eQuator – Nanga Pinoh-RK. Perkembangan kota Nanga Pinoh terbilang pesat sehingga berdampak terhadap munculnya tukang parkir di sejumlah lokasi di kawasan kota. Ternyata keberadaan tukang parkir itu menjadi tanda tanya besar bagi warga yang meragukan legalitas mereka tersebut. Apalagi ada diantaranya mereka yang belum dilengkapi dengan atribut resmi parkir.
“Keberadaan tukang parkir di Pasar Nanga Pinoh membuat kita selaku masyarakat bertanya. Apakah keberadaan mereka legal atau ilegal,” ujar warga Nanga Ella Hilir yang sering ke
Kota Nanga Pinoh, Aspar, kemarin.
Menurutnya, kalau legal atau sah, tetapi juru parkir tersebut tidak dilengkapi dengan kartu pengenal resmi. Atau baju khas parkir. Sebaliknya, jika itu tidak resmi tentu hal tersebut sangat disayangkan. Lantaran bisa menjadi salah satu potensi untuk pendapatan asli daerah apabila dikelola secara baik.
“Jika keberadaan parkir yang ada di Nanga Pinoh masih ada yang tidak dikelola pemerintah. Atau ada yang tidak masuk kas daerah. Maka sangat rugi sekali. Lantaran sektor ini bisa menambah pendapatan asli daerah,” ulasnya.
Dia memberi perhitungan yang sangat realistis. Salah satu titik yang tidak dilengkapi dengam atribut parkir sangat padat dikunjungi kendaraan bermotor. Dalam satu hari bisa mencapai 500 kendaraan atau bahkan kalau malam bisa lebih jumlahnya.
Setiap kendaraan diambil pungutan sebesar Rp1000,-. Hingga total keseluruhan pungutan satu hari ada Rp500 ribu. Jika ditotal satu bulan maka ada Rp15 juta. Lalu sebagian masuk kas dan sebagian sebagai uang lelah pemungut.
“Itu satu titik paling padat dan paling ramai di Nanga Pinoh. Tapi saya lihat tidak ada atribut parkir. Bila dihitung dengan detail sangat besar kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Tinggal dikelola saja,” ulasnya.
Dia mengharapkan agar ada ketegasan dari instansi terkait terhadap pemungut parkir illegal tersebut. Mesti jelas orang yang melakukan pemungutan parkir. Setiap orang tersebut juga mesti dilengkapi dengan identitas jelas. Diberi pakaian parkir. Kelengkapan parkir ini akan membuat pembayar menjadi tulus untuk membayar. Lantaran uang yang masuk tersebut dipastikan akan masuk pada pemerintah. Serta membantu pemerintah untuk membangun meskipun hanya seribu rupiah sekali meletakan motor.
“Ada atribut yang lengkap membuat kita selaku pembayar menjadi tulus membayar. Kita anggap itu pun sebagai amal. Sebab kita membantu pemerintah memperlancar roda pemerintahan dan pembangunan,” paparnya. (aji)
