eQuator.co.id – Melawi-RK. Setakat ini kemelut pelaksanaan APBD Melawi 2018 telah merugikan kepentingan rakyat. Mulai dari sisi perekonomian sekaligus mengganggu jalannya roda pemerintahan, sehingga tak pelak persoalan tersebut mengundang reaksi dari berbagai pihak.
Salah satunya reaksi dari mahasiswa asal Kabupaten Melawi yang terdiri dari gabungan organisasi. Seperti Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Melawi (FKMKM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Keluarga Mahasiswa Katolik Indonesia (KMKI) serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Gabungan elemen mahasiswa tersebut mendatangi eksekutif dan legislatif untuk meminta penjelasan secara langsung, Rabu (28/11).
Dalam audiensi mahasiswa yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor Bupati Melawi tersebut difasilitasi Bagian Humas Setda Melawi yang disambut oleh Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa, Sekretaris Daerah (Sekda) dan Plt BBPKAD Melawi serta Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin dan LO Kodim.
Dalam pertemuan tersebut mahasiswa mengungkapkan ihwal polemik antara DPRD Melawi dan Pemerintah Melawi dalam pelaksanaan APBD Melawi 2018.
Salah satu perwakilan mahasiswa, Dwi Supriadi mengatakan, maksud dan tujuan gabungan mahasiswa asal Kabupaten Melawi beraudiensi ke Pemkab Melawi dan DPRD Melawi. Karena merasa ikut prihatin terkait kisruh APBD Melawi 2018 antara eksekutif dan legislatif yang sangat menyedihkan sejak 2016 hingga 2018 yang tak kunjung selesai.
“Terpenting adalah bagaimana realisasi APBD ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Hal yang tak jauh berbeda disampaikan Maya Putri, mahasiswa asal Kecamatan Belimbing Hulu ini menegaskan, kedatangan mereka merupakan bentuk kepedulian dan kecintaan terhadap Pemkab Melawi.
“Masyarakat Melawi begitu juga dengan kami sudah sangat muak dan bosan mendengar drama konflik APBD ini. Terlebih konflik ini sudah tersebar hingga ke daerah luar Melawi. Kami malu dan sangat prihatin melihat persoalan APBD ini. Kami minta kepada legislatif dan eksekutif untuk mengakhiri konflik serta tidak terulang lagi,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya menyampaikan bahwa kondisi APBD Melawi 2018 tidak bisa dijadikan sebagai suatu perbandingan seperti isu yang tersebar dimasyarakat dan media sosial.
“Kondisi APBD Melawi tidak seperti isu yang viral di media sosial akhir-akhir ini. Hubungan antara legislatif dengan eksekutif selama ini terkait soal APBD berjalan harmonis. Karena pelaksanaan APBD secara menyeluruh melalui prosedur dan mekanisme yang ada. Mari kita semua bersama-sama bergandengan tangan untuk kemajuan Melawi lebih baik dan tidak terprovokasi atas isu-isu yang tidak jelas terlebih di media sosial,” ucap Wabup Dadi Sunarya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono menambahkan, persoalan perjalanan APBD Melawi sejak 2016 hingga 2018 memang selalu difasilitasi Pemprov Kalbar. Namun tidaklah seperti yang tersebar dimasyarakat bahwa realisasi APBD Melawi macet atau tidak berjalan.
“Seperti APBD Melawi tahun 2018 sudah berjalan. Namun ada sedikit permasalahan terkait pencapaian target karena membayar utang jangka pendek, sehingga APBDP Melawi 2018 tidak ada dan diganti menjadi Peraturan Bupati (Perbup). Jika tidak jalan, mana mungkin kami menerima gaji saat ini,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin menuturkan, pada dasarnya hubungan legislatif dan eksekutif di pemerintahan berjalan harmonis.
“Sedikit perbedaan pendapat dengan eksekutif merupakan hal yang biasa. Karena lembaga legislatif adalah lembaga politik yang mengawasi jalannya roda pemerintahan,” tuturnya.
Tajudin mengakui bahwa memang ada konflik APBD Melawi antara legislatif dan eksekutif khususnya tahun 2018. “Secara garis besar karena APBD Melawi 2018 lebih besar pasak dari pada tiang. Asumsi APBD 2018 jumlah pendapatan dengan realisasi jauh berbeda, sehingga mengganggu proses pembangunan,” ulasnya.
Reporter: Dedi Irawan
Redaktur: Andry Soe
