eQuator – Pontianak-RK. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Luhut Binsar Panjaitan meminta Pemprov Kalbar dapat mengantisipasi gerakan anarkis serta kekerasan menghadapi organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).
“Menkopolhukam menghubungi saya, minta agar tidak ada tindakan kekerasan di Kalbar terkait Gafatar,” ungkap Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM, Wakil Gubernur Kalbar ditemui di Kantor Disnakertrans Kalbar, Selasa (19/1) .
Dikatakan Christiandy, semua warga Gafatar juga warga negara Indonesia. Pemerintah diminta harus melindungi mereka. “Yang harus ditindaklanjuti adalah yang tidak benarnya, dari sisi ajarannya yang menyinggung adanya penistaan agama, berarti melanggar undang-undang,” ungkap Christiandy.
Sementara masalah perpindahan kependudukan, harus terdaftar di pemerintah daerah. Kalau pindah, berarti harus mengikuti peraturan, termasuk kebijakan lokal. “Dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita bisa berdampingan semua. Namun aturan negara harus dipatuhi,” katanya.
Wakil Gubernur masih menerima laporan penolakan Gafatar di berbagai daerah di Kalbar. “Terkait laporan tersebut, kami langsung rapat internal di Pemprov, untuk menindaklanjuti masalah ini,” jelasnya.
Sesuai arahan Menkopulhukam, meminta jangan ada tindakan anarkis. Menkopulhulkam juga meminta dijaga betul jangan sampai ada tinindakan kekerasan. “Kita ingin semua diselesaikan dengan bijak dan baik,” jelasnya.
Jika diselesaikan dengan cara anarkis dan kekerasan, tentunya tidak berguna dan saling merusak. Selain itu, Christiandy meminta media massa dan elektronik dapat menyampaikan berita untuk menenangkan, jangan memprovokasi. Karena persoalan ini melibatkan ramai orang.
Sebelumnya Menkopulhukam saat berkunjung ke Kalbar mengaku tidak melihat masalah kekerasan di kelompok Gafatar. Hanya saja mereka tidak mengikuti apa yang diajarkan Islam. “Mereka itu nyeleneh. Itu perlu diluruskan,” Luhut.
Luhut mengatakan, Gafatar di wilayah Indonesia sudah dibubarkan. Patut diselidiki, mengapa mereka semua lari ke Kalbar.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalbar, M Ridwan mengatakan, sampai saat ini berdasarkan laporan yang diterimanya, tidak ada warga transmigrasi yang ikut bergabung dalam organisasi Gafatar. Khusus transmigrasi, program pemerintah melalui seleksi persyaratan, semuanya telah dipenuhi. Sehingga dipastikan, masyarakat yang tergabung dalam Gafatar bukan warga transmigrasi.
“Kalaupun ada pendatang ke Kalbar ini dan bergabung ke organisasi Gafatar, itu sifatnya mandiri atau swadaya. Bukan transmigrasi yang dikelola oleh pemerintah,” ujar Ridwan.
Ridwan mengatakan, pada 2015, warga transmigrasi dikelola pemerintah atau Negara yang tersebar di kabupaten kota se-Kalbar sebanyak 245 KK (kepala keluarga). Disnakertrans akan kembali mengecek, memantau serta membina warga transmigrasi yang telah diprogramkan pemerintah.
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ermin Elviani, SH meminta masyarakat untuk dapat bersama-sama menjaga keamanan di wilayah Kalbar, terutama Mempawah yang saat ini sedang dalam kondisi rebut atas munculnya dugaan aliran sesat.
Legislator pemilihan Mempawah-Kubu Raya ini menjelaskan, dengan adanya kejadian dan permasalahan tersebut, tentunya peran semua pihak untuk mewaspadai masuknya dan berkembangnya organisasi atau aliran sesat harus diperkuat lagi.
“Saat ini Kalbar sudah kondusif, begitu juga dengan Mempawah. Jangan gara-gara kehadiran Gafatar, membuat masyarakat menjadi resah,” tegas Evi.
Laporan: Isfiansyah
Editor: Hamka Saptono
