektronifikasi Pemerintah Daerah) yang melibatkan BI, OJK, BPK, BPKP, DJPb, Bapenda, BKAD, dan Bank Kalbar. Forum ini fokus pada pengaturan dan pengawasan tata kelola keuangan daerah di Kalbar.
Dampak yang telah dirasakan oleh terbukanya pemanfaatan QRIS secara dinamis pada pembayaran pajak daerah yang terintegrasi dengan sistem keuangan yang ada di setiap TP2DD.
“Prestasi tersebut juga berdampak pada efisiensi dan efektivitas tata kelola keuangan serta kemudahan akses layanan publik bagi masyarakat Kalbar,” ujar Kepala KPw BI Kalbar, Doni Septadijaya
KPwBI Provinsi Kalbar sendiri, terus melakukan berbagai inisiatif guna mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), antara lain implementasi QRIS dinamis melalui platform pemerintah daerah yang sudah diimplementasikan di Kota Pontianak (E-Ponti), Kota Singkawang (SIGAP), Kab. Sambas (E-Pakatan), Kab. Landak (SAPALA), Kab. Mempawah (Si Perjaka), Provinsi Kalbar (Samsat).
Selain itu, inovasi SAMSAT GOKATAN (Go Kecamatan) yang diinisiasi oleh Pemprov Kalbar menjadi upaya perluasan edukasi dan implementasi elektronifikasi transaksi daerah di 14 Kabupaten/Kota di Kalbar.
Sinergi antara Pemda, BI dan RKUD Bank menjadi kunci untuk memperluas dampak dari inovasi ini.
Selain ETPD, KPwBI Kalbar juga mendorong akseptasi inovasi pembayaran digital terbaru, salah satunya QRIS TAP. Melalui sinergi bersama PJP Perbankan, BI dan Bank Central Asia meluncurkan Mall SIAP QRIS Tap di Kubu Raya sebagai implementasi QRIS Tap perdana di sektor ritel modern Kalbar.
Bersama BPD Kalbar, BI juga menginisasi uji coba penerapan QRIS di pangkalan sampan/penambang speedboat yang merupakan kearifan lokal sektor transportasi di Kota Pontianak dengan 30 penambang sampan yang menggunakan QRIS untuk transaksi.
“Ke depan, penerapan teknologi ini diharapkan mampu memperkuat inklusi dan efisiensi ekosistem pembayaran digital secara berkelanjutan,” ungkap Doni
FEKDI x IFSE 2026 berlangsung selama tiga hari, pada 24–26 September 2026 di JICC Jakarta, dengan fokus penguatan sinergi nasional pada hari pertama, pengembangan talenta dan inovasi digital pada hari kedua, serta penguatan konektivitas EKD antarnegara pada hari ketiga.
Masyarakat dapat mengikuti berbagai seminar, talkshow, menampilkan inovasi teknologi, pengalaman digital, dan sesi jejaring.
FEKDI x IFSE 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang showcase dan kolaborasi, tetapi juga ruang yang mempertemukan kebijakan, inovasi, talenta, serta kebutuhan nyata industri dan masyarakat untuk mempercepat transformasi EKD nasional. (Ova)
