eQuator.co.id – Pontianak-RK. Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif (BEM) Universitas Tanjung Pura melakukan aksi protes menolak kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Petramax di Digulis Untan, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Rabu sore (4/7). Kebijakan tersebut menyengsarakan rakyat.
Secara bergiliran pendemo menyampaikan orasi. Mereka menilai kebijakan pemerintah tidak pro rakyat. Selain berorasi, mereka juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta membagikan beberapa selebaran kepada masyarakat dan kepada pers yang hadir meliputan aksi damai tersebut.
Mereka menuntut tujuh hal kepada pemerintah terkait dengan kebijakan menaikan harga BBM.
“Kami minta pemerintah memperbanyak kuota BBM bersubsidi dan menurunkan harga BBM nonsubsidi yang saat ini mengalami kenaikan,” kata Korlap aksi dari BEM Untan Pontianak, M Agustiar Akbar dalam orasinya.
Pemerintah harus meningkatkan produksi BBM dalam negeri, untuk menekan impornya agar tidak terlalu besar. Selanjutnya pemerintah diminta untuk segera memulihkan daya beli masyarakat dengan cara menjaga harga dagang.
BEM Untan Pontianak juga mendesak pemerintah agar menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, yang telah menyebabkan harga minyak menjadi mahal. Pemerintah juga diminta harus mengendalikan pasokan minyak agar dampak inflasi BBM tak semakin besar di masyarakat. Mereka juga mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga BBM non-subsidi. Terakhir mereka mengecam tindakan pemerintah yang mengurangi distribusi BBM ke setiap SPBU.
Agustiar menyayangkan, kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang sudah berkali-kali menaikkan harga BBM. “Hal tersebut membuat rakyat kecil tercekik, tertindas dan angka kemiskinan semakin meluas di Indonesia,” ujarnya.
Dia menilai dampak dari kebijakan pemerintah memiliki efek domino yang luar biasa pada perekonomian. Mulai dari harga sembako, transportasi, PLN segala macam bahan kebutuhan yang juga ikut naik.
Dikatakannya, Petramax memang bukan BBM bersubsidi. Kendati demikian BBM jenis ini juga menjadi pilihan masyarakat. Pasalnya BBM bersubsidi yang diberikan pemerintah banyak tidak tepat sasaran.
“Bisa jadi BBM bersubsidi pemerintah, tidak dinikmati masyarakat kecil, masyarakat kelas atas lah yang memiliki kendaraan pribadi menggunakan bahan yang bersubsidi,” ungkapnya.
Dari tahun ke tahun kata dia, subsidi BBM diberikan pemerintah selalu menjadi masalah. Karena tidak tepat sasaran, sehingga sangat dirasakan oleh masyarakat. Dia berharap di sisa jabatan pemerintahan Joko Widodo dapat memberikan kebijakan yang pro terhadap rakyat. “Jangan sampai nanti semakin menyegsarakan rakyat dengan kebijakan yang tidak pro rakyat itu,” harapnya.
Aksi mereka kemudian ditutup dengan membakar ban dan membakar Presiden Joko Widodo sebagai bentuk kekecewaan mereka pada kebijakan pemerintah.
Laporan: Andi Ridwansyah
Editor: Arman Hairiadi
