eQuator – Sanggau-RK. Bupati Sanggau, Paolus Hadi meminta pengusaha sawit yang berinvestasi di Sanggau mengakomodir petani mandiri yang selama ini tidak mendapatkan porsi yang sama terkait harga pembelian tandan buah sawit segar (TBS).
Demikian disampaikan Bupati usai memimpin diskusi dengan sejumlah investor yang bergerak di bidang sawit, Senin (23/11). Diskusi tersebut dihadiri Wakil Bupati Yohanes Ontot, Kapolres Sanggau AKBP Donni Charles Go, Dandim 1204/Sanggau Letkol Inf Heri Budi Purnomo, Kejaksaan Negeri Sanggau yang Diwakili Kasi Intel, dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Kabupaten Sanggau Sumadi Haryoko.
Dikatakan Bupati, kedepan harus ada persamaan persepsi supaya tidak tumpang tindih, terutama terkait harga.
“Secara umum di pabrik tidak ada masalah, tetapi memang kedepan harus ada persamaan persepsi supaya tidak tumpang tindih. Artinya bagaimana harga ini harusnya seperti apa, gitu,” kata Bupati.
Bupati mengaku Pemda tetap konsisten supaya investor ini mematuhi aturan pemerintah.
“Masalah yang belum kita tuntaskan ini adalah petani mandiri, tapi sebagai pemerintah. Kami juga melihat petani mandiri juga punya peluang untuk mendirikan pabrik. Sementara ada perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah layak mau panen kita wajibkan mendirikan pabrik, mudah-mudahanlah itu menjadi solusi,” harapnya.
Untuk petani plasma, selama ini diakui Bupati tidak ada masalah. “Masalahnya hanya petani mandiri masih banyak persepsi bahwa mandiri ini adalah bagian yang harus didukung Pemerintah Daerah dengan perusahaan, kita sebenarnya berharap mereka membeli dengan harga Permentan, tapi kalau bicara soal bisnis mereka, nah ini yang harus kita luruskan. Ini juga menurut saya tidak bisa turun tangan dari Pemerintah Daerah, mungkin ada kebijakan untuk Kalimantan Barat seperti apa,” bebernya.
Selama ini, ada persepsi petani mandiri dengan binaan. Yang binaan dibeli dengan harga sama, sementara yang mandiri juga seperti itu.
“Nah, ini yang berbeda, ini yang dituntut mereka supaya sama. Menurut saya, kalau plasma digitukan, itu tidak benar. Sekarang petani mandiri juga harus didukung dong, karena mereka bisa menjadi petani juga karena adanya investasi, nah ini nanti yang menurut saya akan menjadi fokuslah, kita sudah mulai diskusi ini, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi titik terang,” katanya.
Untuk sementara, Pemkab hanya berdiskusi terkait persoalan petani mandiri dan harga TBS ini dengan para investor. Sementara dengan KUD dan petani nanti menyusul untuk memastikan gerekan kedepan semakin baik.
“Ada beberapa perusahaan yang tidak mempersoalkan petani mandiri, tetapi hanya bersifat parsial, harusnya menjadi komitmen bersama,” tuturnya.
Sementara itu, Humas PT. Citra Nusa Inti Sawit (CNIS), Vincen Lintas menyampaikan kondisi TBS di perusahaannya sampai saat ini lancar. Di CNIS sendiri tidak ada kebijakan membeli buah diluar binaan CNIS. Untuk harga TBS, disesuaikan dengan harga pemerintah.
“Untuk pembayaranpun dilakukan sesuai prosedur perusahaan,” katanya.
Lantaran mengelola sendiir TBS, antrean sampai saat ini tidak terjadi di CNIS. “Belum ada kebijakan membeli dari luar,” terangnya.(KiA)
