eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Setiap pelayanan publik berhubungan langsung dengan masyarakat diminta untuk meningkatkan pelayanan yang prima. Terutama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak.
Menurut Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, hampir setiap hari di semua media social baik facebook, instagram, twitter dan lainnya mengeluhkan tentang pelayanan di Disdukcapil.
“Saya bingung juga, hampir setiap hari saya hubungi pak Parma (Suparma, red), mungkin banyak calo kali ya pak, calonya ini mungkin kawan pak Parma juga,” katanya berkelakar disambut tawa hadirin saat memberikan sambutan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD tahun 2020 – 2024 di Aula Rohana Muthalib Kantor Bappeda Pontianak, Selasa (22/1).
Untuk itu, Edi meminta bagaimana caranya memberi solusi terbaik agar masyarakat merasa lebih nyaman. Yang lebih penting dia menganjurkan jangan ada selain petugas nyelonong masuk ke dalam ruangan.
“Banyak sekali keluhan dari masyarakat. Jadi yang berhubungan dengan pelayanan langsung pasti akan timbul permasalahan kalau misalnya dinas tidak melakukan pelayanan atau pengawasan yang efektif. Karena biasanya orang tidak mengurus langsung, biasa lewat calo atau utusan atau biro jasa,” ungkapnya.
Permasalahan administrasi kependudukan diakui Edi ternyata sangat banyak dialami dan banyak permasalahannya. Karena juga ada keterkaitan dengan pemerintah pusat. Misalnya blanko kosong, rusaknya alat dan jaringan.
“Itu masalah juga, mendokumentasikan administrasi kependudukan juga tidak tertib, ada lagi yang Kependudukan ada yang hilang, sehingga harus datang lagi. Ada yang sering hilang, tidak disiplin. Sementara jumlah penduduk semakin bertambah,” sebut Edi.
Sementara Kepala Disdukcapil Pontianak Suparma saat diminta keterangan menyebutkan, kalau itu bukannya calo. Tapi biro jasa.
“Itu biro jasa, kalau calo itu lain. Biro jasa tetap ada di sana, karena masyarakat tidak leluasa akhirnya nyuruh orang. Kalau orang langsung tentu tidak ada beban biaya. Namanya juga nyuruh orang, konsekuensinya begitu,” jelasnya.
Berkaitan adanya keluhan, Suparma memang mengakui. Buktinya dihari kemarin ia mendapatkan sebanyak 341keluhan baik melalui facebook dan lain sebagainya. Itu yang dikejar warga terkait KTP-el. Termasuk juga perekaman, ini masih jalan sampai kita kemarin ke Rutan
“Cuma kadangkala masyarakat untuk urusan KTP-el, kemarin gardu listrik meledak, jaringan internet juga tidak bisa. Belom lagi di tambah blanko KTP-el. Jatah se Indonesia rata-rata 4000 keping. Padahal kita minta 12 ribu,” ungkap Suparma.
Kendati demikian, Suparma memastikan kegiatan yang dilakukan terus berjalan. Pihaknya berusaha tidak melalaikan pekerjaan. Kalau masalah kekurangan tenaga, Suparma mengakui. Tapi ia upayakan dengan memberdayakan anak-anak PKL. Itu salah satu upaya jangan sampai pekerjaan vakum. “Alhamdulillah kita berjalan,” ucapnya.
Menurut Suparma, keterbatasan personel pegawai dikarenakan belum adanya penambahan dari kementerian. Sementara yang pensiun sudah lima orang. Belum lagi ditambah dengan Kasi dan Kasubag tidak ada stafnya. “Karena kebijakan pusat belum ada penerimaan pegawai untuk Disdukcapil Pontianak pada khususnya,” tutupnya.
Laporan: Maulidi Murni
Editor: Arman Hairiadi
