Suriansyah juga menuntut Presiden Joko Widodo mencabut PP Nomor 60 tahun 2016. Ia menolak dalih pemerintah yang menyebut kenaikkan ini sebagai cara untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Meningkatkan APBN dengan membebankan biaya tinggi ke masyarakat, bagi kami bukan cara yang bijak. Apalagi oleh pemerintah yang ngakunya merakyat,” kata Suriansyah.
Suriansyah juga meminta pemerintah menanggapi serius isu Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang belakangan meresahkan masyarakat. “Apakah ini janji tentang 10 juta lapangan kerja yang pernah disampaikan dahulu?” tegasnya.
Dia menjelaskan, aksi Kamis mendatang akan jadi aksi bersama oleh BEM seluruh Indonesia. “Kita serentak di hari itu, kita serukan aksi bela rakyat,” ujarnya.
Secara nasional, BEM seluruh Indonesia juga menyerukan reformasi jilid 2. Menuntut agar pemerintah kembali menjalankan kebijakan yang pro rakyat.
“Padahal presiden yang terpilih ini tidak gratis, tapi terpilih dengan 7,9 triliun rupiah uang rakyat,” ungkap Suriansyah.
Laporan: Iman Santosa
Editor: Hamka Saptono
