Selain mengantisipasi politik uang (money politic), isu SARA, dan pengamanan pendistribusian logistik Pemilu 2019. Netralitas tiga institusi perlu diperkuat. Yakni, TNI-Polri, KPU dan Bawaslu.
Andi Ridwansyah, Kubu Raya
eQuator.co.id – Semangat menyuksekan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) secara serentak 2019, Pangdam XII/Tanjungpura menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Dalam Rangka Evaluasi dan Kesiapan Menghadapi Pelaksanaan Pengamanan Pemilu, Selasa (12/3) di Ruang Koridor Makodam XII/Tanjungpura, Jalan Arteri Alianyang, Kubu Raya.
Pangdam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi menyampaikan, pentingnya mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2019. “Pertama yang perlu diantisipasi adalah adanya politik uang (money politic), kedua netralitas TNI-Polri serta penyelenggara pemilu. Ketiga adalah adanya isu SARA, dan pendistribusian logistik pemilu,” katanya.
Untuk itulah, dia menilai, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi agar hal-hal tersebut terjadi. Dia menekankan pentingnya sikap netral TNI-Polri, serta penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu. ” Netralitas dari ketiganya sangat penting dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019. Apabila dari salah satu yang tidak netral, hal ini akan memicu terjadinya konflik dalam pelaksanaan pemilu,” paparnya.
Dia menegaskan, komitmen penuh Kodam XII/Tanjungpura untuk mendukung penuh jalannya pemilu di Kalbar. “Kita akan bekerjasama dengan seluruh stakeholder untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai di Kalbar. Baik dalam pengamanan maupun pendistribusian logistik pemilu,” terangnya.
Dia kembali meyakinkan, bahwa TNI dan Polri siap dalam menyuksekan pesta demokrasi lima tahunan itu. “Kami TNI dan Polri siap mensukseskan Pemilu di Kalbar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Didi Haryono menyebut, situasi kamtibmas di 14 kabupaten/kota se-Kalbar masih terpantau kondusif. Hal tersebut disampaikanya kepada wartawan, usai menghadiri kegiatan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat yang Aman, Lancar dan Sukses, Senin (11/3). “Hal ini adalah hasil komitmen kami bersama pemerintah daerah dan seluruh stakeholder, juga semua elemen masyarakat yang ingin menjadikan kalimantan barat sebagai salah satu provinsi yang aman, elegan dan unggul,” katanya.
Dia mengatakan, Pilkada Serentak 2018 lalu membuktikan, bahwa pemilu kedepan juga akan berjalan dengan aman. Mulanya Kalbar menjadi salah satu provinsi terawan kedua, setelah Papua, dimana dalam 11 indikator kerawanan Pilkada, Kalbar memenuhi semua indikator tersebut. Namun, kebersamaan dan soliditas yang tinggi, baik pemerintah dan masyarakat yang menginginkan Kalbar menjadi provinsi yang maju. “Kita berhasil menjadikan kalbar sebagai salah satu provinsi teraman dalam penyelenggaraan pemilu 2018,”pungkasnya.
Editor: Yuni Kurniyanto
