Kuota 5 Persen Siswa Luar Kota Pontianak, Anak TNI, Polri dan PNS Diprioritaskan

Ilustrasi.NET

eQuator.co.id – Pontianak-RK. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di luar Kota Pontianak, memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyekolahkan putra-putrinya di Ibukota Provinsi Kalbar ini.

“Anak-anak mereka tetap kita prioritaskan, karena ada kuotanya untuk itu,” kata H Sutarmidji SH MHum, Wali Kota Pontianak ditemui di ruang kerjanya, Kamis (14/7).

Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak hanya memberikan sedikit kesempatan kepada anak dari luar kota untuk menuntut ilmu di Pontianak. Kuotanya hanya 5 persen dari seluruh siswa baru di Bumi Khatulistiwa ini.

Untuk mengisi kuota 5 persen itu, Pemkot Pontianak lebih memprioritaskan anak-anak anggota TNI, Polri dan PNS yang bertugas di luar Pontianak. Namun penerimaannya tetap mengedepankan transparansi.

Sebenarnya, jelas Midji–sapaan Sutarmidji–sekolah di manapun sama saja. Pasalnya, kurikulum dan kebijakan pemerintah sudah sangat jelas mengaturnya. Tinggal kembali kepada orangtua dalam mengawasi anaknya ketika menempuh pendidikan, serius atau tidak.

“Masalahnya, rebutan sekolah hanya karena mengejar sekolah favorit. Sebenarnya tidak ada yang favorit, sama saja semuanya, tinggal tergantung siswanya inginnya sekolah di mana,” tukas Midji.

Olehkarenanya, Midji mengingatkan warga Kota Pontianak lebih memilih sekolah di sekitar tempat tinggalnya. “Selain efiensi waktu, juga keuangan masyarakat, jika sekolah dekat dengan tempat tinggal,” katanya.

Memilih sekolah di dekat tempat tinggal ini, tambah dia, merupakan wujud bina lingkungan. “Misalnya, orang di Pontianak Timur ya sudah sekolah di Pontianak Timur saja. di Utara sekolah di Utara saja, penuhkan saja itu kuotanya, jangan menye4berang lagi, kita berupaya seperti itu,” papar Midji.

Sebenarnya, kata Midji, pemerintah bisa saja membangun sekolah sebanyak mungkin di setiap kecamatan di Pontianak. Hal itu tidak dilakukan, lantaran kalau seperti itu, bisa-bisa sekolah swasta kemungkinan susah untuk mendapatkan siswa. “Kalau sekolah negeri mudah saja kalau kita mau bangun baru, sepuluh pun dapat kita bangun, tetapi kasihan swasta,” tutupnya.

Laporan: Gusnadi

Editor: Mordiadi