eQuator.co.id – Pasir Panjang-RK. Singkawang mendapat kehormatan ‘tanam’ perdana jaringan serat optik besutan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Sebuah bagian dari megaproyek untuk mengurangi kesenjangan memperoleh informasi di daerah.
Senin (17/10) siang, Menkominfo Rudiantara selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) bersama PT Palapa Ring Barat (PRB) selaku Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) melaksanakan peletakan batu pertama atau ground breaking pembangunan ketersediaan layanan internet bertajuk proyek Palapa Ring Paket Barat tersebut, di kawasan Pantai Pasir Panjang, Kota Singkawang.
Rudiantara menjelaskan, Palapa Ring merupakan tol informasi atau pintu gerbang bagi pemerataan jangkauan internet di seluruh tanah air. Proyek ini menyasar daerah yang tadinya belum terjangkau karena dianggap bukan daerah bisnis bagi perusahaan provider (ISP/Internet Service Provider) yang menyediakan berbagai layanan menyangkut dunia maya tersebut.
“Singkawang ini menjadi landing point serat optik atau kabel laut Palapa Ring Paket Barat yang menghubungkan broadband internet beberapa provinsi di sekitarnya,” tutur Rudiantara usai ground breaking.
Selain Paket Barat, ada Paket Timur dan Tengah. Titik interkoneksi serat optik yang telah dibangun di Singkawang nantinya akan menjangkau hingga lima kabupaten di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Natuna, Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Kelima wilayah tersebut merupakan wilayah yang dianggap tidak layak secara finansial oleh perusahaan provider.
Pembangunan ini, lanjut Rudiantara, merupakan salah satu proyek strategis nasional dalam membangun ketersediaan layanan jaringan serat optik. Digarap untuk mengatasi kendala terhadap akses telekomunikasi di berbagai daerah terpencil atau non-commercial di seluruh Indonesia.
Ditargetkan pada tahun 2019, seluruh ibukota kabupaten dan kotamadya di Indonesia akan terhubung dengan broadband internet melalui proyek Palapa Ring ini. “Ground breaking ceremony ini menjadi penanda bahwa proyek Paket Barat akan memasuki tahap pembangunan masa konstruksi. Dan ditargetkan pada awal tahun 2018, seluruh jaringan serat optik Paket Barat telah selesai terbangun,” papar Rudi.
Setelah itu, Paket Timur dan Tengah dimulai. “Suatu kehormatan di Singkawang ini bisa menjadi yang pertama dalam pelaksanaan proyek Palapa Ring ini,” ujarnya.
Proyek Palapa Ring Paket Barat di Kota Singkawang dilaksanakan dalam waktu 18 bulan kedepan. Panjang jangkauan kabel serat optik 2.000 kilometer, investasi anggaran sebesar Rp3,48 triliun, dan masa konsesi selama 15 tahun.
Sementara, Paket Tengah menjangkau wilayah Kalimantan Timur, Sulawesi (Tengah, Utara, Tenggara), dan Maluku Utara, hingga Kepulauan Sangihe, Talaud. Panjang kabel serat optik yang akan dibangun sekitar 2.700 kilometer.
Sedangkan Paket Timur menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat hingga pedalaman Papua, dengan total panjang kabel serat optik sekitar 6.300 kilometer. Total anggaran keseluruhan paket mencapai sekitar Rp21 triliun.
“Kabel serat optik ini akan membentuk cincin backhaul yang akan menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Jika satu titik jaringan terjadi error, maka titik jaringan di daerah satu jangkauan lain akan menghubungkan jaringan,” terang Rudiantara.
Tujuan akhir proyek ini adalah akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi. Artinya, menjangkau dan meningkatkan akses informasi bagi masyarakat Indonesia secara lebih luas yang pada akhirnya mengurangi kesenjangan komunikasi.
“Seluruh masyarakat Indonesia dapat saling terhubung dan berkembang tanpa ada batasan melalui broadband internet dan dapat mewujudkan cita-cita ekonomi digital,” ucap pria yang pernah bekerja di tiga provider seluler Indonesia ini.
Selain itu, diterangkan Rudiantara, proyek ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik khususnya sektor telekomunikasi serta percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur strategis atau prioritas nasional yang tercantum dalam Perpres No. 3/2016.
“Hadirnya Palapa Ring juga akan memberikan peluang bisnis baru bagi industri Usaha Kecil Menengah (UKM) di pelosok daerah, meningkatkan pendidikan melalui fasilitas internet, dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat,” paparnya.
Proyek Palapa Ring dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan merupakan KPBU pertama dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP). Skema availability payment diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana AP berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO).
Skema AP sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK 08/2015. Yang berarti pembayaran proyek dilakukan berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha.
Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha. Dengan Skema ini, risiko permintaan dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh PJPK yaitu Kemenkominfo.
Dengan diambilnya risiko tersebut oleh pemerintah, badan usaha mendapat pengembalian investasi mereka jika berhasil memenuhi kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama. Adapun kelangsungan pembayaran dari PJPK kepada Badan usaha akan dijamin oleh pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur lndonesia (PT PII), yang merupakan penyedia jaminan pemerintah untuk proyek infrastuktur yang dikerjasamakan dengan swasta.
Hadir dalam acara peletakan batu pertama tersebut Menkominfo bersama rombongan, Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya, Wakil Wali Kota Singkawang Abdul Muthalib, perwakilan PT Palapa Ring Barat dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), beserta sejumlah pejabat Kalbar lainnya.
Masih di Pasir Panjang, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu, Freddy R Saragih mengatakan, pihaknya mendukung pelaksanaan proyek Palapa Ring dengan memberikan penjaminan terhadap pelaksanaan proyek senilai Rp21 triliun tersebut. “Melalui kelancaran proyek ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan di kemudian hari,” kata Freddy.
Penjaminan yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur, lanjut dia, tidak hanya diberikan kepada proyek pusat, tetapi juga kepada proyek yang dimiliki pemerintah daerah. Syaratnya, proyek itu dikerjasamakan dengan pihak swasta yang dilakukan sesuai dengan ketentuan, yaitu transparan, kompetitif atau bersaing sehat, dan adil.
Kemenkeu, Freddy menerangkan, tidak hanya memberikan penjaminan saja. Juga mensubsidi sebagian biaya konstruksi dan dana untuk penyiapan proyek.
“Tiga fasilitas utama ini disiapkan oleh pemerintah supaya pihak swasta tidak ragu-ragu, bahwa ini proyek pemerintah dikerjasamakan dengan pihak swasta dan pemerintah menjamin, jika terjadi sesuatu, pemerintah berada di belakangnya,” jelasnya.
Laporan: Ocsya Ade CP
Editor: Mohamad iQbaL
