Kunjungi Mempawah, Ini yang Dikeluhkan Warga ke Karolin

75
Calon Gubernur Kalbar nomor urut 2, dr. Karolin Margret Natasa bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan Kalbar yang di ketuai oleh Angela Fremalco, SH melaksanakan bhakti sosial Pengobatan Gratis dan Kampanye Dialogis di Dusun Pa' Kadu, Desa Terap, Kec. Toho, Kabupaten Mempawah (11/3).

eQuator.co.id– Kampanye dialogis kembali dilakukan Calon Gubernur Kalbar nomor urut 2, dr. Karolin Margret Natasa di Kabupaten Mempawah. Beberapa daerah yang dikunjunginya seperti Desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur, Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh dan di Desa Terap Kecamatan Toho.

Kepada Karolin, sebagian besar warga mengeluhkan rendahnya kualitas pelayanan RSUD Kabupaten Mempawah.

Warga berharap pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Demokrat, PKPI dan Partai Perindo itu dapat segera menyelesaikan masalah tersebut.

Jamri, warga Desa Pasir Panjang misalnya. Ia mengeluhkan pelayanan RSUD Mempawah yang buruk. Dikatakannya, ketika pasien berobat ke RSUD Mempawah lebih sering dirujuk ke RSUD Abdul Aziz Singkawang atau RSUD Soedarso Pontianak.

“Harapan kami kedepan kalau Ibu duduk, Rumah Sakit Mempawah ini harus disejahterakan. Walaupun bangunannya kurang bagus, yang penting pelayanannya harus bagus,” kata pria yang kesehariannya itu bekerja sebagai nelayan.

Keluahan serupa juga diungkapkan Iyas, warga Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh. Bahkan ia menyebutkan RSUD Mempawah tidak ubahnya seperti ambulan yang hanya berfungsi antar jemput pasien.

“Ketika ada pasien yang berobat, hanya bisa dirujuk saja. Kalau tidak ke Singkawang, ya ke Rumah Sakit yang ada di Pontianak,” tutur Iyas.
Lain hal dengan Mariana, warga Desa Terap Kecamatan Toho. Kepada Karol, sapaan Karolin, wanita paruh baya ini menceritakan pengalamannya berobat di RSUD Mempawah. Proses yang dilaluinya cukup rumit ketika berobat di RSUD Mempawah sebagai pasien pemegang kartu BPJS Kesehatan.

“Kalau pake BPJS itu rumit urusannya. Makanya saya sekarang lebih memilih berobat menggunakan jalur umum. Biasanya saya langsung berobat ke RS Antonius Pontianak,” ujar Mariana.

Menjawab keluhan itu, Karolin menjelaskan, kewenangan memperbaiki kualitas pelayanan RSUD Mempawah bukan berada di tangan seorang Gubernur, tapi Bupati.

“Kami juga sudah menjelaskan bahwa rumah sakit di tingkat kabupaten/kota merupakan tanggung jawab Bupati dan Walikota. Tapi Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Khusus seperti RSUD Soedarso dan RSJ itu merupakan tanggung jawab Gubernur,” kata Karolin.
Ketika masyarakat Kalbar mempercayakannya menjadi Gubernur Kalbar, Karolin berjanji akan meningkatkan kualitas pelayanan dan jenis pelayanan yang dapat diakses di RSUD Soedarso menjadi prioritas dan perhatian pihaknya.

“Bukan hanya menambah jumlah tempat tidur, tetapi bagaimana kedepannya agar semakin berkualitas pelayanan yang diberikan kemudian berpihak kepada masyarakat yang tidak mampu. Itu yang paling penting dalam pelayanan kesehatan,” tuturnya.

Meskipun RSUD di tingkat Kabupaten/Kota bukan menjadi tanggung jawab seorang Gubernur, Karolin mengatakan tugas seorang Gubernur dapat memberikan teguran langsung kepada Bupati/Walikota yang tidak memperhatikan kondisi RSUD setempat.

“Jika dipercayakan menjadi Gubernur, saya bisa melakukan teguran langsung kepada Bupati/Walikota untuk memperbaiki kualitas pelayanan di RSUD masing-masing. Tidak menutup kemungkinan saya juga dapat menurunkan tim yang bertugas melakukan evaluasi terhadap RSUD tersebut,” cetusnya. (Antonius)